Eks Pejabat Pentagon: AS Kalah Unggul dari China soal AI

Pada Juni lalu, Senat AS telah menyetujui UU Inovasi dan Persaingan Amerika Serikat untuk meningkatkan produksi semikonduktor dalam negeri, pengembangan kecerdasan buatan, dan teknologi lainnya.

Suntikan dana sekitar $250 miliar (Rp 3,5 kuadriliun) untuk diinvestasikan dalam lima tahun ke depan dipandang secara luas sebagai uang tunai yang memang sangat dibutuhkan dalam perlombaan inovasi teknologi melawan Cina.

Presiden AS Joe Biden usai pengesahan UU itu bahkan mengatakan, "AS berada dalam kompetisi untuk memenangkan abad ke-21 dan senjata awal telah dikeluarkan.”

Namun, komite urusan luar negeri Kongres Rakyat Cina dalam sebuah pernyataan mengatakan, UU baru AS tersebut "merongrong pembangunan Cina” dan "menganggu urusan dalam negeri Cina di bawah panji inovasi dan persaingan.”

Para pejabat tinggi dunia semakin menaruh perhatian terhadap perkembangan AI dan ancaman yang mungkin ditimbulkannya di masa depan.

Seperti pada pertengahan September lalu, Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Michelle Bachelet menekankan, ada kebutuhan mendesak terkait moratorium penjualan dan penggunaan sistem AI.

Pada pertemuan perdana Dewan Perdagangan dan Teknologi (TTC) AS dan UE akhir September lalu, AI juga turut menjadi agenda pembahasan.

Sementara itu, Direktur Pusat Kecerdasan Buatan Gabungan AS (JAIC) pada awal Oktober lalu telah mengatakan, arsitektur dan jaringan AI "adalah senjata” yang perlu diperlakukan layaknya senjata.

Menurutnya, ada sejumlah ancaman baru yang bermunculan saat ini, seperti manipulasi data (data poisoning), spoofing, dan deep fakes.

Ketika teknologi AI terus berkembang dan tumbuh, peluangnya menjadi target serangan siber juga semakin meningkat. Oleh karenanya, keamanan jaringan menjadi sangat penting, kata pejabat AS itu.