Sukses

Subsidi BBM Dicabut, Warga Lebanon Blokir Jalanan

Seorang anggota parlemen menuduh gubernur Bank Lebanon melakukan "pembunuhan massal" akibat masalah subsidi BBM.

Liputan6.com, Tripoli - Warga Lebanon yang marah memblokir jalanan di berbagai lokasi akibat dicabutnya subsidi BBM. Keputusan itu diambil oleh bank sentral pada Rabu (11/8).

Akibatnya, harga-harga Lebanon diprediksi melonjak. Ini terjadi ketika negara sedang mengalami masalah politik-ekonomi.

Menurut laporan AP, Jumat (13/8/2021), devisa Bank Lebanon sudah terkuras selama beberapa bulan terakhir. Harga satu galon BBM juga telah naik hingga 220 persen selama setahun terakhir.

Krisis di Lebanon diperparah saat subsidi BBM mulai dikurangi sejak 2019. Pemerintah juga belum berhasil menegosiasikan paket pemulihan dari IMF.

Arab News melaporkan bahwa warga Lebanon beraksi pada Kamis. Bentrokan terjadi di Tripoli di tengah sedikitnya pasokan diesel, sementara harga di pasar gelap bisa dua kali lipat harga subsidi.

Pemblokiran jalan terjadi di wilayah utara, selatan, dan timur Lebanon. Protes bahkan terjadi di sekitar rumah miliarder Najib Mikati yang baru terpilih sebagai perdana menteri.

 

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Kendaraan Serbu Pom Bensin

Turut dilaporkan bahwa antrean kendaraan mengular di luar stasiun-stasiun BBM yang masih aktif. Mereka berusaha melakukan pengisian sebelum Kementerian Energi mengumumkan harga baru.

Harga BBM diperkirakan naik tiga kali lipat, berdasarkan proyeksi think tank Information International.

Gubernur Bank Lebanon, Riad Salameh, menjelaskan kepada Presiden Michel Aoun bahwa ia tidak bisa lagi lanjut memberikan subsidi kecuali ada hukum dari parlemen untuk menggunakan dana investasi valuta asing (forex).

Kelompok oposisi juga ikut protes. Anggota parlemen Gebran Bassil dari Gerakan Patriotik Merdeka berkata keputusan pemerintah sama dengan kudeta.

Bassil bahkan menuduh gubernur Bank Lebanon melakukan "pembunuhan massal terhadap rakyat Lebanon." Ia lantas memanggil pendukungnya untuk turun ke jalan.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.