Barack Obama Minta Regulasi Media Sosial untuk Lawan Disinformasi

Kelompok konservatif di AS kerap protes bahwa para media sosial menyensor narasi mereka, meski narasi itu dibantah oleh pihak medsos.

Terkait Amandemen Pertama di AS tentang kebebasan berpendapat, Presiden Barack Obama berkata tegas mendukungnya, namun ia menyebut itu ada batasan.

"Amandemen Pertama adalah mengontrol kekuatan negara. Itu tidak diterapkan ke perusahaan-perusahaan swasta seperti Facebook atau Twitter, seperti halnya tidak pada keputusan editorial yang buat New York Times atau Fox News," kata Obama.

Ia menyebut perusahaan media sosial telah punya aturan terkait konten apa yang boleh di situs mereka, baik secara eksplisit maupun implisit lewat algoritme.

"Masalahnya adalah kita seringnya tidak tahu apa prinsip-prinsip yang mengatur keputusan-keputusan tersebut," ujarnya.

Obama turut meminta agar perusahaan medsos bisa menjaga hak kekayaan intelektual seseorang dan tetap mengikuti standar keamanan. Selain itu, Obama menyorot bahwa media sosial berdampak pada menurunnya sumber berita tradisional, seperti koran.

Obama juga meminta agar para perusahaan medsos dan karyawannya melakukan hal yang benar.

"Kamu masih bisa meraup uang, tetapi kamu akan merasa lebih enak," ujarnya. "Ini adalah kesempatan bagi para pegawai perusahaan-perusahaan tersebutuntuk mendorong ke arah yang benar, karena kamu telah melihat apa yang ada di luar sana dan kamu ingin merasa lebih baik."

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menegaskan pentingnya peran media massa dalam melawan maraknya hoaks. Media massa masih punya pengaruh besar dalam mengedukasi masyarakat melalui konten yang disajikan.

Hal ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kominfo, Usman Kasong. Ia menyebut media menjadi pilar bersama dengan pemerintah, akademisi, pelaku usaha, dan masyarakat untuk memberantas hoaks.

Itu sebabnya ia berharap segenap pihak untuk bersama memperkuat kemitraan dan kolaborasi guna membentuk ekosistem media dan konten yang sehat.

"Kepercayaan khalayak Indonesia terhadap media masih kuat. Media perlu memanfaatkan modal ini untuk memberikan informasi berkualitas bagi masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi kode etik dan mematuhi regulasi," ujar Usman dilansir Antara.

"Kami juga mengapresiasi upaya yang dilakukan Google News Initiative seperti kolaborasi bersama Cek Fakta telah sejalan dengan upaya Pemerintah dalam menangani disinformasi, misinformasi dan malinformasi," katanya menambahkan.

Hoaks seputar COVID-19 semakin beragam sajiannya, selain itu jumlah sebarannya pun terus bertambah. Berdasarkan data Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) hingga 21 April 2022 sebanyak 5.841 hoaks tersebar di media sosial.

Untuk itu kita harus tetap mewaspadai sebaran hoaks seputar COVID-19, meski saat ini angka kasus penyakit yang diakibatkan virus SARS-CoV-2 tersebut mengalami penurunan.

Hal tersebut perlu dilakukan agar kita tidak menjadi korban hoaks, dengan memastikan kebenaran informasi yang didapat sebelum mempercayainya. Selain itu dengan mengikuti tips seperti yang ada di halaman ini.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mencatat temuan isu hoaks seputar COVID-19 hingga mencapai 2.173 konten dengan sebaran sebanyak 5.841 sampai 21 April 2022.

Hoaks seputar COVID-19 tersebut paling banyak beredar lewat Facebook mencapai 5.117 unggahan. Hoaks seputar COVID-19 terbanyak kedua tersebar lewat Twitter sebanyak 577 unggahan.

Sebaran hoaks seputar COVID-19 ketiga terbanyak lewat YouTube, mencapai 55 unggahan. Sedangkan sebaran hoaks seputar COVID-19 terbanyak keempat terdapat di Instagram dengan 52 unggahan dan sebaran kelima terbanyak lewat TikTok dengan 40 unggahan.