Ini Peringkat Negara Asia Tenggara dalam Indeks Kebebasan Pers Dunia

Selidiki Kasus Penting, 3 Wartawan Ini Justru Berakhir Tragis — (Foto: Skratos1983/Pixabay) Ilustrasi Pers

Liputan6.com, Jakarta - Konsep kebebasan pers merupakan cita-cita universal yang mengatur hak jurnalis dan orang lain di media untuk menjalankan tugasnya tanpa takut akan sensor dan penganiayaan.

Meskipun itu hal yang baik, itu belum tentu diterapkan secara merata di seluruh dunia. Beberapa lebih baik, beberapa lebih buruk. Dan beberapa tidak memilikinya sama sekali.

Reporters Without Borders (RSF), sebuah LSM internasional dengan status konsultatif di Perserikatan Bangsa-Bangsa, telah merilis Indeks Kebebasan Pers Dunia 2021, peringkat tahunan kebebasan pers yang mencakup 180 negara di seluruh dunia.

Untuk keempat peringkat pertama kebebasan pers, Norwegia, Finlandia, Swedia, dan Denmark masing-masing menempati peringkat pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Di belakang mereka adalah Kosta Rika, satu-satunya pencilan yang melengkapi lima tempat teratas secara global.

"Norwegia selama bertahun-tahun berada di atau mendekati puncak dari semua peringkat demokrasi dan kebebasan berbicara," kata RSF.

Meskipun itu bagus, sayang (tapi tidak mengherankan) bahwa Asia Tenggara tidak berjalan dengan baik.

"Jurnalisme adalah vaksin terbaik melawan disinformasi," kata Sekretaris Jenderal RSF Christophe Deloire. "Sayangnya, produksi dan distribusinya terlalu sering terhalang oleh faktor politik, ekonomi, teknologi, dan terkadang bahkan budaya."

Menurut Mashable SE Asia, Salah satu perubahan paling menonjol pada 2021 adalah posisi Malaysia dalam daftar. Kembali pada tahun 2020, negara ini berada di peringkat 101 dari 180. Tahun ini, peringkat tersebut turun tajam, 18 peringkat turun menjadi 119. Ini juga merupakan penurunan paling parah dalam skor kebebasan pers dalam daftar.

"Ketika Malaysia mengalami transfer kekuasaan untuk pertama kalinya melalui pemilihan pada Mei 2018, lingkungan bagi jurnalis menjadi jauh lebih baik dan negara itu naik secara dramatis dalam Indeks Kebebasan Pers RSF," bunyi pernyataan itu.

Tetapi LSM tersebut menyatakan semua itu terbalik pada tahun 2020. "Bagi media, pemulihan aturan yang lebih otoriter pada tahun 2020 telah menyebabkan penuntutan, penggeledahan polisi, pengusiran (jurnalis dan whistleblower), dan pelanggaran mencolok terhadap kerahasiaan sumber jurnalis."

Saksikan Video Berikut Ini:

Ketua KPK Firli Bahuri gelar konferensi pers Minggu (6/12) dini hari. Ia menjelaskan tentang penetapan tersangka kasus korupsi dana bantuan sosial Covid-19. Menteri Sosial Juliari Batubara ikut terjerat jadi tersangka.

2 dari 2 halaman

Keadaan Asia Tenggara Lainnya

Ilustrasi Pers — Ilustrasi pers (Gambar oleh Engin Akyurt dari Pixabay)

Percaya atau tidak, Timor-Leste (Timor Leste) memiliki peringkat kebebasan pers terbaik di wilayahnya, berada di urutan 72.

Meskipun berjalan relatif baik (standar di Asia Tenggara ditetapkan cukup rendah), Timor-Leste masih menderita dari "undang-undang media yang kejam", menurut RSF .

Meskipun ada jaminan kebebasan berbicara dan kebebasan media dalam konstitusi negara, bentuk tekanan dan intimidasi lainnya digunakan terhadap pers untuk membungkam kritik terhadap perwakilan negara atau Gereja Katolik, yang memiliki banyak kekuasaan di negara tersebut. Dan semakin buruk dari tahun ke tahun.

Di urutan 113 adalah Indonesia, di mana RSF mengatakan kebebasan pers "masih menunggu masa jabatan kedua Jokowi."

Jika Anda belum menyadarinya, kesenjangan antara Indonesia dan Timor-Leste cukup signifikan, sebuah indikator bagaimana negara-negara Asia Tenggara lainnya masuk dalam daftar. Menariknya, negara ini benar-benar naik enam peringkat dari tahun 2020.

Lalu, Malaysia menempati urutan ke-119. Menyusul mereka adalah Thailand di nomor 137.

RSF mengutip kendali yang lebih besar yang diberikan kepada Perdana Menteri Thailand dan monarki sebagai alasan utama penempatan negara itu. Selain itu, siapa pun yang melontarkan kritik ke monarki akan menghadapi hukuman yang berat.

"Ancaman dakwaan lèse-majesté yang membawa kemungkinan hukuman penjara 15 tahun terus digunakan sebagai senjata pencegahan massal terhadap jurnalis dan blogger pembangkang," kata RSF.

Seperti Indonesia, Thailand juga naik beberapa peringkat, tiga lebih tepatnya.

Reporter: Lianna Leticia