Temui Politikus Jammu dan Kashmir, Ini Janji PM India Narendra Modi

Liputan6.com, Kashmir - Perdana Menteri India Narendra Modi bertemu dengan politikus dari Jammu dan Kashmir pada Kamis 24 Juni waktu setempat. Ini adalah pertemuan pertama sejak keputusan kontroversial untuk mencabut status khusus kawasan itu pada 2019.

Pemerintah Modi telah memberlakukan aturan langsung pada 2018 setelah koalisi dengan partai lokal bubar, demikian dikutip dari laman BBC, Jumat (25/6/2021). Hubungan antara Delhi dan Kashmir yang berpenduduk mayoritas Muslim telah memburuk dalam beberapa tahun terakhir.

Wilayah ini dulunya adalah negara bagian, sebelum diubah menjadi wilayah yang dikelola federal pada 2019. Para pemimpin lokal telah mendesak pemerintah Partai Bharatiya Janata (BJP) yang dipimpin Modi untuk memulihkan status negara bagian dan mengadakan pemilihan umum.

Lewat cuitannya di Twitter, PM Modi menyambut baik pertemuan itu dan terkesan memberi angin segar berupa janji pemenuhan aspirasi dari politikus di Jammu dan Kashmir.

"Kekuatan terbesar demokrasi kita adalah kemampuan untuk duduk di seberang meja dan bertukar pandangan. Saya mengatakan kepada para pemimpin J&K (Jammu dan Kashmir) bahwa rakyat, khususnya kaum muda, pemerintah harus memberikan kepemimpinan politik kepada J&K, dan memastikan aspirasi mereka terpenuhi sebagaimana mestinya."

Our democracy’s biggest strength is the ability to sit across a table and exchange views. I told the leaders of J&K that it is the people, specially the youth who have to provide political leadership to J&K, and ensure their aspirations are duly fulfilled. pic.twitter.com/t743b0Su4L

— Narendra Modi (@narendramodi) June 24, 2021

Mantan kepala menteri wilayah itu, Farooq Abdullah dan Mehbooba Mufti dilaporkan menghadiri pertemuan ini.

Hilangnya status atau otonomi khusus secara tiba-tiba -- yang dijamin oleh konstitusi India -- disambut dengan protes besar-besaran di Kashmir. Farooq Abdullah, Omar Abdullah dan Mufti termasuk di antara beberapa pemimpin politik yang ditahan selama berbulan-bulan. Ribuan siswa, guru, aktivis dan penduduk lokal lainnya juga ditangkap. Hingga kini, masih banyak yang di penjara.

Langkah itu disertai dengan blokade komunikasi dan internet yang parah, yang baru dicabut pada 2020 oleh pemerintah India.