Menkes: Fatwa MUI Menyebutkan Imunisasi Boleh Dilakukan

Menkes Nila Moeloek mencicipi salah satu menu berbahan lokal di Pos Gizi. (Foto: Liputan6.com/Fitri Haryanti Harsono)

Liputan6.com, Jakarta Menteri Kesehatan Nila Moeloek mengingatkan bahwa sudah ada fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No 4 Tahun 2016 tentang Imunisasi yang menyebut imunisasi diperbolehkan.

Anak Sedang Terkena Campak Tak Dianjurkan Imunisasi, Masih Perlu Vaksinasi Jika Sudah Sembuh?
1,8 Juta Anak Indonesia Tidak Mendapat Imunisasi Rutin, Terancam Kena Campak hingga Polio
Lengkapi Imunisasi Sebagai Upaya Penuhi Hak Anak, Ini 4 Landasan Hukumnya

"Saya kira MUI tidak menolak. Karena sudah ada fatwa MUI tentang imunisasi Nomor 4 Tahun 2016," kata Menkes dalam keterangan pers seperti dikutip dari laman resmi Kemenkes di Jakarta, Kamis.

Menurutnya, bidang kesehatan saat ini tetap mengacu pada fatwa tersebut yang menyatakan bahwa apabila untuk mencegah dampak penyakit yang berbahaya maka imunisasi dibolehkan.

"Untuk mencegah suatu kerugian maka ini harus dilakukan, imunisasi diperkenankan," kata Menkes.

Ia menerangkan pihaknya terus berkomunikasi dengan MUI dan terus berproses agar vaksin atau imunisasi benar-benar menjadi jelas manfaatnya, kebaikannya, dan patut digunakan di masyarakat.

Ia berpendapat sesuatu yang belum memiliki sertifikat halal tidak lantas disebut haram. "Ini masih dalam proses," ujar Nila.

Sebelumnya, MUI Kepulauan Riau sempat menolak imunisasi campak rubella (MR) karena dianggap belum memiliki sertifikasi halal.

Namun, Ketua Umum MUI Ma`ruf Amin mengatakan akan segera bertemu dengan Menteri Kesehatan untuk membahas persoalan imunisasi vaksin MR. (Antara/Aditya Ramadhan)