Yang Terjadi Setelah Bonus Demografi Tercapai jika Pindah Ibu Kota Baru

Oleh Fitri Haryanti Harsono pada 31 Agu 2019, 16:00 WIB
Diperbarui 01 Sep 2019, 18:14 WIB
Hasto Wardoyo

Liputan6.com, Jakarta Adanya pemindahan ibu kota baru dinilai membantu program kependudukan agar tidak terjadi kesenjangan bonus demografi antar provinsi di Indonesia bagian timur dan barat. Pernyataan tersebut diungkapkan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo.

Pemanfaatan ibu kota baru di Provinsi Kalimantan Timur, yakni sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara dan sebagian di Kabupaten Penajam Paser Utara dengan melakukan migrasi dan transmigrasi. Upaya ini agar terjadi pemerataan bonus demografi baru sehingga kesejahteraan akan lebih cepat tercapai.

"Setelah bonus demografi tercapai, selanjutnya akan terjadi jendela peluang (window of opportunity). Kondisi ini terjadi ketika angka ketergantungan berada pada tingkat terendah, yaitu rasio ketergantungan 44 per 100 pekerja, yang diperkirakan akan terjadi selama 10 tahun, dari 2020 sampai 2030," jelas Hasto kepada Health Liputan6.com dalam keterangan tertulis, ditulis Sabtu (31/8/2019).

"Penurunan rasio jika pindah ibu kota baru ini disebabkan menurunnya jumlah anak yang dimiliki oleh keluarga di Indonesia. Hal ini membuat beban yang ditanggung penduduk usia produktif makin sedikit. Sebuah kondisi struktur umur penduduk yang nyaman dan ideal untuk melaksanakan pembangunan, baik investasi peningkatan kualitas anak dan persiapan meningkatkan sekaligus mempertahankan kualitas hidup lanjut usia di masa depan."

 

2 dari 4 halaman

Bonus Demograsi yang Berbeda

Hasto Wardoyo
Kepala BKKBN Hasto Wardoyo menyatakan kesiapan BKKBN menjadi lembaga pemerintah pertama yang pindah ke Ibu kota baru. (Dok Humas Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional)

Hasto melanjutkan, bonus demografi yang diraih setiap daerah di Indonesia berbeda-beda dan  tidak merata. Di Indonesia bagian timur, bonus demografi ada yang baru memulai, bahkan ada yang belum memulai.

Lain pula di provinsi di pulau Jawa, misalnya Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) juga Jawa Timur yang mana bonus demografi seolah-olah sudah mau menutup atau selesai. Perbedaan tersebut membuat ketercapaian pemerataan bonus demografi masih jauh. 

“Pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan di beberapa negara umumnya tergantung pada kesempatan bonus demografinya seandainya kita geser ke Kalimantan Timur. Maka, pola migrasi penduduk berubah. Kalau berubah, pemerataan bonus demografinya akan lebih cepat sehingga kesejahteraan lebih cepat terjadi dari sisi kajian kependudukan,” lanjut Hasto.

3 dari 4 halaman

Periode Bonus Demografi

Kementerian ATR Sebut 49 Persen Wilayah Jakarta Masih Kumuh
Suasana perkampungan padat penduduk di Jakarta, Kamis (30/8/2019). Direktur Konsolidasi Tanah Kementerian (ATR/BPN), Doni Widoantoro mengatakan dari hasil penelitian diperoleh fakta bahwa pemanfaatan tanah di DKI masih timpang. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Bonus demografi adalah suatu kondisi ketika jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) di suatu wilayah jauh lebih besar jika dibandingkan dengan penduduk usia non produktif (0-14 tahun dan 65  tahun ke atas). Kondisi ini dapat dilihat melalui angka ketergantungan, yang dihitung dari pembagian antara jumlah penduduk non-produktif dengan penduduk produktif.

"Bila 100 orang usia angkatan kerja hanya menanggung kurang dari 50 orang yang tidak bekerja, yaitu anak-anak dan lanjut usia, maka bisa dikatakan periode bonus demografi tersebut sudah dimulai," Hasto menambahkan.

Keberhasilan BKKBN melalui program Keluarga Berencana (KB) sejak dicanangkan pada 1971 hingga sekarang, Indonesia berhasil mencapai angka fertilitas total (Total Fertility Rate/TFR) tahun 2018 hingga 2,38.

TFR adalah rata-rata banyaknya anak yang dilahirkan hidup oleh seorang wanita sampai akhir masa reproduksinya. Angka itu naik dari 5,6 pada 1971. Menilik angka TFR tersebut menjadikan Indonesia mendapatkan bonus demografi.

4 dari 4 halaman

Simak Video Menarik Berikut Ini:

Lanjutkan Membaca ↓