Sekjen PBB Sebut ASEAN Berperan Penting Memajukan HAM dan Kebebasan Fundamental

Liputan6.com, Jakarta - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres hadir di KTT ASEAN yang berlangsung di Kamboja. Pada momen tersebut, ia mengatakan ASEAN memiliki peran penting dalam memajukan hak asasi manusia dan kebebasan fundamental.

"Serta partisipasi politik yang inklusif sebagai elemen dalam membangun masyarakat yang benar, stabil dan damai. Dan ASEAN memiliki peran kunci dalam pengembangan ekonomi global yang kuat di seluruh dunia,” ujar Antonio Guterres di sela-sela KTT ASEAN di Phnom Penh, Kamboja, Sabtu 12 November 2022 seperti dikutip dari Antara.

Ia mengatakan Perserikatan Bangsa-Bangsa sangat menghargai kemitraan kuat ASEAN dan komitmen teguh terhadap multilateralisme serta kerja sama regional.

Menurutnya, ASEAN memiliki peran penting dalam memajukan hak asasi manusia, kebebasan fundamental dan partisipasi politik yang inklusif sebagai elemen dalam membangun masyarakat yang benar, stabil dan damai. Dan ASEAN memiliki peran kunci dalam pengembangan ekonomi global yang kuat di seluruh dunia.

"Perserikatan Bangsa-Bangsa akan tetap menjadi mitra utama ASEAN," kata Sekjen PBB itu.

Di samping itu, dia mengatakan negara-negara maju harus memimpin pengurangan emisi sebesar 45 persen pada 2030 untuk mencapai netralitas karbon pada pertengahan abad ini.

"Saya baru saja menghadiri COP27, di mana saya mendesak para pemimpin negara-negara penghasil emisi tinggi untuk memenuhi urgensi saat ini," kata Guterres.

Negara-negara maju, lanjut dia, juga harus memobilisasi 100 miliar dolar yang dijanjikan untuk mendukung negara-negara berkembang untuk mengatasi dampak iklim dan membangun ketahanan dan adaptasi.

"Dan mereka harus mencapai kesepakatan tentang kompensasi bagi negara-negara yang tidak melakukan apa pun mengenai iklim– termasuk melalui mekanisme kelembagaan untuk mengatasi kerugian dan kerusakan yang ditimbulkan dari perubahan iklim," kata dia.

COVID mendominasi hari pertama sesi debat umum Sidang Majelis Umum PBB yang menghadirkan pidato Presiden AS Donald Trump, Presiden Tiongkok Xi Jinping, dan Presiden RI Joko Widodo. AS menuding Tiongkok bertanggung jawab atas pandemi, sementara Sekjen...

2 dari 4 halaman

Saatnya Negara Berkembang Bersatu

Sekarang adalah waktunya untuk Pakta Solidaritas Iklim antara negara maju dan berkembang.

Negara maju dan berkembang harus menyepakati strategi bersama untuk menggabungkan kapasitas dan sumber daya mereka, untuk kepentingan umat manusia.

"Negara-negara yang lebih kaya, Bank Pembangunan, dan perusahaan teknologi harus memberikan bantuan keuangan dan teknis dalam skala besar sehingga negara-negara berkembang dapat beralih ke energi terbarukan," kata Guterres.

Ia memuji negara-negara ASEAN yang berpartisipasi dalam kemitraan untuk mencapai transisi yang adil ke energi terbarukan.

"Ambisi iklim yang lebih besar diperlukan dari ASEAN, dimulai dengan penghapusan semua investasi batu bara baru dan penghentian pembangkit listrik tenaga batu bara secara bertahap pada tahun 2030 untuk negara-negara OECD, dan tahun 2040 untuk semua negara lainnya," kata dia.

Selain itu ia mengatakan krisis akses pangan, energi dan keuangan akan menjadi prioritas utama PBB saat bertemu dengan para pemimpin G20 di Bali mendatang.

