Rusia Sebut Price Cap Minyak Tak Akan Hentikan Invasi di Ukraina

Jumat (2/12) lalu, Juru Bicara Dewan Keamanan Nasional AS John Kirby mengatakan bahwa pemerintahan Presiden AS Joe Biden “mendukung” kesepakatan Uni Eropa atas pembatasan harga minyak Rusia sebesar $60 per barel.

“Terus terang, kami rasa $60 per barel sudah tepat, dan kami pikir itu akan berdampak. Ini tentang keseimbangan. Tindakan ini bukan tentang menghilangkan pasokan minyak Rusia di pasar. Tindakan ini tentang menyeimbangkan permintaan dan pasokan, juga menyeimbangkan kebutuhan untuk membatasi kemampuan Putin untuk mendapatkan keuntungan,” komentar Kirby.

Wakil Perdana Menteri Rusia Alexander Novak, seperti dikutip oleh kantor berita Reuters, mengatakan bahwa Moskow tidak akan menjual minyaknya kepada negara-negara yang memberlakukan pembatasan harga, bahkan jika itu artinya harus memangkas produksi minyaknya.

Sementara Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Mao Ning mengatakan negaranya akan melanjutkan “kerja sama energi dalam semangat saling menghormati dan saling menguntungkan” dengan Rusia.Ia lantas menepis pertanyaan apakah China akan mempertimbangkan untuk bergabung dalam kesepakatan pembatasan harga minyak terhadap Rusia.

“Minyak adalah salah satu komoditas dunia dan sangat penting untuk memastikan keamanan pasokan energi dunia. Kami percaya bahwa semua pihak harus melakukan upaya konstruktif untuk mencapai tujuan ini,” jelasnya.

Sebelumnya dilaporkan, negara-negara G7 sedang melaksanakan kampanye price cap terhadap penjualan barel minyak Rusia. Pihak Amerika Serikat (AS) berkata kebijakan itu bisa menguntungkan bagi para negara berkembang. 

Salah satu motif dari price cap itu adalah supaya Rusia tidak bisa mendapatkan uang untuk mendanai perang mereka di Ukraina. Pejabat kementerian keuangan AS juga percaya ini bisa membuat ekonomi dunia lebih stabil. 

"Jika G7 tidak menerapkan kebijakan price cap ini, kami mengantisipasi terjadinya kenaikan harga global yang signifikan yang akan merugikan para konsumen dan bisnis di seluruh dunia dan banyak negara tempat kalian berada," ujar Asisten Sekretaris untuk Pendanaan Teroris dan Kejahatan Finansial di Kementerian Luar Negeri AS Elizabeth Rosenberg dalam teleconference pada September 2022.

Rosenberg berkata G7 bisa memakai kebijakan price cap lewat perusahaan asuransi pengiriman minyak dari negara-negara G7. Negara yang membeli di tak berdasarkan price cap dapat diminta melakukan penyesuaian.

Menurut artikel Carnegie Endowment for International Peace, negara-negara G7 dan koalisinya memang mengendalikan pasar asuransi, meski Rusia sedang berusaha membuat asuransinya sendiri.

Pihak Kementerian Energi AS berkata bahwa kebijakan price cap ke minyak Rusia bakal menguntungkan bagi negara-negara berpendapatan rendah dan menengah. Mereka bakal jadi punya daya tawar agar mendapat harga terbaik. 

"Kami berharap negara-negara berpendapatan rendah dan menengah dapat membeli minyak-minyak murah Rusia di bawah sistem baru ini," Ben Harris, Konselor Menteri Energi AS. 

Pada September 2022, Komisioner Energi Kadri Simson dari Komisi Eropa juga mempromosikan agar negara-negara dunia menerapkan price cap jika ingin membeli minyak dari Rusia. Simson juga berharap Indonesia menerapkan kebijakan tersebut. 

Menjawab hal tersebut, Dubes Rusia berkata tidak akan menjual minyak ke pihak-pihak yang lakukan price cap. Selain itu, price cap dinilai melanggar regulasi hukum dari World Trade Organization (WTO).

"Jika kamu ingin price cap, kita tidak menjual kepadamu minyak," ujar Dubes Lyudmila Vorobieva di rumah dinasnya, Jakarta, Rabu (7/9/2022). "Harganya harus dinegosiasi atau harus berdasarkan kontrak."

Jika Indonesia tidak mau beli, Dubes Rusia berkata itu tidak masalah, sebab ia menyebut masih banyak calon peminat minyak dari Rusia.