Bicara di Forum PBB, Wanita Afghanistan Minta Taliban Tak Dapat Kuasa Penuh

Demo Perempuan Afghanistan Protes Hak Bersekolah — Aksi sekelompok wanita saat berunjuk rasa di Herat, Afghanistan, Kamis (2/9/2021). Para pengunjuk rasa mendesak Taliban menghormati hak-hak kaum perempuan, termasuk menempuh pendidikan. (AFP Photo)

Liputan6.com, Jakarta - Sekelompok wanita Afghanistan mendesak PBB untuk memblokir Taliban dari mendapatkan kursi di badan dunia.

Dikutip dari laman Channel News Asia, Jumat (22/10/2021), mereka juga menyerukan perwakilan yang lebih baik untuk negara mereka selama kunjungan ke markas organisasi di New York pada Kamis (21/10).

"Ini sangat sederhana," kata mantan politikus Afghanistan dan perunding perdamaian Fawzia Koofi kepada wartawan di luar Dewan Keamanan PBB di New York.

"PBB perlu memberikan kursi itu kepada seseorang yang menghormati hak semua orang di Afghanistan."

"Kami banyak dibicarakan, tetapi kami tidak didengarkan," katanya tentang wanita Afghanistan.

"Bantuan, uang, pengakuan - semuanya adalah pengaruh yang harus digunakan dunia untuk inklusi, untuk menghormati hak-hak perempuan, untuk menghormati hak semua orang."

Koofi bergabung dengan mantan politikus, Naheed Fareed, mantan diplomat Asila Wardak dan jurnalis Anisa Shaheed.

"Ketika Taliban mengambil Afghanistan ... mereka mengatakan bahwa mereka akan memberikan izin kepada perempuan untuk melanjutkan pekerjaan mereka, untuk kembali ke sekolah, tetapi mereka tidak menepati janji itu," kata Fareed.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Pengambilalihan kekuasaan oleh Taliban di Afghanistan menimbulkan kekhawatiran bagi sejumlah pengungsi Afghanistan di Indonesia. Mereka khawatir akan keselamatan keluarga mereka di Afghanistan.

2 dari 2 halaman

Perempuan di Bawah Taliban

Sejak merebut kekuasaan pada pertengahan Agustus, para pemimpin Taliban telah bersumpah untuk menghormati hak-hak perempuan sesuai dengan syariah, atau hukum Islam. Namun di bawah pemerintahan Taliban dari tahun 1996 hingga 2001, perempuan tidak dapat bekerja dan anak perempuan dilarang bersekolah.

Perempuan harus menutupi wajah mereka dan ditemani oleh kerabat laki-laki ketika mereka meninggalkan rumah.

PBB sedang mempertimbangkan klaim saingan tentang siapa yang harus mewakili Afghanistan.

Taliban menominasikan juru bicara mereka yang berbasis di Doha, Suhail Shaheen sebagai duta besar PBB, sementara Ghulam Isaczai - utusan PBB yang mewakili pemerintah yang digulingkan oleh Taliban - berusaha untuk tetap berada di kursi negara itu.

Negara-negara anggota PBB diperkirakan akan membuat keputusan pada akhir tahun ini.

Para wanita itu berbicara kepada wartawan sebelum berpidato di acara PBB tentang dukungan untuk wanita dan anak perempuan Afghanistan, yang diselenggarakan oleh Inggris, Qatar, Kanada, Wanita PBB dan Institut Georgetown untuk Wanita, Perdamaian dan Keamanan.

Dewan Keamanan PBB juga bertemu secara terpisah pada hari Kamis untuk membahas perempuan, perdamaian dan keamanan.

"Perempuan dan anak perempuan di Afghanistan menggantungkan harapan dan impian mereka di dewan dan badan dunia ini untuk membantu mereka memulihkan hak mereka untuk bekerja, bepergian, dan bersekolah," kata Isaczai kepada 15 anggota dewan.

"Akan tercela secara moral jika kita tidak melakukan apa-apa dan mengecewakan mereka."