Sukses

Diplomat China Marah Usai Jepang Bela Muslim Uighur

China berkata Jepang juga punya pelanggaran HAM di masa lalu

Liputan6.com, Beijing - Media pemerintah China melancarkan kecaman terhadap DPR Jepang karena merilis resolusi yang membela HAM di wilayah China, termasuk bagi kelompok Uighur. 

Dilaporkan Xinhua, Rabu (2/2/2022), juru bicara Kementerian Luar Negeri, Zhao Lijian, menyebut resolusi dari Jepang sebagai hal yang "luar biasa busuk" dan "mengabaikan fakta." 

Zhao Lijian, yang dikenal sebagai diplomat "pendekar serigala" akibat retorikanya yang blak-blakan, juga berkata Jepang telah ikut campur ke urusan internal China. 

Selain mendukung HAM untuk kelompok Uighur, resolusi dari Jepang juga menyorot  Tibet, Mongolia Dalam dan Hong Kong. Isu-isu tersebut merupakan hal yang sensitif bagi pemerintahan China. 

Zhao menolak adanya komentar tak bertanggungjawab oleh pihak luar terkait kedaulatan dan integritas wilayah China.

"Ini adalah provokasi politik yang kuat terhadap rakyat China," kata Zhao.

Jepang juga dituding punya pelanggaran HAM masa lalu ketika perang, sehingga disebut tidak pantas membahas masalah di China.

 

 

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

HAM adalah Kepentingan Internasional

DPR Jepang merilis resolusi HAM tersebut pada Selasa (1/2) kemarin. Hal itu dilakukan Jepang beberapa hari sebelum dimulainya Olimpiade Beijing 2022. 

Media Jepang, The Mainichi, menyebut resolusi tersebut tidak secara eksplisit menyalahkan China. Resolusi itu meminta agar pemerintah China mengambil tindakan terhadap pelanggaran HAM. 

Salah satu hal yang disorot oleh resolusi tersebut adalah kebijakan mengubah status quo dengan paksaan, sehingga dinilai turut mengancam komunitas internasional.

Resolusi itu juga menegaskan bahwa masalah HAM bukanlah masalah dalam negeri suatu negara, melainkan kepentingan komunitas internasional.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.