Kapal Induk AS Tiba di Korsel, Pertama dalam 5 Tahun Pasca-ketegangan dengan Korut

Ancaman Korea Utara juga diperkirakan akan menjadi agenda utama ketika Wakil Presiden AS, Kamala Harris mengunjungi Korea Selatan minggu depan setelah menghadiri pemakaman kenegaraan di Tokyo untuk mantan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe yang terbunuh.

Kedatangan Reagan di Korea Selatan terjadi setelah pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un mengatakan kepada parlemen Pyongyang bulan ini bahwa dia tidak akan pernah meninggalkan senjata nuklir dan rudal yang dia butuhkan untuk melawan apa yang dia anggap sebagai permusuhan AS.

Korea Utara juga mengesahkan undang-undang baru yang mengabadikan statusnya sebagai kekuatan nuklir dan mengesahkan penggunaan senjata nuklir secara pre-emptive atas berbagai skenario di mana negara atau kepemimpinannya berada di bawah ancaman.

Sung Kim, perwakilan khusus pemerintahan Biden untuk Korea Utara, bertemu dengan mitranya dari Korea Selatan, Kim Gunn pada hari Kamis di Seoul, di mana mereka menyatakan "keprihatinan serius" atas meningkatnya doktrin nuklir Korea Utara yang dijabarkan dalam undang-undang baru tersebut, demikian ungkap Kementerian Luar Negeri Korea Selatan.

Para diplomat menegaskan kembali komitmen AS untuk membela Korea Selatan jika terjadi perang nuklir dengan berbagai kemampuan militernya, termasuk nuklir.

Sekutu itu juga mempertahankan penilaian mereka selama berbulan-bulan bahwa Korea Utara bersiap untuk melakukan uji coba nuklir pertamanya sejak tahun 2017 dan membahas tindakan balasan "tegas" terhadap tindakan semacam itu, demikian ungkap kementerian.

Korea Utara telah meningkatkan uji coba persenjataan hingga mencapai rekor tertinggi pada tahun 2022, meluncurkan lebih dari 30 senjata balistik termasuk rudal balistik antarbenua sejak tahun 2017, karena Korea Utara mengeksploitasi perpecahan di Dewan Keamanan PBB yang diperdalam atas perang Rusia di Ukraina.

Sementara ICBM Korea Utara menarik banyak perhatian AS karena menimbulkan potensi ancaman terhadap tanah air Amerika.

Korea Utara juga telah memperluas persenjataan rudal jarak pendek berkemampuan nuklirnya yang dirancang untuk menghindari pertahanan rudal di Korea Selatan.

Perluasan persenjataan Korea Utara dan ancaman serangan nuklir pre-emptive telah memicu kekhawatiran di Korea Selatan atas kredibilitas "payung nuklir" AS yang melindungi sekutu-sekutunya jika terjadi perang.

Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol, seorang konservatif yang mulai menjabat pada bulan Mei, telah berjanji untuk meningkatkan kemampuan rudal konvensional Korea Selatan dan bekerja sama dengan pemerintahan Biden untuk mengembangkan strategi yang lebih efektif guna menangkal serangan Korea Utara.

Para pejabat senior AS dan Korea Selatan bertemu di Washington pada bulan ini untuk berdiskusi tentang strategi penangkalan sekutu dan mengeluarkan pernyataan yang menegaskan kembali bahwa "setiap serangan nuklir (Korea Utara) akan ditanggapi dengan respons yang luar biasa dan tegas."

Pernyataan itu mengatakan bahwa Amerika Serikat menegaskan kembali "komitmennya yang kuat dan tak tergoyahkan untuk memanfaatkan berbagai kemampuan militernya, termasuk nuklir" untuk memberikan pencegahan yang diperluas ke Korea Selatan.

Korea Utara sejauh ini menolak seruan AS dan Korea Selatan untuk kembali ke diplomasi nuklir, yang telah terhenti sejak tahun 2019 karena ketidaksepakatan dalam pertukaran pembebasan sanksi yang dipimpin AS terhadap Korea Utara dan langkah-langkah perlucutan senjata Korea Utara.

Korea Utara telah mengkritik keras Yoon karena melanjutkan latihan militer dengan AS dan juga karena membiarkan aktivis sipil Korea Selatan menerbangkan selebaran propaganda anti-Pyongyang dan "sampah kotor" lainnya melintasi perbatasan dengan balon, bahkan dengan ragu mengklaim bahwa barang-barang itu menyebabkan wabah COVID-19-nya.

Aktivis Korea Selatan terus meluncurkan balon setelah Korea Utara pada bulan lalu memperingatkan akan adanya pembalasan yang "mematikan", memicu kekhawatiran Korea Utara dapat bereaksi dengan uji coba senjata atau bahkan pertempuran di perbatasan.

Kementerian Unifikasi Korea Selatan, yang menangani urusan antar-Korea, memohon agar para aktivis berhenti, dengan alasan keamanan.

Lee Hyo-jung, juru bicara kementerian, juga mengatakan pada hari Jumat bahwa Korea Selatan siap untuk menanggapi dengan tegas setiap pembalasan Korea Utara atas selebaran.