Anwar Ibrahim Jadi PM ke-10 Malaysia, Pernah Dipenjara Kasus Korupsi hingga Sodomi

Oleh Tanti Yulianingsih pada 24 Nov 2022, 18:35 WIB
Diperbarui 24 Nov 2022, 22:23 WIB
PM Malaysia Anwar Ibrahim. (AP Photo/Vincent Thian, File)
Perbesar
PM Malaysia Anwar Ibrahim. (AP Photo/Vincent Thian, File)

Liputan6.com, Kuala Lumpur - Anwar Ibrahim telah resmi menjadi perdana menteri (PM) Malaysia. Ia dilantik di Istana Negara pada Kamis (24/11/2022).

Dengan demikian kini Anwar Ibrahim telah sah menjadi PM ke-10 Malaysia.

Sebelumnya, Raja Malaysia Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah telah menunjuk ketua Pakatan Harapan (PH) Anwar Ibrahim sebagai perdana menteri (PM), mengakhiri hari-hari ketidakpastian menyusul hasil pemilihan 19 November 2022 yang memunculkan parlemen gantung.

Keputusan menunjuk PM Malaysia ini dibuat usai pertemuan para penguasa Melayu Kamis pagi ini, untuk mengizinkan Sultan Abdullah memilih seorang anggota parlemen yang menurut pendapatnya, mungkin mendapat dukungan mayoritas di Dewan Rakyat sebagai perdana menteri sesuai dengan Pasal 40(2)(1) dan Pasal 43(2)(a) Konstitusi Federal.

"Yang Mulia mengingatkan semua pihak bahwa yang menang tidak memenangkan segalanya dan yang kalah tidak kehilangan segalanya," demikian bunyi pernyataan resmi Istana Negara Malaysia seperti dikutip dari Malaysia Now.

Sebagai salah satu politikus terkenal asal Malaysia, kiprah Anwar Ibrahim kerap disorot termasuk saat sejumlah kasus yang membawanya ke meja hijau dan berujung bui. 

Mengutip sejumlah sumber, pria kelahiran 10 Agustus 1947 dari Penang, Malaysia itu diketahui pernah terjerat dua kasus yang mencoreng nama baiknya di kancah poltik Malaysia. Pertama kasus korupsi dan yang kedua terkait asusila yakni sodomi.

Berikut ini ulasan singkat sederet kasus yang pernah membuat Anwar Ibrahim disidang hingga ke balik jeruji besi sel tahanan, Liputan6.com rangkum dari sejumlah sumber:

**Gempa Cianjur telah meluluhlantakkan Bumi Pasundan, mari bersama-sama meringankan penderitaan saudara-saudara kita di Cianjur dengan berdonasi melalui: rekening BCA No: 500 557 2000 A.N Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih. Bantuan akan disampaikan dalam bentuk sembako, layanan kesehatan, tenda, dll. Kepedulian kita harapan mereka.


Kasus Korupsi

Ilustrasi Korupsi (sumber: pixabay)
Perbesar
Ilustrasi Korupsi (sumber: pixabay)

Anwar Ibrahim yang pada April 1999 menjadi wakil perdana menteri Malaysia yang dipecat, dinyatakan bersalah atas empat tuduhan korupsi dan dijatuhi hukuman enam tahun penjara pada Rabu 14 April 1999 - sebuah keputusan yang dapat memicu demonstrasi jalanan massal.

Anwar didakwa September 1998 lalu dan diadili pada November dalam pertarungan hukum kontroversial yang memecah belah bangsa.

"Saya telah dijatuhi hukuman yang sangat menjijikkan," kata Anwar dalam sebuah pernyataan yang dibacakannya di Pengadilan Tinggi ibu kota setelah dia dinyatakan bersalah seperti dikutip dari CNN

Anwar dijatuhi hukuman enam tahun untuk masing-masing dari empat dakwaan. Hukuman itu dijalankan bersamaan, menurut salah satu pengacara Anwar, Pawancheek Merican.

"Ini belum berakhir," kata pengacara itu.

Masing-masing dakwaan membawa maksimum 14 tahun penjara dan denda 20.000 ringgit ($5.000). Keyakinan itu melarang Anwar kembali ke politik setidaknya selama lima tahun setelah dibebaskan.

"Ini benar-benar aib. Interpretasi korupsi yang menggelikan, bahkan memuakkan ketika orang mempertimbangkan bagaimana di Malaysia miliaran ringgit uang rakyat dihamburkan oleh para pemimpinnya untuk menyelamatkan anak-anak dan kroni mereka," kata Anwar.

“Tuduhan itu adalah bagian dari konspirasi politik untuk menghancurkan saya dan memastikan (Perdana Menteri) Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad terus memegang kekuasaan dengan cara apa pun, bahkan jika itu berarti mengorbankan sedikit pun yang tersisa dari integritas peradilan,” imbuh Anwar.

Selama persidangan lima setengah bulan, hakim melarang Anwar berargumen bahwa dia adalah korban konspirasi yang dipimpin oleh Mahathir dan rekan-rekan politiknya.

