Kisah 2 Perempuan Indonesia Ingin Patahkan Stigma Menikahi Bule, Dikira Baby Sitter hingga 'Pemburu'

Muntini bukanlah satu-satunya warga Indonesia dalam perkawinan campur yang mengalami hal ini.

Yani Lauwoie, konsultan komunikasi di Australia, pernah ditanya bila dirinya adalah "bule hunter" atau pengejar bule saat menikah dengan suaminya Shannon Smith, yang berasal dari Australia.

Pada saat itu, ia hanya membalasnya dengan candaan.

Tetapi pertanyaan senada yang seolah menganggap dirinya sangat tergantung pada suaminya terus didapatkannya meski sudah merasa mandiri secara finansial dan karier.

"Perempuan Indonesia yang menikah dengan pria Australia itu sering sekali mendapat stereotip yang menempatkan posisi kita sebagai inferior," katanya.

"Jadi seolah-olah kita berhubungan dengan pria Kaukasia itu ada motif lain selain motif perasaan yang murni atas hubungan cinta kasih ... misalnya mencari keuntungan, kehidupan yang lebih baik atau [anggapan] 'pasti dia hidupnya ditopang oleh pria ini'."

Lelah menanggapi stigma tersebut, Yani memutuskan untuk membicarakan isu tersebut secara terbuka dalam podcast "Mixed Couples".

Ia menjadi host podcast ini bersama Mira Rochyadi dan Sylvia Mira yang pernah melalui pengalaman serupa.

Disiarkan dalam Bahasa Indonesia, mereka mencoba untuk mematahkan miskonsepsi dan mendidik pendengarnya terkait isu hubungan antar dua negara.

Untuk menjawab pertanyaan besar atau tabu di setiap episode, mereka mengundang narasumber dengan pasangan WNA dari seluruh dunia.

Yani mengatakan podcast yang sudah disiarkan selama hampir setahun tersebut masih memiliki jumlah pendengar yang "sangat kecil", namun menarik minat pendengar lebih dari 10 negara.

Tidak jarang juga mereka mendapatkan komentar positif dari para pendengar dari media sosial dan email.

"Semakin ke sini pendengar yang mengajukan ide dan diri untuk diwawancara, yang memang di luar circle kita," katanya.

"Dari situ kita berpikir 'Oh berarti dianggap lumayan bagus nih kontennya bisa mungkin mereka merasa relate.'"

Stigma terhadap pasangan dari negara yang berbeda sudah lama menjadi masalah di Indonesia.

Ini turut mendorong dibentuknya masyarakat perkawinan campur yang dikenal sebagai PerCa.

Selama 14 tahun, organisasi tersebut telah mengadvokasi, mensosialisasi aturan dan menyediakan konsultasi bagi komunitasnya.

Awalnya dimulai dari 46 orang pendiri, kini PerCa sudah memiliki lebih dari 1.500 anggota, dengan anggota WNA yang kebanyakan berasal dari Australia, Inggris dan Amerika Serikat.

"Ada stigma negatif [terhadap orang dalam pernikahan campur] untuk naik level secara sosial," kata Melva Nababan Sullivan, kata salah satu pendiri dan advokat PerCa.

"Tapi kalau mengenai stigma sudah mulai berubah karena sekarang mereka lebih welcome [menyambut] bahwa perkawinan campuran itu sudah dianggap sebagai bagian daripada masyarakat Indonesia."

Dosen pendidikan anak-anak, gender dan seksualitas di Universitas Gadjah Mada Yulida Pangastuti mengatakan stigma terhadap pernikahan campur sangat dipengaruhi nilai yang dianut masyarakat dalam masa penjajahan.

"Dari berbagai literatur, perempuan-perempuan pribumi sering dilihat dengan lensa hyper-sensualitas, menggunakan seksualitasnya untuk merayu laki-laki Eropa sebagai nyai, gundik, dan pekerja seks, semata-mata untuk kepentingan ekonomi," katanya.

"Sementara laki-laki asing, terutama yang berkulit putih, dianggap sebagai simbol kuasa yang memberikan keuntungan politik dan ekonomi."

Yulida melihat podcast tersebut sebagai inisiatif yang baik untuk menambah informasi seluk-beluk perkawinan campur.

"Banyak informasi yang dibahas dengan cara yang mudah dicerna dan dipahami oleh banyak pendengar, termasuk advokasi mengenai hak atas kewarganegaraan ganda bagi keluarga dari perkawinan campur," katanya.

Ia mengatakan pembahasan mengenai perkawinan campur lebih banyak menyoroti kawin campur antara individu dengan pergaulan kelas menengah, meski dalam kenyataannya pasangan dari kelas menengah ke bawah juga ada di masyarakat.

"Sebagai contoh, banyak pekerja migran Indonesia yang menikah atau berkeluarga dengan sesama pekerja migran dari negara lain," katanya.

"Anak-anak yang lahir dari perkawinan campur dari kelompok ini lebih banyak yang tidak memiliki akte kelahiran, mendapatkan akses bantuan-bantuan sosial ... dan [harus berhadapan dengan] proses dan syarat imigrasi yang kerap tidak ramah pada individu dari kelas menengah ke bawah."

Aspek lain yang menurutnya perlu diperhatikan adalah gender dan ras, di mana percakapan tentang perkawinan campur juga harus melibatkan laki-laki Indonesia dan mereka yang menikah dengan ras lain, yang dianggap "tidak kelihatan."

Tapi bukan hanya stigma yang dialami masyarakat perkawinan campur di Indonesia.

Melva mengatakan PerCa selama ini sudah memperjuangkan kepentingan anggotanya di hadapan hukum, mulai dari izin tinggal, kewarganegaraan, sampai kepemilikan properti.

Beberapa terobosan dalam bidang hukum yang mereka lakukan antara lain dalam memberikan warga Indonesia hak mensponsori visa tinggal pasangan WNA dan hak bagi anak perkawinan campur yang lahir dari perempuan Indonesia untuk memiliki pilihan dua kewarganegaraan ketika menginjak usia 18 tahun.

"Ketika WNI menikah dengan WNA, masalah mereka bukan hanya dari sisi budaya, tapi juga kesenjangan sosial, agama dan lain sebagainya," kata Melva.

"Banyak sekali yang memang butuh penyesuaian atau penyelarasan."

Muntini Cooper yang sekarang tinggal di Perth menyetujui pernyataan ini.

"Ada yang lebih penting yang harus kita pikirkan, yaitu bagaimana kita memberikan kepada anak kita sesuatu yang baik dari kedua negara ini," katanya."Jadi hal seperti itu yang ada di pikiran kita dari pada cuma sekadar [asumsi] bangga-bangga jadi istri bule."