Sukses

Eks Kanselir Jerman Nyerah Hadapi Vladimir Putin untuk Setop Invasi Rusia

Mantan Kanselir Jerman Angela Merkel menyebut tak lagi punya kekuatan untuk menangani masalah Rusia.

Liputan6.com, Moskow - Mantan Kanselir Jerman Angela Merkel membela kebijakannya terhadap Rusia sebelum invasi pada Februari lalu ke Ukraina, dengan mengatakan dia kehabisan kekuasaan untuk mempengaruhi Vladimir Putin.

Dilansir BBC, Jumat (25/11/2022), ia mengatakan dia telah mencoba mengadakan pembicaraan Eropa dengan presiden Rusia dan Presiden Prancis Emmanuel Macron pada musim panas 2021.

"Tapi saya tidak memiliki kekuatan untuk mendapatkan apa yang saya inginkan," katanya kepada berita Spiegel.

Dia melakukan kunjungan terakhir ke Moskow pada Agustus 2021, dan mengatakan kepada majalah berita Jerman bahwa "perasaannya sangat jelas: 'Dalam hal politik kekuasaan, Anda sudah selesai'."

Dia menambahkan bahwa "untuk Putin, hanya kekuatan yang diperhitungkan".Penting bahwa, untuk pertemuan terakhir mereka, Putin membawa Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov bersamanya, katanya. Sebelumnya mereka bertemu empat mata, katanya.

Mengingat invasi Presiden Putin - yang didahului oleh pembangunan militer besar-besaran selama berminggu-minggu di perbatasan Ukraina - banyak yang berpendapat bahwa Merkel dan para pemimpin UE lainnya seharusnya mengadopsi pendekatan yang lebih keras ke Kremlin.

Seorang ahli kebijakan luar negeri dari partainya, Christian Democrat (CDU), Roderich Kiesewetter, termasuk di antara mereka yang mengatakan dia tahu bahwa Putin sedang mencoba untuk memecah belah dan melemahkan Eropa, tetapi dia percaya bahwa "kekuatan lunak" adalah pendekatan yang tepat. Dia berargumen sebelum invasi bahwa Jerman terlalu bergantung pada gas Rusia.

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 4 halaman

Gagal Hadapi Putin

Dalam sebuah wawancara, Merkel mengatakan sikapnya terhadap Ukraina dalam pembicaraan damai Minsk telah memberi Kyiv waktu untuk mempertahankan diri lebih baik dalam melawan militer Rusia.

Kesepakatan gencatan senjata dicapai di Minsk setelah Rusia mencaplok semenanjung Krimea Ukraina pada 2014 dan selama perang proksi di wilayah Donbas. Tetapi poin-poin penting, termasuk pelucutan senjata dan pengawasan internasional, tidak dilaksanakan.

Merkel mengatakan dia tidak menyesal meninggalkan jabatannya pada bulan Desember, karena dia merasa pemerintahnya gagal membuat kemajuan tidak hanya pada krisis Ukraina, tetapi juga pada konflik di Moldova, Georgia, Suriah dan Libya, yang semuanya melibatkan Rusia.

Dia dan Putin sama-sama memiliki pengalaman langsung hidup di komunis Jerman Timur - dia dibesarkan di sana dan dia bertugas di sana sebagai perwira KGB Soviet, melakukan pekerjaan intelijen rahasia. Namun, Putin fasih berbahasa Jerman dan Merkel hanya bisa sedikit bahasa Rusia.

3 dari 4 halaman

Bisnis Senjata Laris Akibat Perang Rusia-Ukraina

Produsen senjata di Eropa Timur memproduksi senjata dan amunisi pada kecepatan yang belum pernah terjadi sejak masa Perang Dingin.

Banyak negara di kawasan itu yang masih mewaspadai Rusia – bekas tuan mereka, Soviet – dan ingin membantu perlawanan Ukraina.

Perusahaan senjata lantas memanfaatkan kesempatan itu.

Perusahaan senjata milik pemerintah Polandia, PGZ, membuat berbagai produk, dari pesawat nirawak (drone) hingga kendaraan lapis baja.

Pemimpin perusahaan itu, Sebastian Chwalek, mengatakan perusahaannya hampir melipatgandakan rencana investasi mereka untuk sepuluh tahun ke depan.

“Kami mengembangkan dan memperluas kemampuan kami. Kami mempersiapkan peningkatan pengiriman senjata bukan hanya untuk pasar Polandia – kami sadari itu. Kami sedang berdiskusi dengan calon pelanggan dari negara ketiga yang ingin melengkapi pasukan mereka dengan persenjataan Polandia.”

4 dari 4 halaman

Pendapatan Meningkat

PGZ mengatakan pihaknya telah mengirimkan berbagai macam peralatan ke Ukraina, termasuk mortir, senjata-senjata kecil dan amunisi.

Perusahaan itu memperkirakan pendapatan mereka pada 2022 akan melampaui tingkat pra-perang yang hampir mencapai $1,5 miliar (sekitar Rp23,4 triliun).

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.