"Mereka telah menjadikan keserakahan dan perilaku tidak etis sebagai domain pribadi mereka, menjadikan diri mereka di atas hukum," kata Anwar.

"Sejak awal, saya tidak memiliki harapan apapun bahwa saya akan diadili secara adil. Saya tidak memiliki harapan untuk mendapatkan keadilan."

Anwar dihukum karena memerintahkan polisi pada tahun 1997 untuk mendapatkan pencabutan tuduhan dari dua orang yang menuduhnya melakukan kejahatan seks.

Setelah dia memecat mantan wakilnya pada bulan September, Mahathir menyebut Anwar tidak layak secara moral.

Mantan menteri yang dihukum itu mengatakan Mahathir memberinya ultimatum pada bulan September untuk mengundurkan diri dari Kabinet atau didakwa melakukan kejahatan.

"Itu ultimatum yang diberikan perdana menteri pada pagi hari 2 September 1998. Bukankah ini korupsi? Perdana menteri menggunakan peradilan sebagai alat untuk menekan politik," kata Anwar.

"Semua instrumen pemerintahan termasuk kantor kejaksaan, polisi dan bahkan peradilan berada di bawah jempol perdana menteri."

Konspirasi Politik?

Mahathir membantah adanya konspirasi politik terhadap Anwar dan menuduh mantan wakilnya mencoba memicu kerusuhan untuk menggulingkan pemerintahannya.

Presiden Filipina Joseph Estrada mengatakan dia sedih dengan vonis itu. "Sangat disayangkan dan apa yang terjadi menyedihkan," kata Estrada dalam sebuah wawancara radio, menambahkan: "Jika dia benar-benar tidak bersalah, maka akan tiba saatnya namanya akan dibersihkan."

Komite Pengacara untuk Hak Asasi Manusia, dalam sebuah pernyataan dari New York, mengatakan vonis itu "adalah hasil dari serangan selama dua dekade terhadap peradilan independen oleh pemerintah Perdana Menteri Mahathir Mohamad."

Istri Anwar, Azizah Ismail, sempat keluar dari ruang sidang usai vonis, namun menolak berkomentar. Terlihat tenang, dia mendekatkan jarinya ke bibir dan berjalan kembali ke ruang sidang.

Koresponden CNN Lisa Barron melaporkan dari luar pengadilan bahwa terdengar suara terengah-engah di antara pengunjuk rasa ketika hukuman diumumkan.

Dia mengatakan sekarang diharapkan banyak demonstran akan meminta petunjuk dari istri Anwar tentang bagaimana harus bereaksi. Azizah telah menjadi pemimpin de facto gerakan oposisi di Malaysia sejak suaminya dipenjara.

Anwar, menteri keuangan sejak 1991 dan wakil perdana menteri sejak 1993, masih menghadapi dakwaan korupsi dan lima dakwaan sodomi.

Selama persidangan yang berlangsung 78 hari, hakim mendengarkan 23 saksi penuntut dan 22 dari pembela. Negara berdalih Anwar adalah pezina korup. Kasur yang dikatakan berisi cairan mani Anwar diseret ke ruang sidang dan saksi kunci bersaksi bahwa dia berhubungan seks dengan perempuan dan laki-laki; mantan sopirnya mengatakan dia adalah "budak seks" Anwar.

Pembela berpendapat bahwa Anwar adalah seorang Muslim yang taat, tidak bersalah atas semua tuduhan dan korban konspirasi politik untuk menghilangkan tantangannya terhadap 18 tahun kepemimpinan Mahathir.

Menjelang keputusan tersebut, 500 pendukung Anwar menentang perintah polisi untuk membubarkan diri dan meneriakkan slogan-slogan anti-pemerintah.

Dua truk water cannon polisi dan sekitar 50 polisi anti huru hara dengan helm, tameng dan pentungan menghadapi massa yang meneriakkan "Reformasi" dan menyerukan Mahathir mundur setelah 18 tahun berkuasa.


Kasus Sodomi

Ilustrasi penjara (pixabay)
Perbesar
Ilustrasi penjara (pixabay)

Pengadilan Federal Malaysia pada 28 Oktober mulai mendengarkan banding terakhir pemimpin oposisi Anwar Ibrahim terhadap vonis sodomi dan hukuman penjara lima tahun.

Ini adalah sidang sodomi kedua bagi politisi berusia 67 tahun itu dan bisa mengakhiri kariernya jika pengadilan tertinggi negara itu menguatkan vonis bersalah.

Berikut adalah dua kasus sodomi dan kemungkinan hasilnya, dikutip dari The Straits Times:

Kasus 1: Azizan Abu Bakar

Pada 2 September 1998, Anwar dipecat sebagai wakil perdana menteri di tengah penyelidikan atas dugaan korupsi dan sodomi Azizan Abu Bakar antara Januari dan Maret 1993 di Tivoli Villa, Bangsar. Azizan saat itu menjadi sopir istri Anwar, Dr Wan Azizah Wan Ismail. Kakak angkat Anwar, Sukma Dermawan, adalah salah satu tergugat.