"Saya mendorong para pemimpin G20 untuk mengadopsi stimulus SDGs yang akan memberi pemerintah negara-negara belahan bumi Selatan, investasi dan likuiditas yang mereka butuhkan, dan mempercepat keringanan utang dan restrukturisasi utang," kata dia.

3 dari 4 halaman

Jokowi Resmi Terima Keketuaan KTT ASEAN 2023 dari Kamboja ke Indonesia

Sementara itu, Presiden Joko Widodo atau Jokowi secara resmi menerima menerima estafet kepemimpinan KTT ASEAN 2023 dari Kamboja. Seremoni tersebut dilakukan saat penutupan KTT ASEAN 2022 di Sokha Phnom Penh, hari ini.

“Sebuah kehormatan bagi Indonesia menjadi Ketua ASEAN tahun 2023. Keketuaan Indonesia akan menjadikan ASEAN Matters: Epicentrum of Growth,” kata Jokowi diterima di Hotel Sokha Phnom Penh, seperti dikutip dari siaran pers, Minggu (13/11/2022).

Enam+01:35VIDEO: Satu Keluarga Kalideres Tak Tewas Bersamaan, Ada Kapur Barus di Meja MakanPenyerahan keketuaan itu dilakukan langsung oleh Perdana Menteri Kamboja Hun Sen dan ditandai dengan penyerahan palu ke Presiden Jokowi. Melalui prosei tersebut, Indonesia resmi memegang tampuk keketuaan KTT ASEAN pada tahun berikutnya.

“ASEAN harus menjadi kawasan yang bermartabat, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan demokrasi,” yakin Jokowi.

Melalui berpindahnya tongkat estafet tersebut, Jokowi ingin ASEAN harus menjadi kawasan ekonomi yang tumbuh cepat, inklusif, dan berkelanjutan. Peningkatan kapasitas institusi ASEAN juga menjadi perhatian Presiden Jokowi, agar mampu menjawab tantangan 20 tahun ke depan. Presiden berharap pada 2045 ASEAN harus lebih adaptif, responsif, dan berdaya saing.

“Semua itu harus diperjuangkan dengan cara ASEAN yaitu konsisten dengan semangat kerja sama serta menjalankan Piagam ASEAN seutuhnya,” dorong Jokowi.

4 dari 4 halaman

Jokowi: Kolaborasi ASEAN-PBB Harus Diperkuat demi Perdamaian Dunia

Presiden Joko Widodo atau Jokowi saat menghadiri KTT ASEAN di Phnom Penh Kamboja. — Presiden Joko Widodo atau Jokowi saat menghadiri KTT ASEAN di Phnom Penh Kamboja, Jumat (11/11/2022). (Dok. Biro Pers Sekretariat Presiden).

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mendorong kerja sama komprehensif ASEAN dan PBB perlu diterjemahkan lebih konkret. Salah satunya, melalui penguatan mekanisme komunikasi dan dialog ASEAN–PBB.

Hal ini disampaikan Jokowi saat berbicara pada KTT ASEAN-PBB di Hotel Sokha, Phnom Penh Kamboja, Jumat, 11 November 2022. KTT ini dihadiri pemimpin ASEAN dan Sekjen PBB Antonio Guteres.

"Hotline antara Sekjen PBB dan Menlu ASEAN perlu dibentuk untuk mendeteksi dini dan merespons secara cepat berbagai potensi tantangan kawasan yang berdampak global maupun sebaliknya," kata Jokowi dikutip dari siaran pers Sekretariat Presiden, Sabtu (12/11/2022).

"Kolaborasi ASEAN dan PBB harus diperkuat demi perdamaian kawasan dan dunia," sambungnya.

Dia juga menyerukan agar semangat reformasi PBB tidak boleh padam. PBB harus menjadi penjaga multilateralisme agar dapat mencarikan solusi terbaik bagi masalah dunia.

"PBB harus terus mendorong agar perang segera dihentikan," ucapnya.