Mahathir Mohamad Sebut Pembangunan Malaysia Mulai Ketinggalan Indonesia dan Vietnam

Oleh Tommy Kurnia pada 21 Apr 2022, 18:00 WIB
Diperbarui 21 Apr 2022, 18:00 WIB
Mahathir Mohamad Mundur sebagai PM Malaysia
Perbesar
Ilustrasi Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad merasa disalip oleh Indonesia soal pembangunan. (AP Photo/Vincent Thian)

Liputan6.com, Kuala Lumpur - Mantan Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad, menyampaikan pandangan bahwa negaranya mulai tertinggal dari Indonesia. Ia bahkan menyebut Malaysia kalah dari negara-negara Afrika. 

"Saya siap untuk menyetujui bahwa dalam hal pembangunan, Malaysia telah tertinggal di belakang Indonesia dan Vietnam belakangan ini. Tentu kita selalu di belakang Singapura," ujar Mahathir tertuang di akun Twitter miliknya, @chedetofficial dikutip Kamis (18/4/2022).

Mahathir mengaku kaget saat menyebut Malaysia mulai ketinggalan oleh negara-negara Afrika, meski ia tak menyebut negara mana yang ia maksud. Namun, Mahathir menyebut masalahnya adalah korupsi dan parlemen.

Ia menyalahkan parlemen yang dilaporkan protes keras terhadap penerapan teknologi tersebut, Mahathir Mohamad menduga itu karena banyak anggota parlemen yang terlibat bisnis ekspor dan impor.

"Kita tidak siap untuk menggunakan teknologi terbaru untuk mencapai efisiensi dan membatasi korupsi. Kita menolak teknologi ini karena ia bisa mengekspor tindakan-tindakan salah dari Anggota Parlemen kita," ujar Mahathir.

"Dan jadinya negara kita terus kehilangan uang karena kita menolak jalan-jalan yang lebih baik untuk manajemen," jelasnya.

Sementara, Mahathir menilai negara-negara Afrika berhasil hemat dana karena menggunakan alat-alat baru yang lebih efisien. Mahathir tak menjelaskan alat apa yang dimaksud.

Mahathir pun berucap sinis bahwa tidak apa-apa jika pemimpin Malaysia tak memakai manajemen terbar, sebab rakyat sudah diberikan "remah-remah".

"Mereka mungkin tanpa malu mencuri lebih banyak uang dan memberikan kita sebagian untuk apresiasi. Itu tak apa-apa. Jangan mengadopsi teknologi baru karena itu bisa menyebabkan para regulator kehilangan uang. Biarkan negara ini bankrut. Hanya negara yang kehilangan uang. Kamu tidak kehilangan. Tak apa-apa," pungkas Mahathir.

Mahathir terakhir menjabat sebagai PM Malaysia pada 2020 ketika terjadi kudeta politik. Muhyiddin Yassin yang dulunya mantan sekutu Mahathir lantas terpilih menjadi PM, meski usia pemerintahannya tak sampai dua tahun.

 

 

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.


Sri Mulyani Klaim APBN RI dalam Kondisi Baik

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. (Dok. DJP)
Perbesar
Menteri Keuangan Sri Mulyani membahas kondisi ekonomi Indonesia.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani membagikan catatan pertemuannya dengan Menteri Keuangan dunia tentang kondisi APBN masing-masing negara.

Dikutip dari Instagram @smindrawati, Kamis (21/4/2022), kata Sri, negara yang memiliki komoditas seperti Brazil, Argentina, dan Malaysia seperti mendapat durian runtuh, tetapi negara yang tidak memiliki komoditas mengalami tekanan yang sangat tinggi.

Sedangkan, Indonesia sendiri merupakan salah satu negara yang APBN-nya dalam posisi baik. Kondisi harga komoditas tinggi dan pemulihan ekonomi memberikan dampak yang positif.

“Hasilnya? pembiayaan utang turun, APBN surplus 0,06 persen terhadap PDB. Saat pasar surat berharga dan pasar uang mengalami tekanan karena inflasi, geopolitik, dan capital outflow, kita sudah menciptakan ketahanan APBN kita. APBN pun mendapat reputasi dan kredibilitas yang baik. Artinya, strategi kita sudah tepat,” kata Menkeu Sri.

Jika dilihat dari pendapatan asli daerah, komponen pajak daerah yang terdiri dari pajak hiburan, pajak restoran, dan hotel meningkat lebih dari 10 persen. Tentunya, ini menggambarkan ekonomi atau konsumsi masyarakat muncul.

“Ini kabar baik, karena sektor-sektor yang sebelumnya terpukul di masa pandemi kini telah mulai pulih kembali,” ucap bendahara negara ini.


Penerimaan Pajak Naik

Sri Mulyani Mencatat, Defisit APBN pada Januari 2019 Capai Rp 45,8 T
Perbesar
Menteri Keuangan Sri Mulyani optimistis karena penerimaan pajak yang baik.

Di sisi lain, penerimaan pajak di tingkat pusat juga mengalami peningkatan. Pertumbuhan PPh 21 sejalan dengan pertumbuhan PPh Badan. Artinya, perusahaan dan industri pulih, karyawan mendapat tambahan bonus.

“Ini signal bahwa ekonomi membaik!,” imbuhnya.

Namun, sisi belanja negara di Kementerian/Lembaga masih perlu dipacu agar lebih giat. Adanya belanja bansos hingga THR yang akan disalurkan bulan April ini, diharapkan mampu memberikan pertumbuhan pada belanja negara.

Menkeu menegaskan, 3 tujuan penting APBN tercapai. APBN mampu melindungi masyarakat, APBN memulihkan ekonomi, dan APBN mulai sehat kembali. APBN #Uangkita yang sudah bekerja keras selama pandemi dan berperan sebagai shock absorber sudah memperlihatkan hasilnya.

“Namun, kondisi APBN hingga Maret 2022 yang baik ini tidak untuk membuat kita terlena karena pandemi belum selesai ditambah dengan terjadinya dinamika geopolitik dan ekonomi global,” pungkas Menkeu.  


Jokowi Bangun Jalan Tol 1.900 Km dalam 7 Tahun Memimpin

Presiden Joko Widodo atau Jokowi
Perbesar
Jokowi dan pembangunan jalan tol.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan jika pemerintah sudah membangun jalan tol sepanjang 1.900 kilometer dalam tujuh tahun terakhir, terhitung sejak akhir 2014.

Panjang jalan tol yang dibangun sejak 2014 telah meningkat signifikan, dibandingkan pembangunan jalan tol di Indonesia selama 40 tahun terakhir sebelum 2014, yang sepanjang 780 kilometer (km).

Ini diungkapkan Jokowi pada penandatanganan perjanjian induk Indonesia Investment Authority (INA) di Jakarta, Kamis, (14/4/2022).

“Pak Menteri PUPR (Basuki Hadimuljono) sudah berapa kilometer yang dibangun dalam 7 tahun terakhir ini, 1.900 km. Yang sebelumnya 40 tahun 780 kilometer,” kata Jokowi melansir Antara.

Berkaca dari pengalaman Indonesia membangun jalan tol, terdapat masalah yang selalu muncul yakni ketersediaan sumber pembiayaan.

Banyak pembangunan jalan tol pada waktu sebelumnya yang tidak melibatkan sumber-sumber alternatif pembiayaan dan hanya bergantung pada APBN, atau pada BUMN.

“Atau diserahkan pada swasta, yang juga pada sekian tahun tidak berjalan dengan baik,” ujar Presiden Jokowi.

Hal tersebut pula yang menjadi alasan pemerintah membentuk sebuah lembaga pengelola dana abadi atau Sovereign Wealth Fund bernama Indonesia Investment Authority (INA) atau Lembaga Pengelola Investasi (LPI).

Infografis Ketimpangan Ekonomi Global
Perbesar
Infografis ekonomi.
Lanjutkan Membaca ↓

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya