Pengadilan Jepang Tetapkan Pernikahan Sesama Jenis Bertentangan dengan Konstitusi

Oleh Benedikta Miranti T.V pada 21 Jun 2022, 18:35 WIB
Diperbarui 21 Jun 2022, 18:35 WIB
Ilustrasi Foto LGBT atau GLBT (Lesbian Gay Biseksual dan Transgender). (iStockphoto)
Perbesar
Ilustrasi Foto LGBT atau GLBT (Lesbian Gay Biseksual dan Transgender). (iStockphoto)

Liputan6.com, Tokyo - Sebuah pengadilan Jepang memutuskan pada hari Senin (20 Juni) bahwa larangan pernikahan sesama jenis tidak inkonstitusional, memberikan kemunduran bagi aktivis hak-hak LGBTQ di satu-satunya negara Kelompok Tujuh yang tidak mengizinkan orang dengan jenis kelamin yang sama untuk menikah.

Putusan itu menghancurkan harapan para aktivis untuk meningkatkan tekanan pada pemerintah pusat untuk mengatasi masalah ini setelah pengadilan di kota Sapporo pada Maret 2021 memutuskan mendukung klaim bahwa tidak mengizinkan pernikahan sesama jenis adalah inkonstitusional. Demikian seperti dikutip dari laman Channel News Asia, Selasa (21/6/2022). 

Tiga pasangan sesama jenis - dua laki-laki, satu perempuan - telah mengajukan kasus ini di pengadilan distrik di Osaka, hanya yang kedua yang mendengar tentang masalah ini di Jepang.

Selain menolak klaim mereka bahwa tidak dapat menikah adalah inkonstitusional, pengadilan menolak tuntutan ganti rugi sebesar 1 juta untuk setiap pasangan.

"Saya sebenarnya bertanya-tanya apakah sistem hukum di negara ini benar-benar berfungsi," kata penggugat Machi Sakata, yang menikah dengan pasangannya yang berkewarganegaraan AS di Amerika Serikat. Keduanya mengharapkan bayi pada bulan Agustus.

"Saya pikir ada kemungkinan keputusan ini benar-benar menyudutkan kami," kata Sakata.

Konstitusi Jepang mendefinisikan pernikahan sebagai berdasarkan "kesepakatan bersama dari kedua jenis kelamin".

 

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.


Perjuangan Hak Pasangan Sesama Jenis

Ilustrasi LGBT
Perbesar
Ilustrasi LGBT(SatyaPrem/Pixabay).

Tetapi pengenalan hak kemitraan untuk pasangan sesama jenis di Tokyo minggu lalu, bersama dengan meningkatnya dukungan dalam jajak pendapat, telah meningkatkan harapan para aktivis dan pengacara untuk kasus Osaka.

Pengadilan Osaka mengatakan bahwa pernikahan didefinisikan hanya antara lawan jenis dan tidak cukup banyak perdebatan tentang pernikahan sesama jenis yang terjadi di masyarakat Jepang.

"Kami menekankan dalam kasus ini bahwa kami ingin pasangan sesama jenis memiliki akses ke hal yang sama seperti pasangan biasa," kata pengacara Akiyoshi Miwa, menambahkan bahwa mereka akan mengajukan banding.


Aturan di Jepang Saat Ini

Dipimpin oleh waria dan DJ yang membunyikan musik upbeat, lusinan juru kampanye LGBT dan pendukung undang-undang tersebut mengenakan masker berwarna pelangi dan menari di depan persimpangan Shibuya yang terkenal di ibu kota Jepang. (Foto: AFP/Philip Fong)
Perbesar
Dipimpin oleh waria dan DJ yang membunyikan musik upbeat, lusinan juru kampanye LGBT dan pendukung undang-undang tersebut mengenakan masker berwarna pelangi dan menari di depan persimpangan Shibuya yang terkenal di ibu kota Jepang. (Foto: AFP/Philip Fong)

Hukum Jepang dianggap relatif liberal di beberapa daerah menurut standar Asia, tetapi di seluruh benua hanya Taiwan yang melegalkan pernikahan sesama jenis.

Di bawah aturan saat ini di Jepang, anggota pasangan sesama jenis tidak diperbolehkan menikah secara sah, tidak dapat mewarisi aset satu sama lain - seperti rumah yang mungkin mereka bagi bersama - dan juga tidak memiliki hak orang tua atas anak masing-masing.

Meskipun sertifikat hubungan secara resmi yang dikeluarkan oleh beberapa kota membantu pasangan sesama jenis menyewa properti bersama dan memiliki hak kunjungan rumah sakit, mereka tidak memberi mereka hak hukum penuh yang dinikmati oleh pasangan heteroseksual.

Pekan lalu, pemerintah prefektur Tokyo mengesahkan RUU untuk mengakui perjanjian kemitraan sesama jenis, yang berarti pemerintah daerah yang mencakup lebih dari setengah populasi Jepang sekarang menawarkan pengakuan tersebut.

Sementara Perdana Menteri Fumio Kishida mengatakan masalah itu perlu dipertimbangkan dengan hati-hati, Partai Demokrat Liberal yang berkuasa telah mengungkapkan tidak ada rencana untuk meninjau masalah tersebut atau mengusulkan undang-undang, meskipun beberapa anggota senior partai mendukung reformasi.


Dukungan untuk Pasangan Sesama Jenis

[Bintang] Sejarah Bendera Pelangi, Simbol Bagi Para LGBT Seluruh Dunia
Perbesar
Pride flag | via: wikipedia.org

Kasus yang akan datang di Tokyo akan membuat debat publik tetap hidup tentang masalah ini, khususnya di ibu kota, di mana sebuah jajak pendapat oleh pemerintah daerah akhir tahun lalu menemukan sekitar 70 persen orang mendukung pernikahan sesama jenis.

Melegalkan pernikahan sesama jenis akan memiliki implikasi luas baik secara sosial maupun ekonomi, kata para aktivis, dan akan membantu menarik perusahaan asing ke ekonomi terbesar ketiga di dunia itu.

"Perusahaan internasional sedang meninjau strategi Asia mereka dan inklusivitas LGBTQ menjadi topik," kata Masa Yanagisawa, kepala layanan utama di Goldman Sachs dan anggota dewan dari kelompok aktivis Pernikahan untuk seluruh Jepang, berbicara sebelum putusan.

"Bisnis internasional tidak ingin berinvestasi di lokasi yang tidak ramah LGBTQ."

Infografis Isu LGBT Berhembus di Parlemen
Perbesar
Infografis Isu LGBT Berhembus di Parlemen
Lanjutkan Membaca ↓

Live Streaming

Powered by

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya