Junta Myanmar Beri 5 Dakwaan Korupsi pada Pemimpin yang Dikudeta Aung San Suu Kyi

Tentara mengatakan pihaknya bertindak karena kecurangan yang meluas dalam pemilihan umum November 2020, tetapi kelompok-kelompok pengawas jajak pendapat independen telah mempertahankan ada sedikit bukti itu.

Pengambilalihan itu disambut dengan protes rakyat yang meluas, dan Myanmar sekarang bergolak oleh perlawanan bersenjata yang mematikan terhadap pemerintahan militer.

Menurut asosiasi pengawas hak asasi Myanmar untuk Tahanan Politik, setidaknya ada 1.469 orang tewas dan lebih dari 11.500 ditahan sejak kudeta 1 Februari tahun lalu.

Lima tuduhan baru melibatkan penyewaan, pembelian dan pemeliharaan helikopter, kata seorang pejabat hukum yang akrab dengan kasus yang berbicara dengan syarat anonim karena dia tidak berwenang untuk merilis informasi.

Media pemerintah telah mengumumkan pada bulan Desember bahwa Suu Kyi dan Win Myint,yang merupakan presiden di pemerintahannya, akan dituntut berdasarkan Undang-Undang Anti-Korupsi sehubungan dengan menyewa helikopter.

Tuduhan korupsi lainnya yang dituntut Suu Kyi melibatkan dugaan penyuapan dan penyalahgunaan wewenang yang terkait dengan transaksi real estat.

Dia juga diadili atas tuduhan melanggar Undang-Undang Rahasia Resmi, yang membawa hukuman maksimum 14 tahun.

Pemerintah militer mengatakan dia dan rekan-rekannya juga akan diadili atas dugaan kecurangan pemilu.