Tentara Rusia Dituduh Maling Perhiasan dan Makanan di Ukraina

Sebelumnya dikabarkan dalam forum General Debate 144th Assembly of the Inter Parliamentary Union (IPU), proposal usulan Selandia Baru mengenai Resolusi konflik Rusia-Ukraina mendapat suara terbanyak sebagai emergency item. Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyebut usulan dari Selandia Baru prinsipnya sama seperti semangat perdamaian yang diusung Indonesia.

Proposal emergency item dari Selandia Baru mendapat suara paling banyak dalam voting delegasi-delegasi IPU yang digelar di Bali International Convention Centre (BICC) Nusa Dua, Bali, Senin (21/3/2022) malam WIB.

"Majelis ke-144 IPU dilaksanakan di tengah situasi konflik antara Rusia dan Ukraina sehingga semua usulan emergency item yang masuk terkait dengan perang yang terjadi di Ukraina," kata Puan, Selasa (22/3/2022).

Dalam usulan emergency item ini, Indonesia mencoba menawarkan alternatif melalui pendekatan jalan tengah. Indonesia sekali lagi mengingatkan dunia bahwa IPU dibangun di atas landasan dialog dan diplomasi parlemen.

"Sehingga dalam menangani konflik ini pendekatan diplomasi dengan melibatkan parlemen harus dikedepankan. Aspek humanitarian juga menjadi salah satu fokus. Penanganan konflik harus mengedepankan keselamatan masyarakat sipil terutama perempuan dan anak-anak," jelas Puan. 

Sementara itu dalam pengajuan emergency item, Selandia Baru menyampaikan bahwa narasi usulan mereka merupakan kombinasi antara dua usulan yang masuk sebelumnya. Delegasi Selandia Baru dalam argumennya mengatakan mengadopsi beberapa poin usulan yang dikemukakan Indonesia. Dalam naskah yang dibagikan ke delegasi Majelis IPU ke-144 terdapat beberapa kesamaan dengan naskah usulan Indonesia terutama mengenai humanitarian corridor dan aspek penanganan pengungsi lainnya akibat perang.

"Proposal Indonesia tidak menunjukkan adanya kecaman terhadap salah satu pihak. Puan mengatakan, usulan dari Indonesia membawa dinamika di sidang IPU," katanya.

"Usulan Indonesia mampu memecah voting dan menghalangi adopsi secara aklamasi dari emergency item usulan Ukraina, yang dianggap sebagian pihak berat sebelah," jelas perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.