Pada 29 September 1998, Anwar - memar dengan mata hitam - muncul di pengadilan dan mengaku tidak bersalah atas tuduhan sodomi dan korupsi. Kepala Polisi Tan Sri Rahim Noor kemudian mengaku memukuli Anwar dan dipenjara serta didenda karena pelanggaran tersebut.

Dalam persidangan sodomi, Azizan mengaku disodomi Anwar hingga 15 kali di hotel dan kondominium mewah. Sebuah kasur diajukan ke pengadilan, diduga ternoda air mani Anwar, namun dia membantah ada kaitannya dengan kasur tersebut.

Kasus 2: Mohd Saiful Bukhari Azlan

Pada 29 Juni 2008, ajudan politik Anwar Mohd Saiful Bukhari Azlan mengajukan laporan polisi yang menyatakan bahwa dia telah disodomi oleh Anwar di sebuah kondominium di Bukit Damansara pada 26 Juni 2008.

Anwar mengajukan permohonan ke Pengadilan Tinggi untuk mencabut tuduhan sodomi dengan alasan bahwa seluruh tuduhan adalah "parodi, lelucon lengkap dan sama sekali tidak memiliki dasar". Tetapi Pengadilan Tinggi memutuskan bahwa tuduhan sodomi tidak dapat dicabut hanya berdasarkan laporan medis bahwa tidak ada penetrasi.

Sidang dibuka pada 3 Februari 2010. Dalam kesaksiannya, Mohd Saiful mengungkapkan bahwa Anwar mengajaknya melakukan persetubuhan. Selama persidangan, Anwar mengklaim bahwa integritas dan ketidakberpihakan seluruh tim kejaksaan telah dikompromikan karena dugaan perselingkuhan antara Mohd Saiful dan anggota tim kejaksaan.

Pada 9 Januari 2012, Pengadilan Tinggi membebaskan dan membebaskan Anwar dari kasus sodomi Mohd Saiful. Hakim Mohamad Zabidin mengatakan ada penetrasi penis tapi tidak didukung oleh bukti lain. Dia mengatakan pengadilan tidak dapat 100 persen yakin pada integritas sampel yang diambil untuk pengujian DNA dari Mohd Saiful karena sampel tersebut dapat dikompromikan sebelum mereka mencapai departemen kimia untuk dianalisis.

Kejaksaan mengajukan petisi banding pada Juli 2012 atas pembebasan tersebut dan Anwar mencoba tetapi gagal dalam upayanya untuk mendiskualifikasi pengacara senior Tan Sri Muhammad Shafee Abdullah dari tampil sebagai jaksa penuntut umum atas dasar bahwa dia adalah saksi material dalam persidangan sodomi.

Pada 7 Maret 2014, Anwar dijatuhi hukuman penjara lima tahun oleh Pengadilan Tinggi setelah pengadilan memutuskan dia bersalah atas kasus sodomi.

Pada 2018 Mahathir Mohamad yang kembali terpilih sebagai PM Malaysia mengajukan pengampunan ke raja untuk pembebasan Anwar Ibrahim.


Penunjukan Anwar Ibrahim Jadi PM ke-10 Mengakhiri Kebuntuan Politik Malaysia

Anwar Ibrahim menjelang Pemilu Malaysia 2022.
Perbesar
Anwar Ibrahim menjelang Pemilu Malaysia 2022. Dok: Facebook/Anwar Ibrahim

Penunjukan Raja Malaysia terhadap Anwar Ibrahim sebagai perdana menteri ke-10 negara itu, mengakhiri lima hari ketidakpastian politik setelah pemilihan umum pada hari Sabtu 19 November berakhir -- dengan tidak ada satu pun koalisi yang mendapatkan cukup kursi untuk membentuk pemerintahan.

Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah, pemimpin monarki konstitusional negara itu, mengatakan dia puas bahwa Anwar dan koalisi Pakatan Harapan (PH) telah mendapatkan dukungan yang cukup dari sesama perwakilan terpilih untuk memimpin Malaysia selama lima tahun ke depan.

"Raja memutuskan untuk mengangkat seorang anggota Dewan Rakyat yang menurut pemahamannya dapat mendapat dukungan dari mayoritas anggota Dewan Rakyat sebagai perdana menteri. Setelah melalui pandangan penguasa Melayu lainnya, raja telah memberikan persetujuannya untuk menunjuk DS Anwar Ibrahim sebagai perdana menteri ke-10 Malaysia," kata Istana Negara Malaysia dalam sebuah pernyataan seperti dikutip dari SCMP.

"Raja mengingatkan semua pihak bahwa yang menang tidak menang semua dan yang kalah tidak kalah semua. Oleh karena itu… ulurkan tanganmu satu sama lain dan bersatu sebagai anggota Dewan Rakyat untuk masa depan bangsa kita tercinta."

Pengambilan sumpah akan dilakukan pada pukul 17.00 hari ini.

Infografis Mahathir Mohamad Singgung Malaysia Harusnya Klaim Singapura dan Riau. (Liputan6.com/Abdillah)
Perbesar
Infografis Mahathir Mohamad Singgung Malaysia Harusnya Klaim Singapura dan Riau. (Liputan6.com/Abdillah)
Lanjutkan Membaca ↓

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya