Kanselir Austria Karl Nehammer Temui Putin, Minta Perang Rusia-Ukraina Diakhiri

Liputan6.com, Moskow - Kanselir Austria Karl Nehammer bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Moskow pada Senin 11 April. Pertemuan itu "dilakukan secara langsung, terbuka dan sedikit keras" dan pesan utamanya kepada Vladimir Putin adalah "bahwa perang harus diakhiri, karena kedua belah pihak hanya akan kalah dalam perang," kata Nehammer dalam sebuah pernyataan yang dirilis setelah pertemuan itu.

Dia menekankan dalam pernyataannya bahwa perjalanannya ke Moskow "bukan kunjungan persahabatan," lapor kantor berita Austria APA, demikian dikutip dari laman Xinhua, Selasa (12/4/2022).

Kanselir Austria juga mengatakan, dia telah membahas "kejahatan perang serius di Bucha dan tempat-tempat lain" dalam pertemuan itu ia meminta pertanggungjawaban.

Nehammer adalah kepala pemerintahan pertama dari negara-negara Uni Eropa yang bertemu Putin di Moskow sejak awal konflik Rusia-Ukraina.

Juru bicara pers Nehammer Daniel Kosak mentweet pada Senin (11/4) bahwa pertemuan antara Nehammer dan Putin berlangsung selama 75 menit.

"Tidak ada gambar bersama atau pernyataan pers bersama" yang akan dirilis "atas permintaan Austria."

Pada Sabtu 9 April, Nehammer bertemu dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky di Kiev untuk menunjukkan dukungan politik dan mengunjungi kota Bucha.

Dia mengumumkan kunjungannya ke Moskow pada Minggu 10 April, mengatakan dia merencanakan perjalanan atas inisiatifnya sendiri dan bertujuan untuk mempromosikan dialog antara Rusia dan Ukraina.

Awal pekan ini, Austria mengusir empat diplomat Rusia karena "kegiatan yang tidak sesuai dengan status diplomatik mereka."

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Volodymyr Zelenskyy berharap dapat mengatur pertemuan dengan presiden Rusia, Vladimir Putin. Ada apa?

2 dari 4 halaman

Imbas Invasi Rusia, Ekonomi Ukraina Dikhawatirkan Ambruk

Kepanikan warga Rusia Tarik Uang di atm — Orang-orang antre menarik uang dari ATM Bank VTB di pusat kota Moskow, 28 Februari 2022. Anjloknya nilai mata uang Rusia, rubel, dalam perdagangan menyusul sanksi terkait invasi di Ukraina membuat warga ramai-ramai mendatangi ATM hingga bank untuk menarik uang tunai mereka. (AP Photo/Pavel Golovkin)

Invasi Rusia ke Ukraina diprediksi bakal mempengaruhi kondisi ekonomi negara yang dipimpin Volodymyr Zelensky. Menurut laporan terbaru Bank Dunia, disebutkan pertumbuhan ekonominya kemungkinan akan terkontraksi sebesar 45,1% tahun ini.

Bank Dunia mengatakan bahwa invasi Rusia telah menutup bisnis, memangkas ekspor, dan membuat kegiatan ekonomi tidak mungkin dilakukan di banyak bagian negara itu.

Dalam laporan bertajuk "War in the Region" tersebut, seperti dikutip dari DW Indonesia, Bank Dunia memperkirakan bahwa lebih dari setengah perusahaan negara ditutup, sementara yang lain masih beroperasi, tetapi di bawah kapasitas normal. Ditutupnya Pelabuhan Perdagangan Laut Odesa (OMTP) juga telah memangkas sekitar 90% ekspor biji-bijian negara itu dan setengah dari total ekspornya.

"Invasi Rusia memberikan pukulan masif kepada perekonomian Ukraina itu telah menimbulkan kerusakan besar pada infrastruktur," kata Wakil Presiden Bank Dunia untuk Eropa dan Asia Tengah, Anna Bjerde, dalam pernyataannya.

"Ukraina membutuhkan bantuan keuangan besar-besaran segera sebagai upaya membuat perekonomian dan pemerintahannya tetap berjalan untuk mendukung warga negara Ukraina yang menderita dan berurusan dengan situasi ekstrem."

Lebih lanjut, Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Rusia tahun 2022 turun 11,2% karena sanksi keuangan yang dijatuhkan oleh Barat.

Para ekonom mengatakan Produk Domestik Bruto (PDB) di kawasan Eropa Timur, yang terdiri dari Ukraina, Belarus, dan Moldova diperkirakan terkontraksi sebesar 30,7% tahun ini, akibat perang Rusia Ukraina yang berkecamuk dan gangguan perdagangan.

3 dari 4 halaman

Bantuan Bank Dunia

Serangan Udara Rusia Hancurkan Rumah Sakit Bersalin di Ukraina — Sebuah mobil terbakar di sisi rumah sakit bersalin yang rusak akibat serangan udara di Mariupol, Ukraina (9/2/2022). Serangan Rusia telah merusak parah sebuah rumah sakit bersalin di kota pelabuhan Mariupol yang terkepung, kata pejabat Ukraina. (AP Photo/Evgeniy Maloletka)

Bank Dunia telah mengatur sekitar US$923 juta (Rp12,9 triliun), pinjaman, dan hibah untuk Ukraina. Selain itu juga sedang dipersiapkan dukungan lebih lanjut berupa paket bantuan senilai lebih dari US$2 miliar (Rp28 triliun).

Dana tersebut membantu Ukraina untuk membayar gaji para karyawan di sektor-sektor esensial, dana pensiun, hingga pembayaran utang.

Perdana Menteri Inggris Boris Johnson dalam kunjungannya ke Ukraina pada Sabtu 9 April, mengonfirmasi bahwa Inggris memberikan dukungan ekonomi lebih lanjut dan menjamin tambahan bantuan senilai US$500 juta (Rp7 triliun) dalam pinjaman Bank Dunia ke Ukraina. Sehingga total jaminan pinjaman mencapai US$1 miliar (Rp14 triliun).

4 dari 4 halaman

Ribuan Jenazah Ditemukan di Kiev

kelangsungan hidup di Ukraina Hari ke 46 — Pekerja pemakaman membawa jasad seorang pria dari kuburan massal untuk diidentifikasi di kamar mayat, di Bucha, di pinggiran Kiev, Ukraina, Minggu, 10 April 2022. Invasi Rusia ke Ukraina hingga saat ini telah berlangsung selama 46 hari. (AP Photo/Rodrigo Abd)

Dikutip dari kantor berita AFP, otoritas Ukraina melaporkan lebih dari 1.200 jasad ditemukan di wilayah ibu kota Kiev, ketika warga di timur Ukraina tengah bersiap menghadapi serangan besar-besaran. Dilaporkan sirene serangan udara diaktifkan di seluruh Ukraina pada Senin 11 April pagi, termasuk di wilayah Lviv dan Kiev.

Sementara itu, lembaga pemikir AS Institute for the Study of War (ISW) mengatakan bahwa pasukan Rusia telah gagal maju di wilayah Donbas timur.

ISW melaporkan bahwa Kementerian Pertahanan Rusia tampaknya menawarkan bonus uang tunai kepada pasukan yang ditarik untuk menarik mereka kembali berperang.

ISW juga mengklaim bahwa Rusia "sekarang memberlakukan wajib militer pada kategori orang yang sebelumnya tidak memenuhi syarat, termasuk mereka yang cacat masa kanak-kanak dan pekerja di industri yang dilindungi."