Prancis Gelar Investigasi atas Eks Menteri Kesehatan Soal Penanganan Covid-19

Varian Delta Menyebar, Otoritas Prancis Kembali Wajibkan Masker di Luar Ruang — Orang-orang dengan masker berjalan di jalur pejalan kaki di Saint Jean de Luz, Prancis barat daya, Selasa (27/7/2021). Otoritas setempat di Prancis memberlakukan kembali mandat masker dan pembatasan COVID-19 lainnya karena penyebaran varian delta menyebabkan rawat inap meningkat lagi. (AP/Bob Edme)

Liputan6.com, Paris - Mantan menteri kesehatan Prancis sedang diselidiki secara resmi tentang bagaimana dia menangani pandemi Covid-19.

Jaksa mengatakan Agnès Buzyn sedang diselidiki karena "membahayakan nyawa orang lain", setelah meninggalkan perannya pada Februari 2020 untuk meluncurkan upaya yang gagal untuk menjadi walikota Paris.

Pengadilan khusus untuk pelanggaran pemerintah akan memutuskan apakah akan menuntutnya, demikian seperti dikutip dari BBC, Sabtu (11/9/2021).

Ini adalah salah satu kasus pertama di dunia dari seorang menteri yang bertanggung jawab secara hukum atas respons pandemi virus corona mereka.

Buzyn juga bisa menghadapi ancaman dakwaan "gagal melawan bencana", menurut surat kabar Le Monde.

Pada sidang pengadilan pada hari Jumat, perempuan berusia 58 tahun itu mengatakan dia menyambut baik kesempatan untuk menjelaskan dirinya sendiri dan "untuk menetapkan kebenaran", kantor berita AFP melaporkan.

Dia menambahkan bahwa dia tidak akan membiarkan tindakan pemerintah atau tindakannya sendiri didiskreditkan "ketika kita melakukan begitu banyak untuk mempersiapkan negara kita menghadapi krisis kesehatan global".

Buzyn mengambil peran sebagai menteri kesehatan Prancis pada Mei 2017 dan mengundurkan diri hanya beberapa minggu setelah kasus Covid-19 pertama dikonfirmasi di Prancis.

Dia kalah dalam pemilihan walikota dari Anne Hidalgo tahun lalu. Mantan dokter itu kemudian bergabung dengan kepala kabinet Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus pada Januari 2021.

Pemerintah Prancis akhirnya memberlakukan lockdown setelah memasuki gelombang ketiga pandemi Covid-19. Presiden Prancis meminta warga untuk mematuhi lockdown demi menekan kasus Covid-19.

2 dari 2 halaman

Sekilas Pengadilan Khusus untuk Pelanggaran Pemerintah Prancis

Pengecekan Paspor Kesehatan di Bioskop Paris — Penonton diperiksa paspor kesehatannya sebelum memasuki bioskop Grand Rex di Paris, Rabu (21/7/2021). Orang-orang yang pergi ke bioskop, museum atau pertandingan olahraga di Prancis harus membuktikan mereka telah divaksin atau hasil tes negatif Covid-19 yang berlaku selama 48 jam. (ALAIN JOCARD/AFP)

Prancis membentuk Pengadilan Kehakiman Republik, atau Cour de Justice de La Republique, pada tahun 1993 untuk menyelidiki menteri pemerintah yang dituduh melakukan pelanggaran.

Pengumuman itu muncul sebagai bagian dari penyelidikan yang lebih luas terhadap respons pandemi pemerintah - termasuk kesiapannya, perubahan kebijakan, dan penerimaan penelitian ilmiah terhadap virus.

Menteri Kesehatan Prancis saat ini Olivier Véran dilaporkan juga dapat dipanggil di hadapan hakim yang sama dalam beberapa minggu mendatang.

Pada hari Jumat, Prancis melaporkan 9.966 lebih banyak infeksi selama 24 jam terakhir, dibandingkan dengan 13.466 pada Jumat sebelumnya.

Secara total negara itu telah melaporkan sekitar 6,7 juta kasus dan lebih dari 113.000 kematian, menurut data Universitas Johns Hopkins.

Melihat Pameran Olympism Sejarah Dunia 1896-2024

Penata rambut Roger Amilhastre (kiri), 90 tahun, memotong rambut Yves Desdoit di salon rambutnya, "Achillle coiffure masculin", di kota Saint-Girons, barat daya Prancis pada 16 April 2024. (Photo by Ed JONES / AFP)

Penjaga Pantai Bea Cukai Prancis saat mengikuti pelatihan menguji rencana pengamanan estafet obor Olimpiade, di lepas pantai kota Toulon, Prancis, pada 24 April 2024. (Christophe SIMON/AFP)

COVID-19
Bencana Alam
Penyebaran Covid-19 ke seluruh penjuru dunia diawali dengan dilaporkannya virus itu pada 31 Desember 2019 di Wuhan, China
Lihat Selengkapnya
COVID-19
Prancis
virus corona
Menteri Kesehatan