Joe Biden Dukung Jepang Jadi Anggota Tetap DK PBB

Wacana reformasi Dewan Keamanan PBB mulai dicetuskan pada awal 90an, setelah berakhirnya Perang Dingin. Adalah kelompok G4, India, Jerman, Jepang dan Brasil yang paling getol melobi, agar keanggotaan organ yang dibentuk oleh lima negara pemenang Perang Dunia II itu diperbesar untuk melibatkan negara-negara di selatan.

Tanpa reformasi, Dewan Keamanan dikhawatirkan akan kehilangan legitimasi dan otoritas di mata anggota PBB, klaim Kementerian Luar Negeri Jerman.

Sejak 2005 silam, kelompok G4 giat mencari dukungan bagi proposal reformasi, yang antara lain menambah enam keanggotaan tetap, yakni dua untuk Asia dan Afrika, serta satu kursi untuk Eropa Barat dan Amerika Latin atau kawasan Karibia.

Propsal G4 juga membidik penambahan empat atau lima kursi keanggotaan tidak tetap yang juga dibagi dengan negara-negara berkembang.

Menurut charta PBB, langkah reformasi memiliki prosedur khusus yang melalui dua tahapan untuk diterima. Pada tahap pertama, proposal harus mendapat dukungan dua pertiga dari 193 negara anggota dalam Sidang Umum PBB.

Selanjutnya usulan itu harus diratifikasi oleh dua pertiga negara melalui prosedur di parlemen nasional. Tahapan kedua menyaratkan dukungan dari semua lima negara anggota tetap DK PBB untuk bisa diloloskan.

Hingga kini, wacana reformasi tersebut masih terjegal oleh sikap beberapa negara anggota tetap, yang menilai hegemoninya di lembaga penting dunia itu akan terganggu.

Presiden Amerika Serikat Joe Biden tiba di Jepang pada Minggu (22/5) ketika sekitar 750 pengunjuk rasa turun ke jalan menentang KTT AS-Jepang yang direncanakan dan KTT Dialog Keamanan Quad.

Serangkaian pertemuan dijadwalkan selama kunjungan tiga hari Joe Biden ke Jepang, setelah perjalanannya ke Korea Selatan, termasuk pertemuan puncak kelompok Quad yang melibatkan Jepang, Australia, dan India, di mana Amerika Serikat diperkirakan akan membahas Ekonomi Indo-Pasifik. Kerangka (IPEF).

Namun, opini publik Jepang tampaknya tidak terlalu mendukung IPEF, demikian dikutip dari laman Xihua, Senin (23/5/2022).

Media Jepang melaporkan bahwa IPEF tidak memiliki konten khusus seperti pengurangan tarif, sehingga tidak dapat membawa manfaat ekonomi yang terlihat bagi anggota yang berpartisipasi.

Takakage Fujita, direktur jenderal kelompok sipil yang didedikasikan untuk menegakkan dan mengembangkan Pernyataan Murayama, mengatakan dalam sebuah wawancara dengan Xinhua bahwa Amerika Serikat telah menyiapkan IPEF untuk menggunakan Jepang dan negara-negara ASEAN (Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara) untuk keuntungan.

Fujita mengatakan bahwa jika AS benar-benar ingin mengejar perdamaian dan pembangunan di Asia, ia harus mengikuti pendekatan yang terkoordinasi dan bersahabat serta menghasilkan ide-ide ekonomi yang layak.

Pada Minggu sore, sekitar 750 orang turun ke jalan-jalan di Tokyo untuk berdemonstrasi menentang KTT Amerika Serikat-Jepang yang akan datang dan KTT kelompok Quad.

Pihak berwenang Tokyo meningkatkan keamanan dan kontrol lalu lintas, dengan mengerahkan sekitar 18.000 petugas polisi.

Selama berkampanye dalam pemilihan presiden Korea Selatan, Yoon Suk-yeol berjanji untuk membuka jalan yang jelas dalam dilema negaranya yang sudah berlangsung lama tentang bagaimana menyeimbangkan hubungan dengan Amerika Serikat dan China.

Dengan dua negara adidaya global yang berdesak-desakan untuk supremasi ekonomi dan militer di Asia, kandidat Partai Kekuatan Rakyat yang konservatif berjanji untuk secara tegas memihak sekutu keamanannya AS, bahkan jika itu mempertaruhkan hubungan perdagangan penting Korea Selatan dengan China. Demikian seperti dikutip dari laman Al Jazeera, Kamis (19/5/2022). 

Yoon mengatakan dia akan memperluas kehadiran sistem pertahanan rudal AS yang disebut THAAD di Korea Selatan, yang memicu sanksi tidak resmi yang mahal terhadap barang dan budaya Korea Selatan oleh China dan memicu hubungan yang membeku selama bertahun-tahun.

Hanya beberapa minggu setelah menjabat pada 10 Mei, Yoon akan melihat kesetiaannya diuji di halaman belakangnya sendiri pada hari Jumat, ketika Presiden AS Joe Biden mengunjungi Seoul sebagai bagian dari perjalanan ke Asia yang juga mencakup Jepang, sekutu AS lainnya.

Kunjungan Biden dilakukan ketika perdagangan global menghadapi tekanan dari lebih dari dua tahun pandemi COVID-19 dan gangguan pada rantai pasokan energi dan makanan akibat perang Rusia terhadap Ukraina.