Sukses

Harga BBM Naik, Korea Selatan Perpanjang Subsidi Kendaraan Diesel

Harga BBM di Korea Selatan juga naik. Kebijakan subsidi diambil.

Liputan6.com, Seoul - Pemerintah Korea Selatan memperpanjang masa subsidi bagi kendaraan-kendaraan yang menggunakan diesel. Kebijakan ini diambil karena naiknya harga BBM akibat perang di Ukraina.

Berdasarkan laporan Yonhap, Senin (19/9/2022), kebijakan ini menjadi angin segar ke para sopir truk kargo yang menggunakan diesel. Sebelumnya, program ini disebutkan bakal berakhir bulan September 2022.

Menteri Keuangan Choo Kyung Ho mengumumkan pada Senin ini bahwa subsidi diperpanjang tiga bulan hingga akhir 2022. Pemerintah juga akan mencari ide untuk merespons harga energi yang fluktuatif.

Pekan lalu, rata-rata harga diesel di Korea Selatan adalah 1.857 won per liter (Rp 19,958). Harga itu naik dibandingkan bulan Januari 2022, sebelum invasi Rusia, yakni 1.364 won per liter (Rp 14.659).

Pada Mei 2022, harga diesel sempat mencapai 2.000 won per liter (Rp 21.495).

Saat ini, harga ambang batas untuk pemberian subsidi adalah 1.700 won per liter (Rp 18.277).

Demo BBM di Indonesia

Beralih ke dalam negeri, Partai Buruh bersama 4 konfederasi besar di Indonesia akan kembali melakukan aksi unjuk rasa serempak di 34 provinsi pada tanggal 4 Oktober 2022. Aksi demo yang akan dipusatkan di sekitar Istana Kepresidenan ini rencananya diikuti ribuan massa buruh.

"Di Jakarta, aksi akan dipusatkan di Istana. Diikuti kurang lebih 5-7 ribu orang yang berasal dari Jabodetabek," kata Presiden Partai Buruh Said Iqbal dikutip dari siaran pers, Sabtu (17/9).

Ada tiga tuntutan yang akan disuarakan para buruh dalam aksi demo ini, antara lain tolak kenaikan harga BBM, menolak omnibus law UU Cipta Kerja dan RUU Sisdiknas, naikkan upah minimum tahun 2023 sebesar 13 persen.

(1 won: Rp 10,7)

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 4 halaman

Rencana Demo Lanjutan

Said Iqbal menyampaikan, demo BBM kembali digelar karena harga minyak dunia sudah turun. Dengan demikian, kata dia, Presiden Joko Widodo atau Jokowi harus menurunkan harga BBM seperti harga semula.

Selain itu, dia menyebut bahwa daya beli masyarakat pekerja, khususnya kaum buruh, pekerja rumah tangga, kaum miskin kota, sudah merosot 30 persen karena naiknya angka inflansi.

Kenaikan inflansi disumbang oleh harga sewa rumah yang naik 12 persen, transportasi naik 20 persen, dan makanan 15 persen.

"Dalam situasi seperti ini, tidak mungkin rakyat kecil bisa bertahan," ujar Said.

Di menuturkan dengan ron BBM yang lebih baik dibandingkan Pertalite dan solar bersubsidi, bisa menjual lebih murah. Oleh sebab itu, Partai Buruh bersama puluhan ribu massa akan kembali menggelar aksi besar-besaran pada 4 Oktober.

"Jika aksi 4 Oktober tidak digubris, maka bisa dipastikan pada akhir November atau awal Desember 2022, Partai Buruh bersama dengan 60 federasi tingkat nasional akan menggelar mogok nasional stop produksi diikuti 5 juta buruh, petani, pengemudi, dan kelas pekerja lainnya," tegas Said Iqbal.

3 dari 4 halaman

Dampak Tak Langsung Kenaikan Harga BBM, Apa Saja?

