Australia Batalkan Proyek Jalur Sutra dengan China

Oleh Tommy Kurnia pada 22 Apr 2021, 11:15 WIB
Diperbarui 22 Apr 2021, 11:29 WIB
Presiden Xi Jinping (AP)
Perbesar
Presiden Xi Jinping (AP)

Liputan6.com, Beijing - Australia membatalkan dua perjanjian dengan China terkait proyek One Belt One Road (OBOR) atau yang kini disebut Belt and Road Initiative (BRI). China menyebut langkah ini sebagai provokatif.

Dilaporkan BBC, Kamis (22/4/2021), perjanjian yang dibatalkan adalah antara negara bagian Victoria dan China. Pemerintah Australia menggunakan kekuatan federal untuk menyetop perjanjian tersebut.

Ini adalah pertama kalinya pemerintah pusat Australia menggunakan veto untuk mencegah perjanjian yang dibuat negara bagian dengan negara asing. Pusat memiliki kekuatan hukum untuk membatalkan perjanjian yang dinilai mengancam kepentingan nasional.

Kedutaan Besar China di Australia menyebut tindakan ini akan melukai hubungan bilateral antara kedua negara.

"Ini terus menunjukan bahwa pemerintah Australia tak memiliki ketulusan dalam meningkatkan relasi China-Australia," tulis pernyataan jubir Kedubes China.

Keputusan Victoria untuk ikut dalam proyek "Jalur Sutra Baru" ini sebetulnya pernah diprotes Mantan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo.

Hubungan kedua negara sedang memanas akibat COVID-19. Tahun lalu, Australia mengajak dunia internasional agar ada investigasi independen terhadap asal mula virus corona di China, hal itu ditentang habis-habisan oleh Tiongkok, dan terjadilah aksi saling jegal dalam sektor ekonomi.

2 dari 3 halaman

Perjanjian dengan Iran dan Suriah

Sydney di Tengah Kemunculan Klaster Baru Kasus Covid-19
Perbesar
Orang-orang mengunjungi Opera House di Sydney pada Rabu (30/12/2020). Pihak berwenang berupaya menekan klaster kasus virus corona Covid-19 yang terus bertambah di kota terpadat di Australia tersebut. (Saeed KHAN / AFP)

Tak hanya China, Menteri Luar Negeri Australia Marise Payne turut membatalkan perjanjian dengan Iran dan Suriah.

Yang dibatalkan adalah nota kesepahaman dengan departemen pendidikan Victoria dengan Iran pada 2004, kemudian perjanjian kerja sama dengan Suriah pada 1999.

Marise Payne berkata empat perjanjian itu tidak konsisten dengan kebijakan luar negeri Australia atau merugikan hubungan luar negeri.

"Saya berpikir Australia bertindak berdasarkan kepentingan nasional kami. Kami sangat hati-hati dan sangat berpertimbangan pada pendekatan itu," ujarnya pada ABC.

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan Berikut:

Lanjutkan Membaca ↓