Iuran BPJS Kesehatan Naik, Sederet Beban Peserta Mandiri Menanti

Data BPJS Watch mencatat, pada 30 Juni 2019, peserta mandiri yang non aktif sebanyak 49,04 persen. Setelah dinaikkan iuran mandiri akan terjadi peningkatan peserta non aktif. 

Kedua, masyarakat akan dijauhkan dengan layanan kesehatan.

"Semangat baik Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), BPJS Kesehatan--semestinya mendekatkan dan memudahkan masyarakat ke fasilitas kesehatan. Dengan adanya kenaikan iuran, masyarakat akan dijauhkan lagi dengan pelayanan kesehatan," Timboel menerangkan.

Ketiga, peserta kelas I dan II dinilai akan memberatkan mereka di tengah pelayanan BPJS Kesehatan. Beberapa  kesulitan yang terjadi, di antaranya, mencari kamar perawatan, menanti jadwal operasi yang lama, dan masih disuruh beli obat.

Keempat, pendapatan iuran peserta kemungkinan menurun. Kenaikan iuran 100 persen akan membuat keinginan untuk membayar iuran malah menurun.

Bahkan adanya keinginan untuk turun kelas perawatan dari kelas I dan II menjadi kelas III sudah terjadi sejak isu kenaikan iuran dipublikasikan.

"Akibat turun kelas dan peserta non aktif meningkat, kemungkinan pendapatan iuran dari peserta mandiri akan menurun," papar Timboel.

Ia melanjutkan, pasal 34 berpotensi menimbulkan gejolak penolakan dari masyarakat.

Oleh karena itu, pemerintah mengkaji lagi pasal 34. Pemerintah sebaiknya menaikan iuran untuk peserta mandiri dalam batas yang wajar saja.