Seminggu sudah pemerintah resmi menaikkan harga BBM atau bahan bakar minyak subsidi jenis pertalite dan solar. Untuk pertalite, harga naik dari Rp 7.650 menjadi Rp 10.000 per liter. Sementara solar, harganya naik dari Rp 5.150 menjadi Rp 6.800 per liter. Hal ini seiring membengkaknya anggaran subsidi energi menjadi Rp 502 triliun dari proyeksi awal Rp 170 triliun APBN 2022.

Rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM dikhawatirkan para pengamat akan mengerek tingginya inflasi sampai akhir tahun sehingga berpotensi menahan laju pertumbuhan ekonomi. 

“Tentunya bukan hal yang mudah bagi pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsidi, namun tak dapat dipungkiri tingginya harga minyak dunia akibat perang Ukraina dan juga kondisi ketidakpastian ekonomi global membuat pemerintah perlu menaikkan harga BBM bersubsidi," ungkap CEO Grant Thornton Indonesia Johanna Gani.

Beberapa sektor yang akan terganggu akibat kenaikan harga BBM tersebut antara lain adalah meningkatnya biaya transportasi, khususnya untuk logistik dan kebutuhan pokok.

Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) memastikan biaya jasa logistik akan ikut naik seiring dengan penyesuaian harga bakar minyak, pasalnya konsumsi BBM dalam sektor logistik digunakan mulai dari barang tersebut masih bahan mentah hingga sampai ke konsumen.

Selain itu, dapat dipastikan akan ada penyesuaian tarif angkutan darat. Sebagai imbas penyesuaian harga BBM, maka tarif angkutan darat dapat naik bervariasi antara 5 persen sampai 15 persen bergantung jenis angkutannya.

“Dampak kenaikan harga BBM bisa saja baru mulai terlihat dalam satu atau dua bulan ke depan untuk beberapa industri. Banyak perusahaan yang mungkin menahan kenaikan harga jual dengan melakukan perhitungan ulang, dan penghematan biaya, atau melakukan tes pasar untuk memastikan jika penyesuaian harga terpaksa dilakukan, hal ini tidak akan berimbas negatif terhadap kinerja perusahaan”, sambung Johanna.

4 dari 4 halaman

Inflasi

Sebelumnya, banyak pihak telah mewanti-wanti bahwa pengurangan jatah subsidi BBM akan berdampak pada inflasi, daya beli, angka kemiskinan, hingga pertumbuhan ekonomi. Jika harga pertalite mencapai Rp 10.000, kontribusi terhadap inflasi nasional bisa mencapai 0,97 persen.

Pemerintah pun akan terus memantau dampak dari kenaikan harga BBM bersubsidi ini. Pemerintah pun menyiapkan bantuan sosial sebesar Rp 27,2 triliun untuk melindungi kelompok masyarakat miskin. Pemerintah mengeluarkan tiga program bantuan sosial.

Pertama, Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp 12,4 triliun bagi 20,7 juta keluarga kurang mampu. Selain BLT, akan ada subsidi upah sebesar Rp 9,6 triliun yang ditunjukkan bagi 16 juta pekerja dengan gaji maksimum Rp 3,5 juta per bulan.

Terakhir, Presiden Jokowi telah memerintahkan daerah untuk menggunakan 2 persen dana transfer umum sebesar Rp 2,2 triliun untuk digelontorkan dalam bentuk bantuan angkutan umum, bantuan ojek online, dan bantuan nelayan.

“Sedangkan bagi masyarakat luas, selain bantuan sosial kepada masyarakat kurang mampu, pemerintah juga perlu mengalokasikan dana subsidi terhadap infrastruktur penunjang aktivitas masyarakat seperti meningkatkan kualitas maupun kuantitas layanan transportasi publik dan mematok harga yang masih terjangkau. Namun penting kiranya untuk jangka panjang, pemerintah dapat mulai memberikan edukasi yang bisa memotivasi masyarakat untuk mulai beralih pada energi alternatif yang terjangkau dan dapat diperbaharui“, tutup Johanna. 

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.