Penyandang Disabilitas Sulit Peroleh Alat Bantu dari Pemerintah

Untuk alat bantu penyandang disabilitas lain, seperti alat bantu dengar dan kacamata perlu ada garansi. Jika alat bantu yang dipakai ternyata rusak atau tidak sesuai, maka bisa dilakukan perbaikan atau lainnya.

"Saya juga tekankan, bagi siapapun perusahaan atau pihak-pihak yang menyediakan alat bantu penyandang disabilitas harus ada garansi. Contohnya, alat bantu dengar harus ada garansi setahun. Jadi, enggak cuma langsung dipakai, kalau ternyata ada kendala dan susah mau diperbaiki gimana. Makanya, harus ada garansi," Margo menekankan.

Penerimaan alat bantu dengar juga membutuhkan proses panjang. Kondisi telinga penyandang disabilitas perlu diperiksa, yang mana masih berfungsi maksimal dan tidak. Pemasangan alat bantu dengar juga dites, apakah sudah sesuai dengan fungsi yang diharapkan penyandang disabilitas atau tidak.

Salah satu kendala yang membuat penyandang disabilitas sulit memeroleh alat bantu juga berkaitan dengan data. Hal ini berkaitan dengan keluarga penyandang disabilitas.

"Kadang kalau (alat bantu) sulit diakses itu soal stigma masyarakat. Ada yang tidak mau memberikan data anggota keluarganya yang disabilitas, Data itu kami peroleh dari keluarganya sendiri. Kan harus ada data lengkap. Saya rasa pendataan ini bukan hanya PR (Pekerjaan Rumah) pemerintah pusat, tapi keluarga, masyarakat, dan pemerintah daerah," tambah Margo.

Akses alat bantu adalah hak penyandang disabilitas. Agar mereka mudah mobilisasi dan melakukan aktivitas. Diharapkan data penyandang disabilitas yang masuk pun valid dan terverifikasi.

"Bisa saja alat bantu diusulkan oleh masyarakat atau siapapun. Itu bisa saja salah data. Oh, ternyata dia bukan kategori penyandang disabilitas intelektual tapi fisik," terang Margo.