Temui PM Baru Vietnam, Jokowi Bahas Isu Kerja Sama Bilateral hingga Kudeta Myanmar

Oleh Benedikta Miranti Tri Verdiana pada 23 Apr 2021, 18:32 WIB
Diperbarui 23 Apr 2021, 18:33 WIB
Presiden Joko Widodo (Jokowi)
Perbesar
Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam sambutan secara virtual pada pembukaan Hannover Messe 2021 dari Istana Negara, Jakarta, Senin, 12 April 2021. (Biro Pers Sekretariat Presiden/Muchlis Jr.)

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Jokowi baru saja mengadakan pertemuan bilateral dengan PM baru Vietnam, Phạm Minh Chinh. 

Kedatangannya tersebut dilakukan bertepatan dengan acara Asean Leader's Meeting yang diselenggarakan di Jakarta (24/4). 

PM Phạm Minh Chính merupakan perdana menteri baru yang dilantik sejak 5 April lalu, menggantikan PM sebelumnya Nguyễn Xuân Phúc yang diangkat menjadi presiden.  Presiden Jokowi pun menyampaikan ucapan selamat kepadanya. 

Dalam siaran langsung di Youtube Sekretariat Presiden, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyampaikan sejumlah isu penting yang menjadi bahasan dalam pertemuan bilateral antara Indonesia dan Vietnam. 

Presiden Jokowi menegaskan Indonesia memiliki komitmen untuk terus menjalin hubungan bilateral yang saling menguntungkan untuk kepentingan kedua negara.

"Bapak presiden menyampaikan bahwa Vietnam adalah sahabat Indonesia dan Vietnam adalah mitra strategis Indonesia di kawasan Asia Tenggara presiden juga menyampaikan harapan Indonesia dan Vietnam dapat terus bekerja sama agar kedua negara dapat keluar dari pandemi dan terus menjaga stabilitas dan keamanan di kawasan," ujar Menlu Retno.

Menlu Retno juga menyampaikan bahwa Vietnam adalah mitra perdagangan terbesar keempat bagi Indonesia di Asean.

"Nilai perdagangan kedua negara naik hampir dua kali lipat dalam 5 tahun terakhir dan Indonesia berada pada urutan ke 28 FDI Vietnam dan urutan kelima diantara FDI ASEAN," ungkap Menlu Retno lagi.

Investasi Indonesia di Vietnam antara lain berupa di bidang pertambangan, packaging, batubara, properti peternakan, otomotif dan lainnya. 

2 dari 3 halaman

4 Fokus Pokok Bahasan

ilustrasi bendera Vietnam (AFP)
Perbesar
ilustrasi bendera Vietnam (AFP)

Dalam pertemuan bilateral, Presiden Jokowi fokus pada empat isu utama.

Pertama, Jokowi membahas mengenai pentingnya penguatan kerja sama kesehatan kesehatan adalah hal utama dan kapan pandemi ini akan berakhir belum diketahui.

"Oleh karenanya kerjasama di bidang kesehatan menjadi sangat penting. Presiden mendorong kedua negara untuk terus menyerukan kesetaraan akses vaksin bagi semua dan untuk jangka panjang menciptakan ketahanan kesehatan di Asia Tenggara," ujar Menlu Retno.

Yang kedua, Presiden Jokowi menekankan pentingnya peningkatan kerjasama ekonomi.

Jokowi mengajak Vietnam untuk menurunkan hambatan, baik di bidang perdagangan maupun investasi.

Yang ketiga, Presiden menekan pentingnya percepatan perundingan perbatasan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).

"Perundingan tersebut telah berlangsung 11 tahun dan menekankan pentingnya untuk mempercepat penyelesaian perundingan dan presiden menyarankan agar tim teknis kedua negara dapat segera berunding kembali dan menyelesaikan negosiasi," tambah Menlu Retno.

Presiden menekankan bahwa penyelesaian perundingan sangat penting karena memberikan kejelasan mengenai wilayah ZEE masing-masing dan mengurangi kemungkinan adanya insiden kapal-kapal nelayan serta menekankan pentingnya bahwa klaim mengenai batas ZEE negara harus diselesaikan berdasarkan hukum internasional yaitu UNCLOS 1982.

Selanjutnya, kedua pemimpin membahas situasi pangan di Myanmar.

"Kedua pemimpin melakukan tukar pandangan mengenai situasi terakhir di Myanmar dan tentunya menyampaikan keprihatinan atas berlanjutnya kekerasan di Myanmar dan terus jatuhnya korban jiwa," ujar Menlu Retno.

Vietnam menyampaikan apresiasi terhadap kepemimpinan Indonesia atas penyelenggaraan ASEAN Leaders meeting (ALM).

Perdana Menteri Vietnam menyampaikan bahwa kekerasan harus segera dihentikan di Myanmar.

Jokowi menyampaikan posisi Indonesia terkait Myanmar, yang dari sejak awal sudah sangat jelas yaitu keselamatan dan kesejahteraan rakyat menjadi prioritas.

"Kekerasan dan penggunaan senjata harus dihentikan sehingga korban tidak semakin bertambah dan dialog inklusif harus segera lakukan agar demokrasi, keamanan perdamaian dan stabilitas dapat segera dikembalikan di Myanmar," tegas Menlu Retno.

Kedua pemimpin berharap ALM dapat menghasilkan sebuah kesepakatan yang terbaik bagi rakyat Myanmar.

"Bapak presiden menekankan bahwa ALM ini semata dilakukan atau diselenggarakan untuk kepentingan rakyat Myanmar," tambah Menlu Retno. 

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Lanjutkan Membaca ↓