Takut Diretas, Inggris Ogah Pasang CCTV Buatan China di Gedung Pemerintah

Dowden mengatakan perusahaan-perusahaan tersebut tunduk terhadap Undang-Undang Intelijen Nasional China, sehingga dapat dipaksa untuk menyerahkan informasi apa pun ke dinas keamanan Beijing.

Hikvision justru mengatakan bahwa tuduhan tersebut "sangat tidak benar."

"Hikvision tidak dapat mengirimkan data end-user (pengguna akhir) ke pihak ketiga, kami tidak mengelola basis data pengguna akhir, kami juga tidak menjual penyimpanan cloud di Inggris," kata perusahaan itu dalam sebuah pernyataan, Kamis (24/11).

Dalam kasus yang berbeda, para pejabat intelijen Australia meyakini bahwa China berada di belakang pelanggaran data besar-besaran, yang membeberkan detail pribadi ribuan mahasiswa dan staf Australia National University (ANU).

Surat kabar Sydney Morning Herald melaporkan bahwa para pejabat intelijen senior telah menuding China sebagai salah satu dari sedikit negara yang mampu melakukan peretasan, yang mengkompromikan data pribadi mahasiswa dan staf hingga setara 19 tahun lamanya.

ANU mengungkapkan tuduhan pelanggaran tersebut pada Selasa 4 Juni, di mana wakil rektor Brian Schmidt mengatakan pihaknya telah mendeteksi "akses tidak sah ke sejumlah besar data", termasuk nomor bank, perincian pajak, catatan akademik, dan rincian paspor mahasiswa dan staf yang berasal dari hampir dua dekade.

Direktorat Sinyal Australia mengatakan peretasan itu tampaknya dilakukan oleh oknum yang canggih, dan kini para pejabat intelijen setempat menuding China sebagai dalangnya.

ANU, yang berbasis di Canberra, memiliki lulusan di seluruh layanan publik, termasuk di badan intelijen dan keamanan Australia.

Universitas tersebut juga merupakan induk dari Sekolah Studi Strategi dan Pertahanan yang berpengaruh dan Sekolah Kebijakan Publik Crawford, yang memiliki hubungan dekat dengan berbagai departemen dan lembaga pemerintah Australia.