Jika AS Boikot G20 di Indonesia, Ini Harapan Kemlu RI

KTT yang terdiri dari para pemimpin negara-negara G-20 dijadwalkan akhir tahun 2022 ini. 

Mengingat laporan baru-baru ini tentang kekejaman oleh pasukan Rusia di Ukraina, Biden dan para pemimpin dari Eropa Barat mungkin tidak hadir jika Presiden Rusia Vladimir Putin bersikeras untuk datang ke pertemuan tersebut.

Pemerintahan Biden secara terpisah pada hari Rabu mengumumkan putaran sanksi terbaru terhadap Rusia, yang mencakup hukuman pada putri Putin.

Mengutip situs Kominfo.go.id, Pemerintah Indonesia kini bersiap untuk menyelenggarakan KTT G20 pada tahun 2022.

Tongkat estafet Presidensi G20 telah diserahkan secara resmi oleh PM Italia kepada Presiden Joko Widodo pada 30-31 Oktober 2021 di Roma. Momentum itu merupakan kali pertama Indonesia menjadi Presidensi G20, sejak forum ini dibentuk pada 1999 yang lalu. 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan Pemerintah Indonesia akan menjalankan Presidensi G20 ini dengan mengoptimalkan manfaat bagi bangsa Indonesia, di bidang ekonomi, pembangunan sosial dan juga politik.

"Ini adalah momentum penting untuk menunjukkan kepemimpinan Indonesia dan juga menjadikan Indonesia sebagai role model pemulihan ekonomi di tengah pandemi COVID-19," tegasnya dalam Konferensi Pers Menuju Presidensi G20 Indonesia 2022 secara virtual, di Jakarta, Selasa 14 September 2021.

Selain itu, Presidensi G20 juga memberikan momentum bagi Indonesia untuk menampilkan keberhasilan reformasi struktural di tengah pandemi, antara lain dengan Undang Undang Cipta Kerja dan Sovereign Wealth Fund yang diyakini dapat meningkatkan kepercayaan Investor Global pada Indonesia dan membantu percepatan pemulihan ekonomi nasional.

Pemerintah juga berkomitmen untuk menggunakan forum G20 untuk mendorong kepentingan Indonesia terkait pengembangan kualitas sumber daya manusia, serta kerjasama produksi dan distribusi vaksin. 

"Pemerintah akan mendorong penguatan komitmen global untuk memastikan vaksin sebagai global public goods, dan di saat yang sama meningkatkan kepastian aksesabilitas vaksin bagi masyarakat Indonesia dan negara berkembang berpendapatan rendah,” jelas Menko Airlangga.

Secara resmi, Indonesia akan menjadi Presidensi G20 mulai 1 Desember 2021 hingga 30 November 2022, dengan mengangkat tema utama ”Recover Together, Recover Stronger”.

Pemerintah menyadari bahwa pelaksanaan Presidensi G20 Indonesia akan sangat bergantung pada situasi dan kondisi pengendalian COVID-19 di tanah air.  Seluruh rangkaian pertemuan dan side events, akan diselenggarakan secara hybrid dan/atau fisik dengan memperhatikan kondisi pengendalian transmisi virus COVID-19 sebagai parameter.

Pada bulan Maret, Presiden AS Joe Biden juga telah menyarankan untuk mengeluarkan Rusia dari G20, tetapi hanya jika anggota lain setuju. Meskipun anggota seperti China cenderung menolak langkah yang membutuhkan konsensus untuk diberlakukan.

Sementara itu, Yellen juga menggunakan kesaksian tahunannya di hadapan komite untuk membahas apa yang disebutnya sebagai "dampak ekonomi yang sangat besar" dari perang Rusia di Ukraina, lapor CNN.

"Secara global, dampak dari krisis meningkatkan kerentanan ekonomi di banyak negara yang sudah menghadapi beban utang yang lebih tinggi dan pilihan kebijakan yang terbatas saat mereka pulih dari COVID-19," kata Yellen.

Menurut Yellen, "Invasi telah mengganggu aliran makanan bagi jutaan orang di seluruh dunia dan menyebabkan harga melonjak," tambahnya.

Rusia dan Ukraina adalah pengekspor gandum yang besar, sementara Rusia adalah pengekspor minyak mentah terbesar di dunia, menurut CNN.

"Kami menyaksikan kerentanan yang berasal dari mengandalkan satu sumber bahan bakar atau satu mitra dagang," kata Yellen.

Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Lyudmila Vorobieva, menyatakan Presiden Rusia Vladimir Putin berminat untuk datang ke Indonesia demi menghadiri G20 di Bali. Namun, Dubes Rusia belum bisa memberikan komitmen penuh karena masih banyak faktor-faktor yang harus dipertimbangkan. 

Invasi Rusia di Ukraina juga masih berlanjut saat ini. Pasukan Rusia belakangan ini mulai mundur dari ibu kota Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky masih terus meminta agar pemerintah-pemerintah dunia mengerahkan sanksi kepada Rusia.

Sementara itu, perdebatan perihal kedatangan Rusia di forum KTT G20 masih terus mencuat, terlebih ketika Presiden Vladimir Putin menyatakan kesediaannya untuk hadir. 

Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Lyudmila Vorobieva pun menyampaikan apresiasinya terhadap undangan Indoenesia yang sudah diterima secara resmi. 

"Kami sudah menerima undangan resminya, dan kami sangat menghargai posisi pemerintah Indonesia yang sangat seimbang karena kami setuju dengan pihak Indonesia, bahwa G20 bukanlah forum untuk membahas krisis politik hingga G20 harus berkonsentrasi pada ekonomi dan keuangan global," ujar Dubes Lyudmila Vorobieva dalam acara Diskusi Media tentang Kondisi Kemanusiaan dalam Konflik Rusia-Ukraina, Rabu 30 Maret 2022.

Ketika negara Barat menyebut bahwa ketika Indonesia mengundang Rusia maka harus juga mengundang Ukraina, perlu diingat bahwa Ukraina bukan merupakan anggota G20.