Jepang Ingin Rp 4.000 Triliun Lebih untuk Anggaran Pertahanan

Oleh Tommy Kurnia pada 26 Sep 2022, 07:00 WIB
Diperbarui 26 Sep 2022, 07:00 WIB
PM Jepang Fumio Kishida (Sumber Tangkapan Layar Setkab.go.id)
Perbesar
PM Jepang Fumio Kishida (Sumber Tangkapan Layar Setkab.go.id)

Liputan6.com, Tokyo - Pemerintah Jepang dikabarkan ingin menambah anggaran pertahanan hingga tembus 40 triliun yen (sekitar Rp 4.199 triliun). Anggaran tersebut untuk pertahanan selama lima tahun ke depan. Namun, ada masalah kesulitan mendapatkan jumlah yang ambisius tersebut.

Berdasarkan laporan Kyodo, Minggu (25/9/2022), rencana itu disebut mencerminkan janji Perdana Menteri Fumio Kishida untuk secara fundamental memperkuat kapabilitas pertahanan Jepang karena ekspansi militer China dan nuklir Korea Utara.

Pejabat-pejabat senior pemerintah Jepang yang berbicara secara anonim menyebut rencana lima tahun itu akan digunakan untuk pengadaan alat-alat berat dari luar negeri. Misil jarak jatuh diprediksi akan mendapat bagian dari anggaran ini, begitu pula drone dan teknologi tanpa awak, serta konstruksi kapal perang terbaru yang dilengkapi sistem penghalau misil.

Angka pasti anggaran fantastis itu belum diketahui, namun dipastikan melebihi 40 triliun yen, meski tak akan mencapai 50 triliun yen.

Target 40 triliun yen itu juga melonjak jauh dari anggaran pertahanan selama lima tahun dari 2019-2023 yang mencapai 27,47 triliun yen. 

Partai Demokrat Liberal yang dipimpin PM Kishida berupaya agar anggaran pertahanan Jepang mencapai dua persen dari GDP atau lebih. Itu setara dengan benchmark anggota-anggota NATO.

Sejak invasi Rusia ke Ukraina dimulai, Jepang terlihat makin dekat dengan NATO. Pada Juni 2022, PM Kishida juga menghadiri NATO Summit. Ini adalah pertama kalinya perdana menteri Jepang hadir dalam pertemuan tersebut.

 

**Gempa Cianjur telah meluluhlantakkan Bumi Pasundan, mari bersama-sama meringankan penderitaan saudara-saudara kita di Cianjur dengan berdonasi melalui: rekening BCA No: 500 557 2000 A.N Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih. Bantuan akan disampaikan dalam bentuk sembako, layanan kesehatan, tenda, dll. Kepedulian kita harapan mereka.


Duitnya Dari Mana?

Omicron Melonjak, Tokyo Persiapkan Pembatasan Sosial
Perbesar
Orang-orang yang memakai masker berjalan di stasiun Shinagawa di Tokyo (18/1/2022). (AFP/Philip Fong)

Jepang memiliki Konstitusi yang pasifis, serta telah lama membatasi anggaran pertahanan menjadi satu persen GDP. Angka itu setara 5 triliun yen lebih.

Sebelumnya, Kementerian Pertahanan meminta 5,59 triliun yen agar dialokasikan untuk anggaran mereka pada April 2023, ketika tahun fiskal dimulai. Namun, pengajuan itu bisa bertambah jadi 6,5 triliun ketika menghitung biaya-biaya tak spesifik lainnya.

Masalah penyediaan uang akan menjadi tantangan bagi Jepang.

Kondisi keuangan Jepang saat ini sedang sangat tertekan. Utangnya pun sedang bengkak hingga dua kali GDP. Kementerian Keuangan Jepang ingin membiayai anggaran pertahanan melalui surat utang pemerintah, serta membayar utang dengan menaikkan pajak korporasi dan lainnya.

Namun, ada oposisi kuat untuk menolak penambahan pajak di Jepang. Anggaran 40 triliun yet kemunginan sulit tercapat atau akan digabungkan dengan pengeluaran keamanan lainnnya.

Pada Minggu 25 September 2022, Korea Utara baru saja menguji misil mereka yang diarahkan ke lautan. Pengujian itu dilakukan sebelum kedatangan Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris ke Jepang. 

China juga masih intens melakukan latihan-latihan militer usai kunjungan Ketua DPR AS Nancy Pelosi ke Taiwan.

