Honduras Darurat Keamanan Nasional Karena Pemerasan Geng

Honduras sebelumnya jadi sorotan karena mantan ibu negara Honduras resmi dijatuhi hukuman 14 tahun penjara, atas tuduhan penipuan dan penyalahgunaan dana yang diperuntukkan bagi program sosial.

Rosa Bonilla, istri mantan Presiden Honduras Porfirio Lobo, menghabiskan sekitar 12,2 juta lempira atau sekitar 7,4 milyar rupiah yang seharusnya diberikan kepada anak-anak untuk membayar biaya sekolah mereka dan pembangunan real estatre menurut keterangan kementerian terkait.

Pengacaranya, Juan Berganza, mengatakan ia akan mengajukan banding atas hukuman yang dijatuhkan kepada Bonilla, seperti dikutip dari laman ABC News, Jumat (23/9/2022).

"Mantan ibu negara Rosa Elena Bonilla mendapat hukuman 14 tahun 1 bulan penjara karena penipuan dan penyalahgunaan dana publik yang diperuntukkan bagi program sosial," kata Calrlos Silva, juru bicara Mahkamah Agung.

Rosa Bonilla dalam persidangan sebelumnya telah dijatuhi hukuman 58 tahun penjara, yang kemudian dibatalkan Mahkamah Agung Honduras pada tahun 2020 dengan alasan persidangan tersebut sarat akan inkonsistensi.

Mahkaman Agung meminta adanya pengadilan ulang oleh pengadilan yang lebih rendah yang memutuskan Bonilla bersalah pada bulan Maret 2022.

Suami Bonilla terpilih pada akhir 2009 setelah kudeta militer yang menggulingkan Manuel Zelaya sehingga ia naik menjadi Presiden Honduras dan menjabat selama 5 tahun hingga 2014.

Selain Bonilla, putra mereka Fabio Logo, dijatuhi hukuman 24 tahun penjara oleh pengadilan AS pada tahun 2017 setelah mengaku bersalah atas tuduhan konspirasi untuk mengimpor kokain ke Amerika Serikat.

Selain itu, beberapa tahun yang lalu Presiden Honduras Juan Orlando Hernandez, mengirim pasukan bersenjata untuk menertibkan protes anti-pemerintah, yang berubah menjadi kekerasan pada Rabu malam waktu setempat, di mana dua orang dilaporkan tewas.

Berbicara di istana kepresidenan, setelah bertemu dengan pejabat senior keamanan, Hernandez mengatakan dia telah memerintahkan militer untuk menjaga jalan tetap terbuka, serta melindungi properti sipil dan masyarakat di sebagin besar wilayah Honduras yang bergejolak.

"Jadi angkatan bersenjata, polisi nasional dan pasukan pertahanan dan keamanan lainnya dikerahkan secara penuh dan akan tetap demikian," kata Hernandez, sebagaimana dikutip dari Al Jazeera pada Jumat (21/6/2019).

Sebelumnya di hari yang sama, Hernandez mengatakan dia telah mencapai kesepakatan dengan operator truk, yang mendesak kenaikan tarif operasional terkait krisis bahan bakar yang menghantui negara itu, hampir setahun terakhir.

Meski begitu, aksi unjuk rasa melawan pemerintahan Hernandez tetap terjadi.

Ada kerusuhan yang meluas pada Rabu malam di Tegucigalpa, setelah anggota pasukan polisi anti huru hara Honduras --yang ditugasi menjaga ketertiban-- ditarik ke area pemukiman, guna menekan pemerintah untuk mendengar tuntutan demonstran.

Protes terhadap Hernandez telah berkembang dalam beberapa pekan terakhir atas reformasi yang dijanjikannya, di mana menurut para pengamat, cenderung mengarah ke privatisasi layanan kesehatan dan pendidikan publik Honduras.

Selengkapnya... 

Berbicara tentang Presiden yang ada di Honduras, beberapa tahun lalu, ribuan massa melancarkan aksi demonstrasi dan terlibat bentrok dengan polisi, pada peringatan satu tahun pemerintahan Presiden Juan Orlando Hernandez. Aksi yang menuntut pengunduran diri Hernandez tersebut terjadi di jalanan ibu kota, Tegucigalpa, Honduras, dan berbagai penjuru negeri.

Para demonstran menuduh Hernandez melakukan kecurangan pemilu, dikutip dari BBC News pada Senin (28/1/2019).

Hernandez adalah seorang politisi sayap konservatif pro-Amerika Serikat, yang memenangkan pemilihan umum 2017 silam. Kemenangan Hernandez tersebut hanya memiliki selisih 1,53 persen dari Salvador Nasralla.

"Banyak orang yang menjadi target serangan gas dan pukulan", kata pemimpin oposisi sekaligus mantan Presiden Honduras, Manuel Zelaya.

"Kami akan melancarkan gelombang protes hingga pemogokan nasional, dan akan berakhir setelah kediktatoran ini jatuh," lanjutnya.

Pemerintahan Hernandez dimulai sejak Mahkamah Agung secara kontroversial mencabut peraturan pemungutan suara ulang. Hal ini meningkatkan tensi pihak oposisi.

Kemenangan Hernandez kemudian dilegitimasi secara yuridis, pasca pengadilan pemilihan Honduras, menyatakan sah hasil pemilu. Pernyataan tersebut diberikan pasca-penghitungan ulang parsial, hampir satu bulan sejak dilakukannya pemungutan suara nasional.

Selanjutnya di sini...