Laporan Pesta Melanggar Aturan COVID-19 PM Inggris Boris Johnson Akan Segera Dibuka

Liputan6.com, London - Pemerintah Inggris mengatakan, laporan yang telah lama ditunggu-tunggu mengenai pesta-pesta di kantor-kantor pemerintah yang melanggar kebijakan lockdown telah diserahkan kepada Perdana Menteri Boris Johnson.

Laporan itu akan dipublikasikan Rabu (25/5), dan Boris Johnson akan berbicara kepada parlemen tentang temuan-temuan yang diungkap dalam laporan itu.

Masa depan Johnson mungkin bergantung pada kesimpulan pejabat sipil Sue Gray. Ia menyelidiki 16 pertemuan yang dihadiri oleh Johnson dan stafnya pada tahun 2020 dan 2021 sewaktu orang-orang di Inggris dilarang bersosialisasi di bawah pembatasan virus corona yang diberlakukan oleh pemerintah Konservatif Johnson.

Investigasi polisi terpisah telah menjatuhkan denda kepada 83 orang, termasuk Johnson, sehingga menjadikannya sebagai perdana menteri Inggris pertama yang ditemukan telah melanggar hukum saat menjabat, demikian dikutip dari laman VOA Indonesia, Selasa

Johnson telah meminta maaf, tetapi bersikeras mengungkapkan bahwa ia tidak sengaja melanggar aturan. Pernyataannya ini bertentangan dengan keterangan para stafnya mengenai pesta-pesta yang berlangsung di kantor perdana menteri sewaktu pandemi sedang berada pada puncaknya.

Dalam pidatonya di parlemen, Johnson harus menjelaskan mengapa ia mengatakan tahun lalu bahwa tidak ada pesta yang diadakan di Downing Street -- nama jalan di mana kantornya berlokasi -- dan tidak ada aturan yang dilanggar.

Para kritikus mengatakan kebohongan perdana menteri kepada parlemen harus dibayar dengan pengunduran dirinya. Beberapa pengecam itu berada dalam partai Johnson sendiri, Partai Konservatif.

Klaim-klaim bahwa Johnson dan para stafnya menyelenggarakan pesta-pesta sementara jutaan orang di negara itu dilarang bertemu teman dan keluarga sebetulnya telah mengganggu pemerintah sejak pertama kali muncul akhir tahun lalu.

Johnson tetap mempertahankan kekuasaannya sejauh ini, sebagian karena invasi Rusia ke Ukraina yang mengalihkan perhatian publik Inggris dan politik. Beberapa tokoh Partai Konservatif yang sebelumnya mempertimbangkan untuk mengajukan mosi tidak percaya pada pemimpin mereka mengatakan, merupakan sikap tidak bijak menyingkirkan Johnson di tengah perang yang sedang mengacaukan Eropa dan memicu krisis biaya hidup.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.