Meski Ada Hambatan, Turki Tetap Ingin Memulai Babak Baru dengan Uni Eropa

Oleh Liputan6.com pada 10 Mei 2021, 13:32 WIB
Diperbarui 10 Mei 2021, 13:32 WIB
[Fimela] Turki
Perbesar
Ilustrasi Negara Turki | unsplash.com

Liputan6.com, Ankara - Sejak pencalonannya menjadi anggota UE disetujui pada 1999, hubungan Turki dengan Brussel menjadi tegang, diperburuk oleh langkah kontroversial Turki di Mediterania timur dan kekhawatiran atas masalah demokrasi yang sedang berlangsung.

Sekarang, Turki ingin memulai era baru dengan UE, meskipun ada kesalahan diplomatik baru-baru ini, seperti krisis Sofagate, ketika Ursula von der Leyen, presiden Komisi Eropa, tidak diberi kursi di sebelah Presiden Recep Tayyip Erdogan selama kunjungan profil tingginya ke Ankara.

"Turki tetap mempertahankan pendirian dan upayanya menuju tujuan strategis keanggotaan UE, meskipun ada standar ganda dan hambatan yang dihadapinya," kata Erdogan dalam sebuah pernyataan pada 9 Mei, yang dirayakan sebagai Hari Eropa. 

"Keanggotaan Turki akan membuka jalan bagi kebangkitan Eropa yang lebih efektif di tingkat regional dan global, memberikan harapan tidak hanya bagi warganya, tetapi juga bagi orang-orang di lingkungannya serta seluruh dunia."

Melansir Arab News, Senin (10/5/2021), beberapa negara anggota UE, terutama Yunani, Prancis dan Siprus, terus menghentikan negosiasi aksesi dengan Turki, mengutip demokrasi negara yang terkikis, masalah hak asasi manusia dan supremasi hukum di dalam negeri. 

Tidak diterapkannya putusan Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa oleh Ankara juga menuai kemarahan dari Brussel.

Ilke Toygur, rekan CATS di lembaga pemikir Jerman SWP Berlin, mengatakan bahwa penting untuk bersikap realistis mengenai prospek Turki untuk bergabung dengan UE.

"Setelah berbulan-bulan ketegangan di Mediterania Timur, 2021 telah (melihat) putaran positif hubungan Turki-UE. Agenda positif ini, bagaimanapun, berpusat pada kerja sama yang bermanfaat daripada memajukan negosiasi aksesi Turki," katanya kepada Arab News.

Ankara mencari pembaruan pada kesepakatan pengungsi 2016 yang mewajibkan Turki untuk membendung gelombang orang yang berusaha mencapai Eropa dari pantainya dengan imbalan bantuan keuangan. 

Komisaris UE untuk Urusan Dalam Negeri Ylva Johansson melakukan kunjungan ke Turki pada hari Jumat untuk membicarakan kesepakatan itu, dan untuk membahas liberalisasi visa.

UE menawarkan Turki € 6 miliar (Rp 101 triliun) untuk membantu pengungsi Suriah, tetapi sejauh ini hanya € 3,6 miliar (Rp 62 triliun) yang telah dikirim - sebuah titik pertikaian untuk Ankara. 

Namun, kesepakatan itu dikritik oleh beberapa negara anggota UE, yang mengklaim Turki telah menggunakan jutaan pengungsi Suriah sebagai pengaruh terhadap Brussel untuk mendapatkan lebih banyak uang.

 

2 dari 3 halaman

Selalu Ada Hambatan dalam Melakukan Negosiasi

Ilustrasi Turki
Perbesar
Ilustrasi Turki (AP/Lefteris Pitarakis)

Pada Februari 2020, Turki mengizinkan ribuan migran berkumpul di perbatasan dengan Yunani untuk menuju Eropa.

Negosiasi Turki untuk bergabung dengan UE dimulai pada 2015, tetapi konflik Siprus yang belum terselesaikan selalu menjadi penghalang untuk maju, sementara para pemimpin UE terus memperingatkan sanksi terhadap Turki jika negara itu terus mengeksplorasi gas dan minyak di perairan yang diperebutkan yang diklaim oleh Yunani dan Siprus.

Pencalonan UE di Ankara harus secara resmi ditangguhkan jika Turki melanjutkan "jalur otokratis", anggota parlemen UE di Komite Urusan Luar Negeri Parlemen Eropa menyatakan pada 23 April, menambahkan bahwa negara tersebut tidak lagi memenuhi kriteria demokrasi untuk diterima sebagai kandidat, apalagi anggota penuh, ke UE.

Namun, Turki tetap bergantung pada perdagangan dengan blok tersebut. Ekspor ke negara-negara anggota UE melonjak 35 persen dan mencapai $ 26,86 miliar (Rp 381 triliun) dalam empat bulan pertama tahun 2021. Ankara juga mengharapkan perluasan Uni Bea Cukai UE-Turki ke sektor-sektor baru ekonominya, seperti jasa dan perdagangan pertanian.

Toygur berpikir UE ingin menangani masalah perdagangan yang ada dan membuka jalan bagi modernisasi Serikat Pabean; namun, proses itu sendiri akan membutuhkan mandat resmi dan banyak niat baik dari kedua belah pihak untuk menyelesaikan masalah perselisihan.

“Dialog tingkat tinggi dalam file lama, seperti transportasi, ekonomi atau energi, serta file baru (seperti) kesehatan global atau perubahan iklim, juga merupakan proposal konkret di atas meja,” katanya.

Survei opini publik terbaru German Marshall Fund "Persepsi Turki terhadap Uni Eropa" mengungkapkan, bagaimanapun, bahwa setengah dari anak muda Turki berpikir bahwa Uni Eropa tidak berniat untuk membiarkan negara itu bergabung dengan blok tersebut.

Meskipun demikian, opini publik Turki lebih memilih UE sebagai mitra terdekat dalam menangani masalah internasional, sementara tren ini tampak lebih kuat pada orang berusia 18-24 tahun dibandingkan dengan populasi umum. 68,8 persen anak muda Turki mengatakan mereka akan memilih "ya" dalam setiap referendum tentang keanggotaan UE.

 

Reporter: Lianna Leticia

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Berikut Ini:

Lanjutkan Membaca ↓