Hasto Wardoyo: BKKBN Siap Jadi yang Pertama Pindah ke Kutai Kertanegara

Oleh Dyah Puspita Wisnuwardani pada 27 Agu 2019, 08:23 WIB
Kepala BKKBN Hasto Wardoyo

Liputan6.com, Jakarta Kepala BKKBN Hasto Wardoyo menyambut baik keputusan pemerintah memindahkan ibu kota ke Kalimantan Timur.

Menurutnya, hal tersebut akan membantu program kependudukan dan dapat mencegah kesenjangan bonus demografi yang akan didapat Indonesia dalam beberapa tahun mendatang.

"Puji Tuhan, Alhamdulillah, Pak Jokowi sudah mengumumkan lokasi ibu kota yang baru. Saya selaku kepala BKKBN menyambut baik karena sangat membantu program kependudukan agar tidak terjadi kesenjangan bonus demografi antarprovinsi di Indonesia Timur dan Barat," ujar Hasto Wardoyo melalui pesan singkat yang diterima Health Liputan6.com, Selasa (27/8/2019).

Bonus demografi menurut bappenas.go.id adalah jumlah penduduk usia produktif (berusia 15-64 tahun) yang lebih besar dibandingkan penduduk usia tidak produktif (berusia di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun). Indonesia diprediksi akan mengalami masa bonus demografi pada 2030-2040.

Lebih lanjut Hasto mengatakan, bila telah ada persetujuan DPR, lembaga yang dipimpinnya siap menjadi yang pertama pindah ke ibu kota yang baru.

"Jika diizinkan Presiden, kami lembaga BKKBN siap memulai pindah yang pertama ke Kutai Kertanegara setelah ada persetujuan DPR nantinya."

Hasto Wardoyo menilai, saat ini terjadi ketimpangan yang luar biasa dalam sisi kependudukan dan bonus demografi. Kepindahan lokasi ibu kota, menurutnya bisa menjadi salah satu solusi.

"Ada pola redistribusi baru penduduk. Dan ini mempercepat pemerataan bonus demografi Indonesia Timur," ucapnya.

 

2 of 3

Jokowi Ungkap Alasan Kepindahan Ibu Kota

Jokowi mengumumkan secara resmi Ibu Kota akan pindah ke Kalimantan Timur pada Senin (26/8/2019).

"Pemerintah telah melakukan kajian-kajian negara lokasi ibu kota baru yang paling ideal adalah sebagian di Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur," kata Jokowi di Istana, Jakarta.

Ada dua alasan yang melatarbelakangi keputusan tersebut. Pertama, beban Jakarta terlalu berat sebagai pusat pemerintahan sekaligus perekonomian (bisnis, keuangan, dan perdagangan). Bahkan menurutnya bandara serta pelabuhan pun letaknya berada di Jakarta. Kedua, Pulau Jawa dihuni oleh 54 persen jumlah penduduk Indonesia, yakni 150 juta jiwa. Hal itu menyebabkan ketimpangan persebaran penduduk.

"Beban ini makin berat kalau ibu kota masih di Pulau Jawa," ujar Jokowi.

Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kertanegara dinilai tepat sebagai lokasi baru ibu kota karena telah memenuhi beberapa persyaratan. Risiko bencana seperti banjir, gempa bumi, tsunami, gunung berapi, dan longsor cenderung minim. Letaknya strategis, dekat dengan kota-kota yang berkembang seperti Balikpapan dan Samarinda. Selain itu, infrasrukturnya pun telah lengkap dan pemerintah mempunyai lahan 158 hektare.

3 of 3

Simak Video Pilihan Berikut Ini:

Lanjutkan Membaca ↓