PBB Tunda Pemungutan Suara untuk Hentikan Junta Militer Myanmar Beli Senjata

Liputan6.com, Jakarta - Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menunda rencana pembahasan resolusi tidak mengikat untuk mencegah junta militer Myanmar membeli senjata.

Senjata itu, dikhawatirkan digunakan untuk memerangi kelompok pro-demokrasi di Myanmar yang menolak kudeta terhadap para pejabat pemerintahan, salah satunya pemimpin sipil Aung San Suu Kyi.

Dikutip dari Channel News Asia, Rabu (19/5/2021), pemungutan suara yang beranggotakan 193 negara anggota Majelis Umum PBB itu seharusnya dilangsungkan pada Selasa 18 Mei. 

Namun, sejauh ini belum diketahui kapan pemungutan suara akan dijadwalkan ulang.

Beberapa diplomat mengatakan bahwa penundaan tersebut dilakukan untuk mendapatkan lebih banyak dukungan.

Rancangan resolusi itu, juga menyerukan militer Myanmar - yang merebut kekuasaan dalam kudeta 1 Februari - untuk mengakhiri keadaan darurat, menghentikan semua kekerasan terhadap demonstran damai dan menghormati keinginan rakyat seperti yang diungkapkan dalam hasil pemilihan pada November 2021.

Resolusi Majelis Umum tidak mengikat secara hukum namun memiliki bobot politik. Berbeda dengan 15 anggota Dewan Keamanan, tidak ada negara yang memiliki hak veto di Majelis Umum.

Pernyataan dalam rancangan resolusi Majelis Umum PBB menyampaikan, bahwa mereka "menyerukan angkatan bersenjata Myanmar untuk segera menghentikan semua kekerasan terhadap demonstran, anggota masyarakat sipil, perempuan, anak-anak muda, serta anak-anak dan lainnya".