PM Polandia Mateusz Morawiecki Tuduh Uni Eropa Lakukan Pemerasan

, Warsawa - Di hadapan anggota Parlemen Eropa, PM Polandia Mateusz Morawiecki membela putusan pengadilan tinggi negaranya yang kontroversial tentang supremasi hukum UE. Ia bahkan menuduh blok itu melakukan "pemerasan."

Perdana Menteri Polandia Mateusz Morawiecki menyampaikan pembelaan saat menjawab pertanyaan anggota Parlemen Eropa pada Selasa (19/10), tentang putusan Mahkamah Konstitusi negaranya yang menantang keutamaan hukum Uni Eropa (UE).

Pengadilan tinggi Polandia itu sebelumnya memutuskan pada 7 Oktober bahwa sebagian dari hukum Uni Eropa "tidak sesuai” dengan konstitusi negara, sehingga memberikan keutamaan kepada hukum nasional, demikian dikutip dari laman DW Indonesia, Kamis (21/10/2021).

Putusan ini telah dikritik secara luas oleh Komisi Eropa dan beberapa negara anggota, termasuk Prancis dan Jerman. Putusan tersebut juga memicu aksi unjuk rasa di seluruh Polandia karena dikhawatirkan dapat menjadi langkah pertama bagi Polandia untuk meninggalkan Eropa.

Apa yang disampaikan Morawiecki?

Dalam sebuah debat panjang dan emosional, PM Polandia itu membantah pernyataan yang menyebut bahwa negaranya berada di jalur yang berpotensi menuju "Polexit”. Sebaliknya, ia justru mengajak negara-negara anggota untuk bersatu melawan tantangan bersama seperti kekurangan energi, migrasi dan agresi Rusia.

Meski begitu, ia juga melontarkan serangan terhadap UE dan para kritikus di Polandia. Menurutnya ada negara-negara anggota di UE yang "diperlakukan sebagai anggota kelas dua”, bahwa Polandia diserang secara tidak adil oleh lembaga-lembaga Eropa.

"Negara-negara anggota tetap berdaulat,” kata Morawiecki membela putusan Mahkamah Konstitusi Polandia yang kontroversial itu.

Morawiecki juga menuduh UE melakukan "pemerasan”, dengan mengatakan "tidak dapat diterima [UE] berbicara tentang sanksi keuangan”. "Saya tidak akan terima ada politisi yang ingin memeras dan mengancam Polandia,” tambahnya.

Morawiecki juga mengkritik ekspansi dari kekuatan UE, yang didorong oleh Mahkamah Eropa (ECJ).

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.