5 Delegasi AS ke Taiwan, China Protes dan Umumkan Latihan Militer Baru

, Taipei - Sikap AS yang terus mendukung Taiwan membuat China kian geram. Terbaru, lima delegasi AS akhirnya bertemu dengan Presiden Taiwan.

China pun mengatakan akan ada lebih banyak latihan militer karena langkah AS tersebut.

Pada Selasa (16/8/2022), mengutip DW Indonesia, China mengumumkan akan ada lebih banyak latihan militer sebagai bentuk protes terhadap dukungan Amerika Serikat (AS) untuk Taiwan. Namun, hanya sedikit informasi yang diberikan oleh China mengenai agenda tersebut.

Tidak ada pula kejelasan mengenai di mana dan kapan latihan militer itu akan dilakukan.

Delegasi AS Pancing Kemarahan China

Lima orang delegasi AS, yang dipimpin oleh Senator Demokrat Ed Markey dari Massachusetts, akhirnya bertemu dengan Presiden Taiwan Tsai Ing-wen pada Senin 15 Agustus. Agenda pertemuan itulah yang memicu kemarahan China.

Delegasi AS, yang tiba pada Minggu 14 Agustus malam, menjelaskan bahwa mereka ada di Taiwan untuk menegaskan kembali dukungan terhadap pulau itu, yang diklaim China sebagai wilayah miliknya. Sementara itu, Washington menyatakan bahwa pihaknya tetap berkomitmen untuk menjaga hubungan diplomatik dengan Beijing melalui kebijakan "Satu China".

Markey, setelah bertemu dengan Tsai, mengatakan AS memiliki "kewajiban moral untuk melakukan segala yang kami bisa untuk mencegah konflik yang tidak perlu dan Taiwan telah menunjukkan pengendalian dan kebijaksanaan yang luar biasa selama masa-masa sulit di sana."

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Jelang kunjungan Ketua DPR Amerika Serikat (AS), Nancy Pelosi ke Taiwan, China mengeluarkan sebuah video berisikan aksi alat tempur serta pasukan Negeri Tirai Bambu.

2 dari 4 halaman

Memastikan Tidak Ada Konflik di Selatan Taiwan

Tsai Ing-wen, presiden wanita pertama Taiwan yang disumpah pada Mei 2016 (AP Photo/Chiang Ying-ying)

Sementara Tsai mengatakan pada hari Senin 15 Agustus bahwa pemerintahannya bekerja sama dengan negara-negara sekutunya untuk memastikan tidak adanya konflik di Selat Taiwan. Juru bicara Kementerian Luar Negeri China justru menuduh AS berusaha mengubah kebijakan "Satu China".

"Segelintir politikus AS, berkolusi dengan pasukan separatis kemerdekaan Taiwan, mencoba untuk menantang prinsip Satu China, yang tidak masuk akal dan pasti akan gagal," tegas juru bicara Kemenlu China.

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS

3 dari 4 halaman

Akankah AS Datang untuk Bela Taiwan?

Bendera AS — Ilustrasi negara Amerika Serikat merayakan Memorial Day. Credits: pexels.com by Brett Sayles

Meskipun China klaim akan merencanakan latihan militer tembakan langsung di sekitar wilayah Taiwan selama berhari-hari, AS belum bisa menjanjikan pihak mereka akan membela Taiwan jika pulau itu diserang. Sedangkan pemberontakan China dipicu setelah adanya kunjungan Ketua DPR AS Nancy Pelosi ke Taiwan.

Hubungan pertahanan AS dengan Taiwan telah tertuang dalam "Undang-Undang Hubungan Taiwan," yang ditandatangani pada tahun 1979, yakni tahun yang sama ketika AS mengalihkan pengakuan diplomatiknya ke China.

AS terus mempertahankan hubungan persahabatannya dengan Taiwan, yang tetap menjadi salah satu negara sekutu penting AS di kawasan tersebut. Terlepas dari protes keras oleh China, AS juga terus menjual peralatan militer defensif ke Taiwan, tetapi belum secara resmi berkomitmen pada intervensi militer mereka.

4 dari 4 halaman

China Beri Sanksi 7 Pejabat Taiwan, Menlu Joseph Wu Salah Satunya

Sebelumnya, China memberikan sanksi kepada tujuh pejabat Taiwan karena mendukung kemerdekaan Formosa, media pemerintahnya melaporkan pada Selasa 16 Agustus.

Sanksi itu terjadi setelah Ketua DPR Amerika Serikat Nancy Pelosi mengunjungi Taiwan awal bulan ini.

Dikutip dari laman Channel News Asia, Selasa (16/8/2022), kunjungan ini dianggap sebagai sebuah langkah yang menurut China telah mengirim sinyal yang salah kepada pasukan pro-kemerdekaan di pulau itu.

Taiwan yang memiliki pemerintahan sendiri secara demokratis menolak klaim kedaulatan China.

Kantor berita negara China Xinhua melaporkan, di antara mereka yang dikenai sanksi oleh Kantor Urusan Taiwan China adalah Hsiao Bi-khim, duta besar de facto Taiwan untuk Washington, dan Wellington Koo, Sekretaris Jenderal Dewan Keamanan Nasional Taiwan.

Politikus dari partai politik yang berkuasa di Taiwan, Partai Progresif Demokratik juga dikenai sanksi.

Seorang juru bicara Kantor Urusan Taiwan mengatakan bahwa mereka yang terkena sanksi tidak akan dapat mengunjungi China, Hong Kong dan Makau.

Perusahaan dan investor yang terkait dengan mereka juga tidak akan diizinkan untuk mengambil untung di China.

Ketujuh orang itu selain Perdana Menteri Taiwan Su Tseng-chang, menteri luar negeri Joseph Wu dan ketua parlemen You Si-kun yang sebelumnya dikenai sanksi.