Komisi IX DPR Tegaskan BPOM Perlu Diperkuat untuk Lindungi Masyarakat

Sayangnya, dasar kelembagaan BPOM hanya berdasarkan Peraturan Presiden tahun 1971. Sehingga, badan ini dianggap belum memiliki payung hukum yang lengkap.

"Itu sebabnya BPOM kami dorong, kami paksa, bahkan siapkan Undang-Undang yang salah satunya mengawasi masalah daring, perdagangan secara online. Karena kalau masyarakat terpapar, terkena sesuatu yang berbahaya, mau mengadu pada siapa," kata mantan Wakil Gubernur Jawa Barat ini menegaskan.

Penguatan BPOM lewat UU juga disetujui oleh Kepala BPOM Penny K. Lukito yang hadir di kesempatan sama. Penny mengatakan bahwa selama ini, pihaknya masih merasa lemah, khususnya terkait penindakan jika dibandingkan dengan lembaga serupa seperti Badan Narkotika Nasional (BNN).

"Salah satunya juga saat ini tidak memberikan efek jera, karena para PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) BPOM yang tersebar di seluruh negeri, tidak bisa melakukan secara mandiri, kami harus didampingi oleh kepolisian, tidak cepat, apalagi kami sering di pra-peradilan kan," kata Penny dalam kesempatan yang sama.

Penny meminta agar pelaku usaha tidak khawatir dengan adanya RUU POM. Dia mengatakan, salah satu keberadaan undang-undang ini juga agar industri yang legal lebih terlindung dari produk-produk tiruan, khususnya di tengah terbukanya perdagangan global.

"Pelaku usaha yang ada di jalur legal, apabila ada kesalahan yang sudah terjadi bisa ikut pembinaan. Sanksi juga bertahap. Karena aspek pertama, BPOM untuk melindungi industri obat dan makanan. Mendukung, mendorong, dan melindungi," ujarnya.

Selain itu, RUU POM juga diklaim mempermudah perizinan usaha makanan dan obat, termasuk jamu.

Dede menambahkan, DPR telah membuat Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU POM yang tidak tertutup untuk nantinya dibongkar lagi di pembahasan tingkat dua jika ada revisi.

Terkait pengesahan, Dede mengatakan bahwa Surat Presiden untuk RUU POM maksimal diberikan tanggal 20 September namun masa jabatan DPR berakhir 30 September.

"Maka waktu itu kami minta pada ibu Menteri (Kesehatan), tidak apa-apa dikeluarkan dulu, nanti di DPR kita ketuk dulu Panja (Panitia Kerja) nya, supaya di periode berikutnya bisa di carry over. Bisa berjalan. Jadi sekarang semua tergantung pemerintah," kata Dede.