Keluarga Aung San Suu Kyi Ajukan Pengaduan ke PBB Atas Penahanannya di Myanmar

Junta militer Myanmar telah mengajukan lima tuduhan korupsi baru terhadap pemimpin Aung San Suu Kyi yang dikudeta. Dakwaan itu sehubungan dengan pemberian izin untuk menyewa dan membeli helikopter, kata seorang pejabat.

Aung San Suu Kyi, yang ditahan sejak kudeta militer Februari lalu, sudah diadili atas lima tuduhan korupsi lainnya. Masing-masing dapat dihukum hingga 15 tahun penjara dan denda, demikian seperti dikutip dari Al Jazeera, Sabtu (15/1/2022).

Suu Kyi sebelumnya menghadapi tuduhan lain dan telah dijatuhi hukuman enam tahun penjara setelah dinyatakan bersalah mengimpor dan memiliki walkie-talkie secara ilegal dan melanggar pembatasan virus corona.

Para pendukung dan kelompok hak asasi manusianya mengatakan kasus-kasus terhadapnya dibuat-buat oleh militer untuk membenarkan pengambilalihannya dan mencegahnya kembali ke politik.

Junta militer Myanmar telah menolak kritik tersebut.

"Tidak ada yang di atas hukum. Saya hanya ingin mengatakan bahwa dia akan dinilai sesuai dengan hukum," kata juru bicara pemerintah Mayor Jenderal Zaw Min Tun ketika ditanya tentang masalah ini pada konferensi pers pada hari Jumat.

Perebutan kekuasaan militer mencegah Aung San Suu Kyi dan partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) memulai masa jabatan lima tahun kedua yang berkuasa.

Tentara mengatakan pihaknya bertindak karena kecurangan yang meluas dalam pemilihan umum November 2020, tetapi kelompok-kelompok pengawas jajak pendapat independen telah mempertahankan ada sedikit bukti itu.

Pengambilalihan itu disambut dengan protes rakyat yang meluas, dan Myanmar sekarang bergolak oleh perlawanan bersenjata yang mematikan terhadap pemerintahan militer.

Menurut asosiasi pengawas hak asasi Myanmar untuk Tahanan Politik, setidaknya ada 1.469 orang tewas dan lebih dari 11.500 ditahan sejak kudeta 1 Februari tahun lalu.

Lima tuduhan baru melibatkan penyewaan, pembelian dan pemeliharaan helikopter, kata seorang pejabat hukum yang akrab dengan kasus yang berbicara dengan syarat anonim karena dia tidak berwenang untuk merilis informasi.

UU Anti-Korupsi

Media pemerintah telah mengumumkan pada bulan Desember bahwa Suu Kyi dan Win Myint,yang merupakan presiden di pemerintahannya, akan dituntut berdasarkan Undang-Undang Anti-Korupsi sehubungan dengan menyewa helikopter.

Tuduhan korupsi lainnya yang dituntut Suu Kyi melibatkan dugaan penyuapan dan penyalahgunaan wewenang yang terkait dengan transaksi real estat.

Dia juga diadili atas tuduhan melanggar Undang-Undang Rahasia Resmi, yang membawa hukuman maksimum 14 tahun.

Pemerintah militer mengatakan dia dan rekan-rekannya juga akan diadili atas dugaan kecurangan pemilu.

Junta Myanmar pada hari Senin (06/12) mengatakan hukuman penjara pemimpin sipil yang digulingkan, Aung San Suu Kyi, dikurangi menjadi dua tahun yang awalnya empat tahun. Ia dijatuhi hukuman atas dakwaan hasutan terhadap militer dan melanggar pembatasan pandemi, media pemerintah melaporkan.

Mantan Presiden Win Myint juga dijatuhi hukuman dengan tuduhan yang sama, dan sekarang juga dijatuhi hukuman dua tahun penjara. Demikian seperti dikutip dari laman DW Indonesia, Rabu (8/12/2021).

Junta awalnya memvonis Aung San Suu Kyi dan Win hukuman empat tahun penjara, tetapi kemudian mengumumkan pengurangan hukuman. Media pemerintah menyebutnya sebagai pengampunan parsial dari pimpinan junta Myanmar, Jenderal Min Aung Hlaing.

"Mereka akan menghadapi dakwaan lain dari tempat mereka tinggal sekarang," kata juru bicara junta Myanmar Zaw Min Tun, Senin (06/12).

Ini adalah keputusan pertama sejak penggulingan dan penangkapan Suu Kyi menyusul kudeta militer pada 1 Februari. Suu Kyi juga menghadapi beberapa dakwaan lain yang bisa membuatnya menghabiskan sisa hidupnya di penjara jika terbukti bersalah dalam semua dakwaan.