CPNS 2021 Akan Dibuka, Kemlu RI Beber Syarat Jadi Diplomat

Liputan6.com, Jakarta - Terdapat lowongan yang dibuka oleh Kemlu RI dalam proses seleksi CPNS 2021, salah satunya adalah Diplomat - dengan 140 formasi.

Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kemlu RI, Winanto Adi menjelaskan bahwa Jabatan Fungsional Diplomat, adalah pelaksana teknis di bidang diplomasi pada Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI.

Adapun tugas utama Diplomat, yaitu melaksanakan diplomasi dalam pengelolaan hubungan antar negara dan Pemerintah RI dengan negara dan pemerintah asing dan/atau organisasi iternasional di dalam dan luar negeri. 

"Jadi kita melakukan diplomasi tidak hanya ketika berada di luar negeri, tetapi ketika kita berada di pusat atau di Jakarta pun, kita juga memiliki tugas diplomasi kepada perwakilan negara asing dan organisasi internasional yang ada di Jakarta tentunya dengan selalu berkoordinasi dengan kementerian, lembaga terkait dan pemerintah daerah," kata Winanto Adi, dalam acara  sosialisasi rekrutmen CPNS Kemlu 2021 yang diselenggarakan secara virtual pada Jumat (11/6/2021).

Terdapat juga tugas dan fungsi utama Diplomat, menurut Kemlu RI, yaitu Representing, Protecting, Negotiating, Promoting, Reporting, dan Managing.

Kemudian ada juga kompetensi inti dari seorang Diplomat, yaitu integritas, dorongan berprestasi, pelayanan kepada pemangku kepentingan, dan kerja sama. 

Sementara dalam kompetensi jabatan, seorang Diplomat diharapkan dapat berpikir secara konseptual, inisiatif, berpikir analitis, berperan dalam pengambilan keputusan, berpikir strategis, dan mampu melakukan komunikasi yang efektif.

Selanjutnya, pengetahuan apa saja yang harus dimiliki oleh seorang Diplomat? 

Winanto Adi membeberkan, bahwa seorang Diplomat diharapkan bisa memahami isu-isu penting yang ada di luar negeri.

"Seorang Diplomat juga harus memiliki kemampuan manajemen dan paham terhadap reformasi birokrasi. Ini salah satu hal yang penting, karena seorang diplomat pada dasarnya adalah seorang pegawai negeri sipil, jadi di reformasi birokrasi ini dibutuhkan untuk perbaikan sistem dan pelayanan publik di seluruh kementerian dan lembaga," imbuh Winanto Adi.