Joe Biden Jatuhkan Sanksi Pertama untuk Korea Utara Usai Uji Coba Rudal

Oleh Benedikta Miranti T.V pada 13 Jan 2022, 09:32 WIB
Diperbarui 13 Jan 2022, 09:32 WIB
Presiden Amerika Serikat Joe Biden (AP)
Perbesar
Presiden Amerika Serikat Joe Biden (AP)

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintahan Biden pada Rabu (12/1) memberlakukan sanksi pertamanya atas program senjata Korea Utara menyusul serangkaian peluncuran rudal Korea Utara, termasuk dua lainnya sejak pekan lalu.

Sanksi tersebut menargetkan enam warga Korea Utara, satu orang Rusia dan satu perusahaan Rusia yang menurut Washington bertanggung jawab atas pengadaan barang untuk program tersebut dari Rusia dan China. Demikian seperti dilansir dari laman Channel News Asia, Kamis (13/1/2022). 

Departemen Keuangan AS mengatakan langkah-langkah tersebut bertujuan untuk mencegah kemajuan program Korea Utara dan untuk menghambat upayanya untuk mengembangkan teknologi senjata.

Pemerintahan Presiden AS Joe Biden tidak berhasil melibatkan Pyongyang dalam dialog untuk membujuknya agar menyerahkan bom nuklir dan misilnya sejak menjabat pada Januari tahun lalu.

 

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.


Ingin Buat Kemajuan

Senyum Kim Jong-un Pantau Latihan Militer Korea Utara
Perbesar
Rudal ditembakkan sub-unit artileri jarak jauh Tentara Rakyat Korea saat latihan militer di lokasi yang dirahasiakan pada hari Senin (2/3/2020). Korea Selatan menyatakan, Korea Utara menembakkan yang diduga dua rudal balistik jarak pendek. (Korean Central News Agency/Korea News Service via AP)

Juru bicara Departemen Luar Negeri AS Ned Price mengatakan Washington tetap berkomitmen untuk melakukan diplomasi dengan Korea Utara.

"Apa yang telah kami lihat dalam beberapa hari terakhir ... hanya menggarisbawahi keyakinan kami bahwa jika kami ingin membuat kemajuan, kami perlu terlibat dalam dialog itu," katanya dalam jumpa pers reguler.

Departemen Keuangan mengatakan sanksi itu mengikuti enam peluncuran rudal balistik Korea Utara sejak September, yang masing-masing melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB.

Wakil Menteri Keuangan untuk Terorisme dan Intelijen Keuangan Brian Nelson mengatakan langkah itu menargetkan "penggunaan terus menerus perwakilan luar negeri Korea Utara untuk mendapatkan barang secara ilegal untuk senjata".

Peluncuran terbaru Korea Utara adalah "bukti lebih lanjut bahwa mereka terus memajukan program-program terlarang meskipun ada seruan masyarakat internasional untuk diplomasi dan denuklirisasi", kata Nelson dalam sebuah pernyataan.


Infografis 3 Kombinasi Vaksin Booster Covid-19 Januari 2022:

Infografis 3 Kombinasi Vaksin Booster Covid-19 Januari 2022
Perbesar
Infografis 3 Kombinasi Vaksin Booster Covid-19 Januari 2022 (Liputan6.com/Abdillah)
Lanjutkan Membaca ↓

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya