Sukses

Satu Ibu Meninggal Usai Melahirkan, Kemenkes: Itu Musibah Besar

Komitmen pemimpin daerah punya peran besar menekan angka kematian ibu usai melahirkan.

Liputan6.com, Jakarta Untuk bisa menurunkan angka kematian ibu (AKI) pemerintah pusat tidak bisa bergerak sendiri. Dibutuhkan komitmen pemerintah daerah untuk menekan jumlah ibu yang meninggal usai melahirkan.

"Kita perlu meningkatkan awareness para pimpinan daerah bahwa satu ibu meninggal itu musibah besar. Kan seharusnya (kematian ibu usai melahirkan) bisa dicegah," kata Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan RI, Kirana Pritasari.

Saat ini, AKI di Indonesia masih tinggi, merujuk pada data SUPAS 2015 yakni 305 per 100.000 kelahiran hidup. Bila merujuk angka ini berarti diperkirakan ada 14 ribu ibu meninggal setiap tahunnya usai melahirkan di Indonesia. Sementara, jumlah desa di Indonesia ada 86 ribu.

"Jadi tidak setiap desa ada kematian ibu. Sehingga kalau ada kematian ibu di desa, kami khawatir itu dianggap sebagai takdir (saja)," kata Kirana.

Kirana khawatir angka ini membuat para pejabat daerah jadi tidak sensitif pada isu AKI. Ketika kepala desa, camat, bupati tidak sensitif terhadap isu AKI maka bakal lebih sulit menekan kasus ini.

Padahal, kata Kirana, jika dijumlahkan dalam setahun angka AKI begitu besar di seluruh Indonesia. "Bila diandaikan pesawat jatuh, andaikan satu pesawat kapasitasnya 500 penumpang, berarti jumlah AKI ini setara 28 pesawat jatuh (dalam setahun)," tutur Kirana saat ditemui di ruangannya, Kantor Kemenkes RI Kuningan Jakarta. 

Saksikan Juga Video Menarik Berikut

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Peran Besar Pemimpin Daerah

Penyebab AKI di Indonesia perlu diselesaikan dari hulu hingga hilir. Partisipasi pemimpin daerah punya peran besar dalam menekan AKI.

"Kan ini tidak bisa dikendalikan semua oleh pusat. Yang paling dekat pasti kabupaten atau kota, apalagi bidang kesehatan itu sudah desentralisasi sehingga kabupaten punya tanggung jawab besar, pimpinan darah punya tanggung jawab besar untuk itu," tutur Kirana.

Pemerintah daerah punya peran menganalisis permasalahan daerahnya dalam menghadapi AKI. Sehingga kebijakan yang nanti dilakukan bisa tepat sasaran.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.