Akreditasi Bukan Faktor Utama Putus Kerja Sama RS dengan BPJS Kesehatan

Budi juga menekankan, betapa penting bagi rumah sakit untuk mengurus akreditasi. Sesuai regulasi yang berlaku, akreditasi menjadi salah satu syarat wajib untuk memastikan peserta JKN-KIS memeroleh pelayanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar yang ditetapkan.

“Akreditasi merupakan bentuk perlindungan pemerintah dalam memenuhi hak setiap warga negara agar mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak dan bermutu oleh fasilitas pelayanan kesehatan. Akreditasi ini tidak hanya melindungi masyarakat, juga melindungi tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit itu sendiri,” ungkapnya.

Hingga akhir April 2019, BPJS Kesehatan mencatat, ada 2.428 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, terdiri atas 2.202 rumah sakit dan 226 klinik utama.

"Dari 720 rumah sakit mitra BPJS Kesehatan pada Desember 2018 lalu belum terakreditasi, saat ini jumlahnya menurun menjadi 271 rumah sakit. Saya mengapresiasi langkah manajemen rumah sakit yang menempatkan akreditasi sebagai salah satu prioritas utama mereka," Budi menambahkan.

Fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan wajib memperbarui kontrak setiap tahun.

"Kami berharap ke 271 rumah sakit yang belum akreditasi sampai April 2019 ini bisa memanfaatkan toleransi yang sudah diberikan pemerintah sampai 30 Juni 2019 untuk segera menyelesaikan akreditasinya,” tegasnya.