Sukses

Presiden Gotabaya Rajapaksa Tinggalkan Sri Lanka di Tengah Kerusuhan Politik

Presiden Gotabaya Rajapaksa telah meninggalkan Sri Lanka menggunakan jet militer.

Liputan6.com, Kolombo - Presiden Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa telah meninggalkan negara itu dengan jet militer, di tengah protes massa atas krisis ekonominya.

Dilansir BBC, Rabu (13/7/2022), pria berusia 73 tahun itu tiba di ibu kota Maladewa, Male, sekitar pukul 03.00 waktu setempat (22.00 GMT), menurut pemahaman BBC..

Kepergian Rajapaksa mengakhiri dinasti keluarga yang telah memerintah Sri Lanka selama beberapa dekade. Dia bersembunyi setelah orang banyak menyerbu kediamannya pada hari Sabtu. Presiden sebelumnya telah berjanji untuk mengundurkan diri pada Rabu 13 Juli.

Saudaranya, mantan Menteri Keuangan Basil Rajapaksa, juga telah meninggalkan negara itu, kata beberapa sumber kepada BBC. Dia dikabarkan sedang menuju ke AS.

Ketika berita tentang kepergian presiden diumumkan, perayaan yang riuh pecah di antara para demonstran di Galle Face Green, tempat protes utama di ibu kota, Kolombo.

Pada Selasa malam sudah ada ribuan orang berkumpul di taman, menunggu pengunduran diri presiden.

Warga Sri Lanka menyalahkan pemerintahan Presiden Rajapaksa atas krisis ekonomi terburuk mereka dalam beberapa dasawarsa.

Selama berbulan-bulan mereka berjuang dengan pemadaman listrik setiap hari dan kekurangan kebutuhan pokok seperti bahan bakar, makanan dan obat-obatan.

Pemimpin, yang menikmati kekebalan dari penuntutan saat dia menjadi presiden, diyakini ingin melarikan diri ke luar negeri sebelum mengundurkan diri untuk menghindari kemungkinan penangkapan oleh pemerintahan baru.

 

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 4 halaman

Jabatan Kosong

Kepergian presiden mengancam kekosongan kekuasaan potensial di negara itu, yang membutuhkan pemerintahan yang berfungsi untuk membantu mengeluarkan Sri Lanka dari kehancuran finansial. 

Politikus dari partai lain telah berbicara tentang pembentukan pemerintah persatuan baru tetapi belum ada tanda-tanda mereka hampir mencapai kesepakatan. Juga tidak jelas apakah publik akan menerima apa yang mereka buat.

Di bawah konstitusi, perdana menteri, Ranil Wickremesinghe, yang harus bertindak menggantikan presiden jika yang terakhir mengundurkan diri. Perdana menteri dianggap sebagai wakil presiden di parlemen.

Namun, Wickremesinghe juga sangat tidak populer. Para pengunjuk rasa membakar kediaman pribadinya pada hari Sabtu - dia dan keluarganya tidak ada di dalam - dan dia mengatakan dia akan mengundurkan diri untuk memberi jalan bagi pemerintah persatuan, tetapi tidak memberikan tanggal.

3 dari 4 halaman

Pengganti Presiden

Kekosongan posisi presiden tersebut membuat juru bicara parlemen sebagai orang berikutnya yang kemungkinan besar akan menggantikan presiden sementara, kata para ahli konstitusi. 

Namun Mahinda Yapa Abeywardena adalah sekutu Rajapaksa, dan tidak jelas apakah publik akan menerima otoritasnya.

Siapa pun yang menjadi penjabat presiden memiliki waktu 30 hari untuk mengadakan pemilihan presiden baru dari antara anggota parlemen. Pemenang pemungutan suara itu kemudian bisa melihat sisa masa jabatan Rajapaksa hingga akhir 2024.

Pada hari Senin, pemimpin oposisi utama Sajith Premadasa mengatakan kepada BBC bahwa dia akan mencalonkan diri sebagai presiden. 

Tapi dia juga kekurangan dukungan publik dan ada kecurigaan publik yang mendalam terhadap politisi pada umumnya. Gerakan protes yang telah membawa Sri Lanka ke ambang perubahan juga tidak memiliki pesaing yang jelas untuk kepemimpinan negara.

4 dari 4 halaman

Kebangkrutan Sri Lanka

Rajapaksa dituduh salah mengelola ekonomi ke titik di mana negara itu kehabisan devisa untuk membiayai impor yang paling penting, yang menyebabkan kesulitan parah bagi 22 juta penduduk.

Sri Lanka gagal membayar utang luar negeri US$51 miliar pada April dan sedang dalam pembicaraan dengan Dana Moneter Internasional untuk kemungkinan bailout.

Pulau ini hampir kehabisan persediaan bahan bakar yang sudah langka. 

Pemerintah telah memerintahkan penutupan kantor dan sekolah yang tidak penting untuk mengurangi perjalanan dan menghemat bahan bakar.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.