Risiko Kekerasan Seksual Pascatsunami Selat Sunda Bisa Terjadi

Oleh Fitri Haryanti HarsonoAditya Eka Prawira pada 03 Jan 2019, 11:00 WIB

Diperbarui 03 Jan 2019, 13:41 WIB

Pengungsi Terdampak Tsunami Selat Sunda di Lapangan Tenis Indoor Kalianda

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) cemas melihat kondisi toilet di pengungsian para korban tsunami Selat Sunda. Tim mendapatkan toilet laki-laki dan perempuan tidak terpisah.

Menteri Kesehatan RI Nila Moeloek mengungkapkan, gara-gara kondisi infrastruktur dari wilayah terdampak tsunami Selat Sunda rusak, akibatnya tenda dan toilet antara pengungsi laki-laki dan perempuan berdekatan. Yang ditakutkan Kementerian Kesehatan, keadaan tersebut bisa memicu kekerasan maupun pelecehan seksual pada perempuan.

Supaya hal tersebut tidak terjadi, Kemenkes melakukan koordinasi dengan BNPD/BPBD dan Dinas Sosial untuk menyediakan MCK (mandi cuci kakus) laki-laki dan perempuan terpisah.

"Apalagi tidak tersedianya penerangan yang memadai karena aliran listris terputus, serta tidak ada sistem keamanan, seperti ronda malam, di pengungsian," tambah Menkes Nila, sebagaimana dikutip dari Sehat Negeriku pada Kamis, 3 Januari 2019

Apabila tidak memungkinkan, Kemenkes berharap para pengungsi tsunami Selat Sunda punya kesadaran untuk saling menjaga agar kekerasan seksual tidak terjadi.

Kemenkes juga meminta agar Dinas Sosial setempat menyediakan lokasi sumber air bersih yang tak jauh dari lokasi pengungsian tsunami Selat Sunda.

 

 

Saksikan video menarik berikut ini:

2 of 2

Permasalahan Lainnya

Tsunami Lampung Selatan
Saat ini, total tenaga relawan kesehatan terhitung dari tanggal 26-29 Desember 2018 berjumlah 502 personel. (Foto: Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Kemenkes RI)

Menkes Nila melanjutkan, tsunami Selat Sunda yang menerjang Banten dan Lampung bisa memicu terjadinya risiko masalah kesehatan reproduksi, misal, kekerasan seksual. Ada juga masalah kesehatan lain, seperti kesehatan ibu hamil dan bayi.

Kementerian Kesehatan pun menjamin ketersediaan pelayanan kesehatan reproduksi dan masyarakat dapat memanfaatkannya.  

Lanjutkan Membaca ↓