(1 yen: Rp 104)


Pakar: Tiongkok Pakai Kapal Niaga hingga Nelayan untuk Kuasai Laut China Selatan

Dalam lawatannya ke Indonesia pada 2-3 Oktober 2013, Presiden Xi Jinping mengusulkan konsep Jalur Sutra Maritim Abad ke-21 atau 21st Century Maritime Silk Road
Perbesar
Dalam lawatannya ke Indonesia pada 2-3 Oktober 2013, Presiden Xi Jinping mengusulkan konsep Jalur Sutra Maritim Abad ke-21 atau 21st Century Maritime Silk Road

Sebelumnya dilaporkan, sebuah kapal ilmiah Tiongkok yang penuh dengan peralatan pengawasan berlabuh di pelabuhan Sri Lanka. Ratusan kapal penangkap ikan berlabuh selama berbulan-bulan pada suatu waktu di antara pulau-pulau yang disengketakan di Laut China Selatan. Dan feri laut, dibangun untuk mampu membawa kendaraan berat dan banyak orang.

Semuanya seolah-olah kapal sipil, tetapi para ahli dan pemerintah daerah yang gelisah mengatakan bahwa mereka adalah bagian dari strategi gabungan sipil-militer Tiongkok, yang sedikit disembunyikan oleh Beijing, yang meningkatkan kemampuan maritimnya, demikian seperti dikutip dari AP, Sabtu (24/9).

Angkatan laut China sudah menjadi yang terbesar di dunia berdasarkan jumlah kapal, dan telah dengan cepat membangun kapal perang baru sebagai bagian dari ekspansi militer yang lebih luas.

Ini meluncurkan kapal induk pertama yang dirancang dan dibangun di dalam negeri pada bulan Juni, dan setidaknya lima kapal perusak baru sedang dalam perjalanan segera.

Penumpukan itu terjadi ketika Beijing berusaha untuk memberikan pengaruh yang lebih luas di kawasan itu.

Pihaknya meningkatkan aktivitas militernya di sekitar pulau Taiwan yang berpemerintahan sendiri, mencari perjanjian keamanan baru dengan kepulauan Pasifik dan membangun pulau-pulau buatan di perairan yang disengketakan untuk membentengi klaim teritorialnya di Laut China Selatan, yang telah ditentang oleh AS dan sekutunya.


Kapal Sipil Digunakan untuk Membantu Kapal Militer

Xi Jinping
Perbesar
Xi Jinping menyampaikan pidato penting dalam upacara peringatan 100 tahun berdirinya Partai Komunis China (Communist Party of China/CPC) di Beijing, ibu kota China, pada 1 Juli 2021. (Xinhua/Ju Peng).

Kapal-kapal sipil melakukan lebih dari sekadar menambah jumlah kapal mentah, melakukan tugas-tugas yang akan sulit dilakukan oleh militer.

Di Kepulauan Spratly di Laut China Selatan, misalnya, Tiongkok membayar kapal nelayan pukat komersial lebih dari yang dapat mereka hasilkan dengan menangkap ikan hanya untuk menjatuhkan jangkar selama minimal 280 hari setahun untuk mendukung klaim Beijing atas kepulauan yang disengketakan itu, demikian ungkap Gregory Poling, direktur Prakarsa Transparansi Maritim Asia center for Strategic and International Studies.

"China dapat menggunakan secara nominal kapal-kapal sipil yang jelas-jelas diarahkan oleh negara, negara dibayar untuk menggerogoti kedaulatan tetangganya, tetapi kemudian secara masuk akal menyangkal bahwa negara itu bertanggung jawab," katanya.

China telah menggunakan kapal pukat penangkapan ikan sipil untuk tujuan militer selama beberapa dekade, tetapi telah secara signifikan meningkatkan jumlahnya baru-baru ini dengan penciptaan "Armada Tulang Punggung Spratly" dari program subsidi pemerintah yang dimulai di bawah Presiden Xi Jinping, yang membantu menutupi pembangunan kapal baru, antara lain.

Kapal-kapal itu "sebagian besar muncul hampir dalam semalam" setelah Tiongkok membangun infrastruktur pelabuhan beberapa tahun lalu di pulau-pulau buatan yang dibangunnya di Kepulauan Spratly yang dapat digunakan untuk pasokan ulang, demikian ungkap Poling.

Infografis Klaim China Vs Indonesia Terkait Laut China Selatan. (Liputan6.com/Trieyasni)
Perbesar
Infografis Klaim China Vs Indonesia Terkait Laut China Selatan. (Liputan6.com/Trieyasni)
Lanjutkan Membaca ↓

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya