Dinilai Sulitkan Warga Desa, Pengadilan Tinggi India Kritik Aturan Vaksinasi COVID-19

Liputan6.com, New Delhi - Mahkamah Agung India mengkritik pemerintah federal atas program vaksinasi COVID-19.

Para hakim meminta pemerintah menjelaskan alasan dibaik aturan dalam pendaftaran vaksinasi COVID-19 melalui aplikasi - diberlakukan secara wajib.

Menurut pengadilan negara itu, aturan tersebut bisa menghambat proses vaksinasi di daerah-daerah pedesaan India di mana akses internet masih sulit, seperti dilansir BBC, Kamis (3/6/2021).

Para hakim juga mempertanyakan apakah kebijakan federal membuat masing-masing negara bagian saling bersaing untuk mendapatkan vaksin COVID-19.

Mahkamah Agung India menyebut, bahwa meminta warga dengan usia 18-44 tahun untuk membayar vaksin mereka merupakan tindakan "sewenang-wenang dan tidak rasional".

Diketahui, India telah memberikan lebih dari 220 juta dosis vaksin COVID-19 sejak memulai program vaksinasinya pada pertengahan Januari 2021, tetapi sejauh ini hanya 3% dari populasi negara itu yang telah divaksinasi sepenuhnya.

Pemerintahan Perdana Menteri India Narendra Modi telah membuka program vaksinasi COVID-19 untuk sekitar 960 juta warga India yang memenuhi syarat. 

Di sisi lain, India juga menghadapi kekurangan stok vaksin COVID-19.

Kekurangan dalam stok vaksin itu terjadi di tengah gelombang kedua pandemi COVID-19 dan peringatan gelombang ketiga yang kemungkinan akan datang.

Namun kini, gelombang infeksi tersebut telah melambat - jumlah infeksi harian COVID-19 di India telah menurun dengan hanya mencatat 132.788 kasus dalam 24 jam terakhir.

** #IngatPesanIbu

Pakai Masker, Cuci Tangan Pakai Sabun, Jaga Jarak dan Hindari Kerumunan.

Selalu Jaga Kesehatan, Jangan Sampai Tertular dan Jaga Keluarga Kita.