Alasan Masih Ada Masyarakat Indonesia yang Tak Daftar BPJS Kesehatan

Iuran BPJS Kesehatan Naik — Petugas BPJS Kesehatan melayani warga di kawasan Matraman, Jakarta, Rabu (28/8/2019). Sedangkan, peserta kelas mandiri III dinaikkan dari iuran awal sebesar Rp 25.500 menjadi Rp 42.000 per bulan. Hal itu dilakukan agar BPJS Kesehatan tidak mengalami defisit hingga 2021. (merdeka.com/Iqbal S Nugroho)

Liputan6.com, Yogyakarta Meski saat ini pemerintah menggencarkan masyarakat Indonesia untuk mendaftar kepesertaan JKN-KIS (Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat), masih ada beberapa orang yang sengaja tidak bergabung dengan BPJS Kesehatan karena berbagai alasan. Salah satunya terkait agama.

Teguh Dartanto dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia mengungkapkan bahwa 7 persen masyarakat yang disurvei secara acak, menyatakan tidak ingin bergabung dengan JKN memutuskan hal itu karena terkait agama.

"Mereka tidak mau bergabung karena (menganggap, -red.) sistemnya itu tidak shariah compliance," kata Teguh dalam seminar yang diadakan BPJS Kesehatan di Yogyakarta, ditulis Minggu (27/10/2019).

Teguh juga memaparkan alasan-alasan lain orang enggan untuk bergabung dengan program kesehatan nasional ini. Sebanyak 18 persen mengatakan mereka memang tidak ingin bergabung dengan JKN-KIS. Sisanya, 17 persen sudah tergabung dalam asuransi swasta, 15 persen tidak familiar dengan BPJS Kesehatan, dan 2 persen tidak punya pendapatan lagi karena masalah seperti sakit atau dipecat.

Simak juga Video Menarik Berikut Ini

Salah satu tantangan besar Menteri Kesehatan Terawan adalah defisit BPJS. Salah satu cara Terawan dengan sumbangkan gaji pertama sebagai Menkes.

2 dari 2 halaman

BPJS Kesehatan Bukan Asuransi Swasta

Proses Pendaftaran BPJS Butuh Waktu 14 Hari, Mengapa? — Proses administrasi BPJS Kesehatan untuk kategori peserta mandiri membutuhkan banyak waktu karena banyak hal teknis yang harus dilengkapi

Teguh mengatakan bahwa ada beberapa golongan yang mengusulkan konsep BPJS Kesehatan Syariah. Dengan tegas, dia sendiri menolak hal itu.

"Tidak bisa. Ini bukan asuransi swasta. Karena konsepnya beda," kata Teguh menjelaskan. Menurutnya, JKN adalah asuransi sosial yang bersifat seperti pajak.

"Kalau misalnya dibedakan ada BPJS Kesehatan syariah itu sama saja bikin sebuah negara baru," katanya.

Teguh menjelaskan bahwa sesungguhnya BPJS Kesehatan memiliki akad hibah dan konsep gotong royong. Sehingga, apabila seseorang sudah membayar premi JKN-KIS namun tidak sakit, uangnya dihibahkan kepada seseorang yang lebih membutuhkan, begitu pun sebaliknya.

"Mungkin pemahaman konsep-konsep seperti ini yang harus lebih banyak didorong," ujarnya.

Terkait hal ini, Sekretaris Utama BPJS Kesehatan Kisworowati menyatakan pihaknya telah mencapai kesepakatan dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) bahwa BPJS Kesehatan tidak haram.

"Beberapa ketentuan syariah memang sudah kita akomodir, terkait dengan akad. Jadi di dalam form pendaftaran peserta dan sebagainya itu kami sudah akomodir beberapa masukan dari MUI terkait dengan akad para peserta," kata Kisworowati dalam kesempatan yang sama.

BPJS Kesehatan
Perusahaan
BPJS Kesehatan merupakan salah satu badan hukum yang bertugas menyelenggarakan program jaminan kesehatan bagi masyarakat Indonesia.
Lihat Selengkapnya
BPJS Kesehatan