Melawan Orang Tua Bisa Dipenjara di Negara Bagian Malaysia Ini

Liputan6.com, Kelantan - Di negara bagian Kelantan, Malaysia, tidak mematuhi orang tua Anda sekarang dapat dihukum dengan hukuman penjara.

Hal ini berkat keputusan negara bagian --yang disepakati dan disahkan oleh sultan negara Muhammad V-- untuk menegakkan Undang-Undang Hukum Pidana (I) Kelantan Syariah 2019, yang mulai berlaku penuh pada 1 November 2021, demikian seperti dikutip dari Mashable, Sabtu (6/11/2021).

Menurut kepala menteri negara bagian Ahmad Yakob, pengadilan Syariah negara bagian sekarang akan memiliki wewenang untuk mendengar dan menilai kasus-kasus yang berkaitan dengan daftar pelanggaran tertentu, dengan hukuman yang datang dalam bentuk waktu penjara dan goresan tongkat.

Di bawah pemberlakuan baru, perbuatan yang dapat dihukum berdasarkan hukum Syariah termasuk (tetapi tidak terbatas pada):

1. Sihir.

2. Necrophilia (aktivitas seksual dengan mayat).

3. Seks dengan entitas non-manusia.

4. Klaim dan tuduhan palsu.

5. Tidak menghormati bulan Ramadhan.

6. Menghancurkan atau merusak rumah ibadah.

7. Mencoba untuk pindah agama dari Islam.

8. Ajaran Islam palsu.

9. Tidak mematuhi orang tua.

10. Memiliki tato.

11. Inses.

12. Menyalahgunakan logo Halal.

Mereka yang dinyatakan bersalah atas tindakan ini akan dikenakan dengar pendapat di pengadilan Islam negara bagian, dengan kemungkinan hukuman termasuk hukuman penjara maksimum tiga tahun, denda US $ 1.202 (RM5.000), hingga enam pukulan tongkat, atau kombinasi dari semua ini.

Menurut Ahmad Yakob, pemberlakuan itu tidak hanya untuk tujuan menghukum penjahat, tetapi juga untuk mendidik dan merehabilitasi mereka.

"Penegakan pemberlakuan ini bukan hanya untuk menghukum, tetapi juga untuk mengajar, mendidik, dan menjinakkan hati pelaku sehingga mereka dapat mematuhi ajaran Islam dan kembali ke jalan yang benar," katanya.

"Diharapkan penegakan Hukum Pidana Syariah (I) UUD 2019 bermanfaat dalam memperkuat hukum Syariah, tidak hanya di Kelantan, tetapi juga di negara-negara lain di Malaysia," tambahnya.

Sebelumnya, pemberlakuan itu diajukan di Majelis Negeri Kelantan pada Oktober 2019 sebelumnya namun disahkan, diterima persetujuan kerajaan pada Juli 2020, dan dilantik pada 31 Desember 2020.