Kalah Pemilu AS 2020, Donald Trump Berniat Merebut Mesin Pemungutan Suara

Donald Trump tampil di acara CPAC 2021. Dok: AP Photo/John Raoux

Liputan6.com, D.C - Rancangan perintah eksekutif yang ditulis oleh Gedung Putih pada masa kepresidenan Donald Trump dalam beberapa minggu setelah kekalahannya dalam Pemilu AS 2020 mengarahkan pemimpin militer tertinggi negara itu untuk merebut mesin pemungutan suara, sebuah laporan mengatakan pada Jumat 21 November 2019.

Dokumen yang dirilis oleh Arsip Nasional dan diperoleh oleh Politico, menyoroti langkah-langkah ekstrem yang mungkin bersedia diambil Trump untuk tetap berkuasa melawan kehendak pemilih yang memilih Joe Biden untuk menjadi presiden mereka berikutnya.

Tertanggal 16 Desember 2020, perintah itu berusaha menunjuk penasihat khusus untuk mengajukan tuntutan atas tuduhan penipuan yang muncul dari penyitaan. Tapi itu tidak pernah ditandatangani, Politico melaporkan sebagaimana dikutip dari Channel News Asia, Sabtu (22/1/2022).

Ini adalah salah satu dari 750 lebih catatan yang diserahkan kepada komite pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat yang menyelidiki serangan Capitol 2021 setelah Mahkamah Agung menolak banding Trump untuk memblokir dirilisnya dokumen dokumen terkait.

"Efektif segera, Menteri Pertahanan harus merebut, mengumpulkan, menyimpan dan menganalisis semua mesin, peralatan, informasi yang disimpan secara elektronik, dan catatan material yang diperlukan untuk retensi," kata draf tiga halaman.

Dokumen itu mengulangi banyak teori konspirasi yang dibantah tentang mesin pemungutan suara yang diretas yanTrump yang sekarang menjadi sasaran penyelidik kongres, termasuk pengacara sayap kanan Sidney Powell.

Dia secara salah mengatakan kepada wartawan bahwa pemilihan itu telah ditargetkan oleh "uang komunis melalui Venezuela, Kuba, dan kemungkinan China".

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

2 dari 2 halaman

Upaya Donald Trump untuk Menolak Hasil Pemilu AS 2020

Banner Infografis Pemakzulan Jilid II untuk Donald Trump. (Dok. AP Photo)

Powell dan mantan Walikota New York Rudy Giuliani memimpin upaya yang gagal agar pengadilan membuang hasil pemilihan di negara-negara yang didominasi swing voters dalam minggu-minggu setelah kekalahan Trump.

Mantan presiden dan sekutunya menghabiskan berbulan-bulan menekan klaim palsu tentang penipuan yang meluas, meskipun para ahli di pemerintahannya sendiri menegaskan bahwa itu adalah suara paling aman dalam sejarah AS.

Klaim itu juga ditolak oleh jaksa agung bill Barr yang ditunjuk Trump, dan Trump akhirnya dimakzulkan karena menghasut serangan terhadap Capitol oleh massa pendukungnya.

Rancangan perintah itu memiliki kesamaan dengan plot yang diuraikan dalam presentasi Powerpoint untuk menjaga Trump tetap menjabat sehingga mantan kepala staf Gedung Putih Mark Meadows menyerahkan kepada komite terpilih tahun lalu.

Dokumen itu membayangkan Marsekal AS menyita surat suara untuk penghitungan ulang tangan 50 negara.

Rancangan perintah eksekutif yang muncul Jumat berfokus secara khusus pada perangkat penandaan suara layar sentuh yang dibuat oleh Dominion yang digunakan di Georgia, di mana penghitungan ulang tangan dan penghitungan ulang mesin menegaskan kemenangan Biden.

Ini mengulangi tuduhan palsu tentang Dominion yang "dimiliki atau sangat dikendalikan dan dipengaruhi oleh agen asing, negara, dan kepentingan" dan menuduh bahwa mesinnya sengaja dirancang untuk menciptakan "penipuan sistemik".

Powell dan Giuliani memerangi tuntutan hukum pencemaran nama baik miliaran dolar dari Dominion dan Smartmatic, perusahaan mesin pemungutan suara lainnya.