Robot Israel Semprot Gas Air Mata ke Warga Palestina

Phak Israel berkata robot senjata itu memang punya peluru, tetapi tidak mematikan karena berujung spons.

Robot senjata sebetulnya semakin sering digunakan di berbagai penjuru dunia, dan drone merupakan jenis yang paling banyak dimanfaatkan.

Senjata yang dikendalikan dari jarak jauh seperti yang dioperasikan Israel di Tepi Barat sendiri telah lama digunakan oleh Amerika Serikat di Irak, Korea Selatan, tepatnya di sepanjang perbatasan dengan Korea Utara dan oleh pemberontak Suriah.

Robot senjata itu dibuat oleh Smart Shooter, sebuah perusahaan yang menawarkan kontrak senjata dengan puluhan militer di berbagai penjuru dunia. CEO-nya, Michal Mor mengatakan senjata itu tidak sepenuhnya bisa beroperasi sendiri dan membutuhkan pemilihan target dan amunisi oleh manusia.

“Beranjak dari pengalaman mengembangkan rudal presisi, sistem pengendalian tembakan Smart Shooter mencoba mencapai dua tujuan utama. Pertama, melindungi tentara dengan meningkatkan jarak antara mereka dan situasi. Kedua, mengurangi kerusakan tambahan, yang kami sebut dalam bahasa militer, menghindari orang yang tidak bersalah dalam situasi tersebut. Kami melakukannya dengan memastikan bahwa tentara menembak target secara tepat. Dampak kerusakannya lebih ringan. Kami menggunakan peluru kecil kaliber 556, bukan rudal," terangnya.

Omar Shakir, Direktur Urusan Israel dan Palestina di Human Rights Watch, mengatakan robot senjata itu mencontohkan "pergeseran Israel menuju dehumanisasi digital sistem senjata" yang mengesampingkan penilaian alamiah manusia dalam konflik yang kompleks.

Ia mengatakan robot senjata itu mengurangi risiko bagi tentara Israel tetapi meningkatkan risiko bagi warga Palestina. Dengan menggunakan teknologi seperti itu, Shakir mengatakan Israel sedang menciptakan "tong mesiu" untuk pelanggaran HAM.

Sebelumnya dilaporkan, Uni Eropa berjanji untuk menekan Israel terkait perlakuannya terhadap bangsa Palestina, perluasan permukimannya di wilayah pendudukan, serta terhentinya proses perundingan damai dengan Palestina.

Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell mengatakan, “Perdana Menteri [Lapid], kami sangat tergugah oleh dukungan yang jelas terhadap solusi dua negara yang Anda sampaikan dalam pidato Anda di Majelis Umum PBB. Akan tetapi, kami juga prihatin akan ketegangan dan kekerasan yang terus berlanjut di lapangan dengan langkah-langkah sepihak yang terus diambil [Israel], seperti perluasan permukiman dan masalah keamanan.”

Borrell merujuk pada pernyataan Perdana Menteri Israel Yair Lapid 22 September lalu pada sidang Majelis Umum PBB di New York yang menyerukan agar solusi dua negara menjadi jalan keluar konflik Israel-Palestina selama puluhan tahun.

“Kesepakatan dengan Palestina, berdasarkan dua negara untuk dua bangsa, adalah hal yang tepat bagi keamanan Israel, ekonomi Israel dan masa depan anak-anak kita,” kata Lapid, dikutip dari VOA Indonesia, Rabu (5/10).

Penyebutan solusi dua negara, untuk pertama kalinya oleh seorang pemimpin Israel di Majelis Umum PBB setelah bertahun-tahun, menegaskan dukungan Presiden Amerika Serikat Joe Biden di Israel Agustus lalu terhadap proposal yang sudah lama tidak dibahas itu.

Perdana Menteri Israel Yaid Lapid sendiri mengikuti pertemuan Dewan Asosiasi Uni Eropa-Israel itu secara virtual. Delegasi Israel di Brussels dipimpin oleh Menteri Intelijen Elazar Stern.

Sementara, Palestina mengandalkan dukungan dari Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNGA) untuk perjuangan Palestina menyelamatkan the two-state solution atau solusi dua negara, yang terancam oleh kebijakan Israel.

Presiden Palestina Mahmoud Abbas, yang saat ini berada di New York untuk berpartisipasi dalam sesi ke-77 UNGA, telah mengadakan serangkaian pertemuan dengan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, Raja Yordania Abdullah II, Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez dan Menteri Luar Negeri Norwegia Anken.

“Merupakan kesempatan penting untuk menjelaskan penyebab Palestina dan situasi sulit di wilayah Palestina,” kata Ziad Abu Amr, anggota Organisasi Pembebasan Palestina dan wakil Perdana Menteri, kepada Voice of Palestine.

Abu Amr yang mendampingi Abbas mengatakan bahwa pertemuan itu membahas tuntutan rakyat Palestina untuk mengakhiri pendudukan Israel, demikian dikutip dari laman Xinhua, Kamis (22/9).

Kemudian untuk mengakui negara Palestina dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya dan mempertahankan solusi dua negara.

"Dalam pertemuannya, Presiden Abbas menyerukan kepada masyarakat internasional untuk memikul tanggung jawabnya terhadap kelanjutan pendudukan Israel dan untuk memberikan perlindungan internasional bagi rakyat Palestina," kata Abu Amr.

Menurut pejabat Palestina, Abbas dijadwalkan berpidato di UNGA pada Jumat besok.

"Pidato Presiden Abbas di hadapan Majelis Umum PBB akan menjadi penting dalam menentukan tindakan serius di lapangan," kata Abu Amr.